Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Halim, Fajri
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Halim, Fajri; Satoto, Sukamto; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.12584

Abstract

Artikel ilmiah ini diperuntukan mengkaji bagaimana kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan KASN dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dan untuk mengkaji apakah upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi. Kedua, upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian ini bahwa, pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini keseluruhan aspek pada pengisian tersebut tidak dapat dikatakan sesuai dengan harapan, yang pertama adanya indikasi cacat hukum pada penunjukan tim penilai evaluasi sehingga berpotensi dapat dibatalkan atau batal demi hukum, kedua pembatalan rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN melampaui kewenangan yang telah diatur sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang.
Analysis of the Formation of Government Regulations as Separation of Powers in Indonesia Halim, Fajri
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i2.901

Abstract

Indonesia is a constitutional state where government administration is based on statutory regulations hierarchically proposed by the law as mandated by the 1945 Constitution. The authority to implement laws is translated into government and other laws and regulations. The order of laws and regulations is used as a "rule" when a government activity is to be carried out. However, in practice, there are still mechanisms for forming PPs that are inconsistent with the orders of the law. This study aims to determine the basis and mechanism for forming PP as an executive authority and the legal implications of not issuing PP by the executive. The type of research is normative juridical with a literature study approach. The analysis shows that the process of forming laws can be studied from two perspectives, namely normative juridical and sociological perspectives. The material content of laws in Indonesia is complex to determine from the power-sharing system. However, it can be determined by looking at the system for forming statutory regulations, where it has been stated that the formation of statutory regulations must be based on hierarchical law. Suppose the executive does not issue a PP as mandated by the law. In that case, it will result in not achieving the ideals of the general norms contained in the law, and harmonisation of law implementation will not be realised. Even though it is a country based on law, no government administration in Indonesia is not based on statutory regulations as its legal basis
Co-Authors Fauzani Raharja, Ivan Sukamto Satoto