Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.288
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Mendapo: Journal of Administrative Law Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Fauzani Raharja, Ivan
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci Yahya, Taufik; Satoto, Sukamto; Usman, Usman; Fauzani Raharja, Ivan; Windarto, Windarto
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (388.189 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i3.17016

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini telah dilaksanakan oleh tim sosialisasi mengenai “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kecamatan Gunung Tujuh Kabupaten Kerinci”. Minimnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup sehari-hari. Adapun solusi yang Tim PPM berikan adalah Menggerakkan kesadaran bersama masyarakat agar menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sekitar kawasan pemukiman pendudukdengan tegas dan bisa diterapkan oleh Kepala Desa dan Ketua BPD di desa masing- masing. Diharapkan dengan sosialisasi ini, semua elemen masyarakat dapat bergerak serentak untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Gunung Tujuh. Diiharapkan agar masyarakat melakukan gerakan bersama untuk merawat dan menjaga lingkungan hidup
PENGATURAN PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA BERDASARKAN KONSEP TATA RUANG PERKOTAAN Puspita Sari, Meri; Budhiartie, Arrie; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i3.8854

Abstract

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Jambi adalah instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan yang bersifat konkuren. Tugas dari Dinas ini  ialah menberikan pelayanan terhadap penanaman modal dan pelayanan perizinan serta non perizinan di Kota Jambi. Dalam pembuatan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) khususnya izin usaha pada hiburan umum yang memanfaatkan ruang perkotaan harus berdasarkan konsep dari tata ruang perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuatan dan penegakan sanksi administrasi terhadap penerbitan SITU khususnya izin usaha hiburan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerbitan SITU Kota Jambi tidak didasarkan pada konsep tata ruang yang telah diatur didalam PERDA. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi terdapat ketidakjelasan norma yang mengakibatkan timbulnya penafsiran dan pemahaman yang berbeda terhadap persyaratan pembuatan SITU. Hal ini disebabkan oleh (1) adanya norma yang melahirkan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang menimbulkan kerugian pada masyarakat berupa gangguan di wilayah tempat usaha tersebut berdiri, (2) adanya tindakan terhadap penegakan hukum administrasi yang berupa keputusan. Saran untuk pejabat pemerintah Kota Jambi yang berwenang untuk merevisi atau memperbaiki Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi mengenai isi dalam pengaturan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa serta ketentuan perizinan agar usaha-usaha yang memanfaatkan ruang Kota Jambi dapat terarah sehingga terpenuhinya hak-hak dan kewajiban masyarakat sekitar khususnya Kota Jambi dalam pembangunan, pelaksanaan, dan pengawasan tata ruang Kota Jambi.
Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota jambi Holid, Mariyan; Netty, Netty; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v1i1.8896

Abstract

Pengawasan retribusi perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota dan dikelola dengan baik sehingga berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun demikian masih terdapat masalah dalam pengelolaan kegiatan retribusi parkir di tepi jalan umum dan kebocoran hasil retribusi sehingga target pendapatan setiap tahun tidak tercapai. Hal ini dikarenakan sering muncul di lapangan yaitu tarif parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan dan penggunaan karcis parkir yang tidak berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Pemerintah Kota Terhadap Retribusi Parkir di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota yaitu Dinas Perhubungan Kota Jambi belum optimal, dikarenakan jumlah petugas pengawasan retribusi parkir di Kota Jambi yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Jambi masih minim dan tidak sebanding dengan banyaknya lokasi titik parkir tepi jalan umum yang tersebar di wilayah Kota Jambi yang seharusnya mendapatkan pengawasan yang lebih supaya mencegah pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi dan sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Jambi terhadap pelanggaran retribusi parkir belum memberikan efek jera bagi Juru Parkir sehingga pelanggaran-pelanggaran belum dapat diatasi sampai saat ini. Kata Kunci : Pengawasan, Pemerintah Kota, Retribusi Parkir  
KEWENANGAN PENGISIAN JABATAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI Halim, Fajri; Satoto, Sukamto; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i1.12584

