Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR
Wafia Silvi Dhesinta Rini
Unknown Affiliation
Arts Humanities Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Nursing Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Penyebaran Virus Covid 19 di Desa Duyung, Mojokerto Tuani Lidiawati Simangunsong; Erna Andajani; Arum Soesanti; Wafia Silvi Dhesinta Rini
Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Vol 3 (2020): Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menyongsong
Publisher : Asosiasi Sinergi Pengabdi dan Pemberdaya Indonesia (ASPPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (532.957 KB) | DOI: 10.37695/pkmcsr.v3i0.746

Abstract

Masuknya virus Covid 19 ke Indonesia pertengahan Maret 2020 lalu membuat masyarakat harus mewaspadai penyebaran virus ini ke daerahnya. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPDM) merupakan hibah dari Kemenristekbrin yang dilakukan Universitas Surabaya di desa Duyung, mencermati bahwa pencegahan penyebaran virus Covid 19 ke desa ini menjadi satu hal yang penting dilakukan sehingga menjadikan isu ini menjadi salah satu program dalam pengabdian yang dilakukan di desa tersebut. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk mencegah penyebaran virus Covid 19. Metode yang dilakukan adalah 1. Sosialisasi kepada para perangkat dan masyarakat desa Duyung, 2. Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid 19, 3. Edukasi Masyarakat melalui spanduk yang dipasang di beberapa jalan yang banyak dilewati warga, dan 4. Penyemprotan secara berkala dan pembentukan posko Covid 19. Selain itu, pihak Desa Duyung juga melarang kunjungan warga dari luar selama bulan Maret-Juni dan membatasi akses warga dari luar desa untuk berkunjung ke desa tersebut setelah bulan Juni. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada warga yang terjangkit Covid 19 dan Desa Duyung mendapat apresiasi dari bupati Mojokerto karena merupakan Kampung Tangguh Covid 19. Masuknya virus Covid 19 ke Indonesia pertengahan Maret 2020 lalu membuat masyarakat harus mewaspadai penyebaran virus ini ke daerahnya. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPDM) merupakan hibah dari Kemenristekbrin yang dilakukan Universitas Surabaya di desa Duyung, mencermati bahwa pencegahan penyebaran virus Covid 19 ke desa ini menjadi satu hal yang penting dilakukan sehingga menjadikan isu ini menjadi salah satu program dalam pengabdian yang dilakukan di desa tersebut. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk mencegah penyebaran virus Covid 19. Metode yang dilakukan adalah 1. Sosialisasi kepada para perangkat dan masyarakat desa Duyung, 2. Pembentukan Relawan Desa Lawan Covid 19, 3. Edukasi Masyarakat melalui spanduk yang dipasang di beberapa jalan yang banyak dilewati warga, dan 4. Penyemprotan secara berkala dan pembentukan posko Covid 19. Selain itu, pihak Desa Duyung juga melarang kunjungan warga dari luar selama bulan Maret-Juni dan membatasi akses warga dari luar desa untuk berkunjung ke desa tersebut setelah bulan Juni. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada warga yang terjangkit Covid 19 dan Desa Duyung mendapat apresiasi dari bupati Mojokerto karena merupakan Kampung Tangguh Covid 19.
Pertanggungjawaban Hukum Yang Dibebankan Kepada PT X Akibat Limbah Yang Dihasilkan Dari Kegiatan Usaha Batu Bara Yang Mencemari Sungai Malinau Di Kalimantan Utara Stella Roselyn; Sriwati; Wafia Silvi Dhesinta Rini
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 20 No. 3 (2022): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2023.20.3.373-385

Abstract

Sumber daya alam yang memberikan manfaat kepada manusia tentunya erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, seringkali kegiatan manusia mengancam kelestarian dan kestabilan lingkungan. Sebagaimana terjadi pencemaran pada Sungai Malinau, Kalimantan Utara yang memiliki dampak yang luas dan merugikan masyarakat sekitar. Pencemaran tersebut akibat jebolnya kolam limbah batu bara yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT X. Melalui metode Penelitian Yuridis Normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, maka diperoleh hasil bahwa pencemaran yang terjadi di Sungai Malinau harus segera diatasi oleh PT X. Hasil dari diadakannya penelitian ini penting untuk dipahami bahwa PT X dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum terkait kegiatan usahanya yang menyebabkan pencemaran Sungai Malinau Kalimantan Utara. Kata kunci: Sumber Daya Alam, Pencemaran Sungai, Pertanggungjawaban Hukum
Pertanggungjawaban Direksi PT. X Atas Kerugian Negara pada Pengadaan Batu dan Pasir Angelina Tan; Lanny Kusumawati; Wafia Silvi Dhesinta Rini
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 2 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2023.21.2.388-404

Abstract

State finances have an important role in realizing people's welfare. The parties involved in the management of state finances have obligations and responsibilities in accordance with their respective authorities which have been regulated in the laws and regulations. It should be noted that the management of BUMN and BUMD are also managers of state finances because they receive capital participation from the state. It becomes a problem when BUMD directors as BUMD financial managers cause state financial losses. The problem in question is related to accountability. This study aims to examine whether the directors of Pt. X is responsible for state financial losses that occur when he carries out his duties as a BUMD manager when carrying out the procurement of goods in the form of stones and sand. Through research conducted using the statute approach and conceptual approach, it was found that the consequences of actions in the financial management of BUMDs that are detrimental to state finances can be in the form of positional accountability and personal responsibility. Position accountability can be given if the person concerned has good intentions. However, in this case the directors of Pt. X did not have good intentions, it was found that there was an element of abuse of power which is one of the benchmarks for an act to be held personally accountable. Therefore, personal responsibility in the form of criminal sanctions and also compensation for state financial losses can be imposed on him. Keywords: state financial losses; procurement of goods; responsibility.
Keterkaitan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dari Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Prinsip Good Financial Governance Brillian Willis; Lanny Kusumawati; Wafia Silvi Dhesinta Rini
Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan Vol. 21 No. 2 (2023): Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan
Publisher : Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah (LP3M) Institut Agama Islam (IAI) Al-Qodiri Jember, Jawa Timur Indonesia bekerjasama dengan Kopertais Wilayah 4 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/qodiri.2023.21.2.405-421

Abstract

This study is to examine the relationship between the implementation of good financial government with unqualified opinion. The type of research method used in this study is a normative juridical method by conducting a literature study on related legal materials. The results of this study are that there is a relationship between Unqualified Opinion issued by the Supreme Audit Agency and the principle of good financial government, one of the benchmarks of which is based on Government Accounting Standards regulated in Article 32 of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance in order to present the results of the technical performance of the State Audit Board of the Republic of Indonesia on the examination of financial statements in accordance with the standards and laws and regulations. Unqualified Opinion is a manifestation of the values of good governance, namely accountability, participation, and transparency, but this does not rule out the possibility that there are irregularities that cannot be detected during the audit process and do not guarantee the absence of corruption by government administrators. Keywords: Supreme Audit Agency; Unqualified Opinion; Good Financial Government.
Co-Authors Angelina Tan Arum Soesanti Brillian Willis Erna Andajani Lanny Kusumawati Sriwati Stella Roselyn Tuani Lidiawati Simangunsong