Abstract

Artikel ilmiah ini diperuntukan mengkaji bagaimana kewenangan pejabat pembina kepegawaian dan KASN dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi dan untuk mengkaji apakah upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam artikel ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama, bagaimana pelaksanaan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi. Kedua, upaya penyelesaian Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Hasil penelitian ini bahwa, pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Jambi belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini keseluruhan aspek pada pengisian tersebut tidak dapat dikatakan sesuai dengan harapan, yang pertama adanya indikasi cacat hukum pada penunjukan tim penilai evaluasi sehingga berpotensi dapat dibatalkan atau batal demi hukum, kedua pembatalan rekomendasi yang telah dikeluarkan KASN melampaui kewenangan yang telah diatur sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang.
Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Pendahuluan Sri, Sriningsih Hasimi; Budhiartie, Arrie; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13736

Abstract

This study aims to find out and analyze how the implementation of Sungai Penuh City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Sungai Penuh City; to find out how the authority of Sungai Penuh City Government in efforts to empower Micro, Small and medium enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises Empowerment seen from the criteria and the implementation of empowerment did not run as it should. This is because the business criteria listed in the Ragional Regulation state that the criteria that enter into Small Business are those who have a net income of fifty million rupiah. In Fact, Small Business actors registered in Sungai Penuh City have a net income pf twenty million rupiah. The licensing mechanism has also not run optimally because thre are still many Micro, Small and Medioum Bussines actros who do not register business permits.
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DANAU KERINCI Pratiwi, Annistaesia Restu; Helmi, Helmi; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i2.18482

Abstract

The purpose of this research is to determine the authority of the Kerinci Regency Government in managing the tourism sector of Lake Kerinci and to find out whether the Kerinci Regency Government has prepared a master plan for tourism development. The formulation of the problem studied is about how the authority of the Kerinci Regency Government in managing the tourism sector of Lake Kerinci? and whether the development of the Master plan has been in accordance with tourism?. This research is empirical juridical, based on the results of the study it can be concluded that the tourism management carried out by the Kerinci Regency Government has not been running well. This is due to the lack of coordination between regional apparatus and the inconsistency from the government, as well as the lack of human resources according to the field of work, as well as the lack of coordination and cooperation as well as follow-up from the Jambi Provincial Government in tourism development and management. The Kerinci Regency Government already has a Tourism Master Plan and in tourism development it is also guided by the tourism master plan. However, in its implementation, several gaps were found in setting targets in the management of tourism development.
Pengaturan Pengaturan Perizinan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Berbasis Online Di Indonesia Ayu, Endang Putri; Budhiartie, Arrie; Fauzani Raharja, Ivan
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v3i3.18486

Abstract

The development of increasingly advanced technology has spread to the health sector which is marked by the existence of online-based health services that can be done remotely without having to meet face-to-face. The use of online-based health services has increased due to the Covid-19 pandemic. However, the licensing for the implementation of online-based health services is still unclear, Article 4 paragraph (2) PP No. 47 of 2016 concerning Health Service Facilities states that "in certain cases to fulfill health services and the development of science and technology, the Minister may determine the type of health service facility other than the type of health facility as referred to in paragraph (1)". However, there are no further provisions regarding the licensing of health care facilities that are stipulated in certain circumstances. The purpose of this study is to analyze and identify how the authority to grant licenses for the provision of online-based health services is in Indonesia and how is the form of licensing for online-based health services in Indonesia. This study uses a normative juridical research method by classifying, interpreting and evaluating the legal materials used. The results of this study indicate that (1) the regulation regarding the authority to issue licenses for the provision of online-based health services in Indonesia is still unclear, it is not clear which agency/official is authorized to provide permits for the implementation of online-based health services. (2) the form of licensing for the implementation of online-based health services is a license for its implementation and a license for application services that are facilities for providing online-based health services. Suggestions for the establishment of a policy with the concept of a joint regulation between the Ministry of Health and the Ministry of Communication and Information that regulates the implementation of online-based health services in Indonesia.
Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Sungai Penuh Menurut Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013: Pengenaan Sanksi Administrasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Fauzani Raharja, Ivan; Helmi, Helmi; Nur Padilah, Nizomiah
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v4i3.27646

Abstract

Permalsallalhaln salmpalh merupalkaln permalsallalhaln yalng salngalt serius di Kotal Sungali Penuh hall ini tidalk terlepals alkibalt dalri coralk ekonomi malsyalralkalt Kotal Sungali Penuh yalng bertumpu paldal perdalgalngaln daln jalsal, balnyalknyal populalsi salmpalh di Kotal Sungali Penuh jugal diperpalralh seiring dengaln peningkaltaln jumlalh penduduk, Permalsallalhaln salmpalh rumalh talnggal tentu salngalt diperlukaln aldalnyal tindalkaln hukum yalng dilalkukaln oleh pemerintalh malkal terbentuklalh Peralturaln Daleralh Nomor 9 Talhun 2013 tentalng Pengelolalaln Salmpalh yang memuat salnksi aldministraltif sebalgali malnal Palsall 58 alyalt (1). Yalng malnal regulalsi ini menjaldi dalsalr dallalm pengelolalaln salmpalh di Kotal Sungali Penuh algalr dalpalt dipaltuhi oleh seluruh elemen yalng diikalt, sehingga menjadi pembahasan yang menaraik untuk ditelti untuk melihat dari kacamata seorang jurist mengenai pengenaan sanksi administrasi tersebut. Metode penelitian yang diagunakan adalah penelitian hukum empiris atau sosiolegal lokasi penelitian berada di wilayah Kota Sungai Penuh, spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang bersifat deskriptif analisis. Dengan hasil bahwa pemerinntah Kota Sungai Penuh belum pernah menerapkan sanksi tersebut dikarenakan aparat pemerintah tidak memiliki ketegasan sehingga memilih cara persuasif.
Empowering Rural Communities Through Waste Bank Socialization for Sustainable Environmental Management Fauzani Raharja, Ivan; Nuriyatman, Eko; Mushawirya, Rustian; Syam, Fauzi; Kurnia Putra, Akbar
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jkam.v7i2.31915

Abstract

This community service initiative aimed to increase environmental awareness among residents of Pelayang Raya Village, Indonesia, through a socialization program focused on the establishment of a community-based waste bank. The activity involved 60 participants, including village officials, women’s groups, youth organizations, and traditional leaders. The program introduced key concepts of waste management based on the 3R principles—reduce, reuse, and recycle—while also outlining the operational mechanisms for forming and managing a waste bank. As a result, participants reached a consensus to formally establish a waste bank and agreed to follow up with student-assisted implementation through the MBKM KKN-T program. The project succeeded in fostering collaboration between community stakeholders, raising awareness, and laying a foundation for sustainable waste governance. However, the initiative was limited by its one-time implementation, uneven community participation, and the absence of a formal legal framework. Future programs should include ongoing training, regulatory support, and strategies for waste valorization to maximize the impact. Overall, the activity demonstrated the potential of participatory, community-driven environmental initiatives to build sustainable local systems and support rural circular economy models.
Co-Authors Arrie Budhiartie Ayu, Endang Putri Eko Nuriyatman Fauzi Syam Halim, Fajri Helmi Helmi Holid, Mariyan Kurnia Putra, Akbar Netty Netty Nur Padilah, Nizomiah Pratiwi, Annistaesia Restu Puspita Sari, Meri Rustian Mushawirya Sri, Sriningsih Hasimi Sukamto Satoto Taufik Yahya Usman Usman Windarto, Windarto