Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Prayitno, Ahmad Hadi; Ridwan, Masrur; Puspasari, Ratih Mega
Indonesian Journal of Community Services Vol 6, No 1 (2024): May 2024
Publisher : LPPM Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ijocs.6.1.74-87

Abstract

elecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru-baru ini telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyitas kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banya terjadi, baik di sekolah maupun di lingkungan perguruan tinggi dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja di lupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Peran pihak kepolisian terkhusus pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) ini juga dapat dioptimalkan membantu proses pelaporan/ aduan dari korban yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus setelah mendapatkan pendampingan dari pihak perguruan tinggi. Hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian melalui upaya pencegahan, penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peran Unit PPA merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Unit PPA diharapkan dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi.Sexual harassment that occurs in the world of education has become a very highlighted thing lately, such as a case that has recently occurred in the college environment. An educational institution that is actually a place for the growth and development of students in matters of literacy and also the development of soft skills should be a place or space that is safe and comfortable for them. However, it seems that this does not apply to survivors of cases of violence against women. Cases like this are really real and many happen, both in schools and in college environments and have become an open secret that is deliberately forgotten by most parties in it. Efforts to prevent and handle sexual violence that often occurs in the university environment are the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) issued Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in the university environment. The role of the police, especially in the PPA (Women and Children Services) Unit, can also be optimized to help the process of reporting / complaints from victims who experience sexual violence in the campus environment after receiving assistance from the university. This is an effort that can be done by the police through prevention, countermeasures, so as to realize security for victims of sexual violence crimes in the university environment. The role of the PPA Unit is part of the police force formed to provide protection to women and children. The PPA unit is expected to make a significant contribution in carrying out its function duties as an institution responsible for protecting sexual violence crimes that currently occur in the university environment.
RESTORATIVE RESOLUTION OF CHILD CASES IN THE IMPLEMENTATION OF THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Deriana, Nadya; Puspasari, Ratih Mega
Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol 19, No 4 (2024): December 2024
Publisher : UNISSULA Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jhku.v19i4.43169

Abstract

This study aims to examine the application of the RESTORATIVE concept in resolving child cases in the juvenile criminal justice system in Indonesia. The restorative approach in juvenile criminal justice emphasizes the recovery of victims, perpetrators, and society, compared to an approach that only focuses on punishment. This study examines how legal mechanisms that prioritize children's interests can be applied effectively in an effort to minimize the negative impact of the criminal justice system on juvenile perpetrators. The method used in this study is the normative legal method with a statutory approach and analysis of related documents. Data were obtained through a literature study of laws and regulations, scientific journals, and documents relevant to juvenile criminal justice and the restorative approach. The data collected were then analyzed qualitatively to understand the application of the RESTORATIVE concept in various cases of juvenile cases. The results of the study indicate that the restorative approach in resolving juvenile cases significantly reduces the rate of repeat criminal acts by children and improves psychological well-being for both child perpetrators, victims, and the community. This system encourages social responsibility and a more humanistic reconciliation process, but still faces obstacles in its application in the field due to limited understanding and coordination between stakeholders.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK MENGENAI JUAL BELI TANAH Hidayah, Siska Nur; Puspasari, Ratih Mega
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian mengenai jual beli tanah memang menjadi hal yang sering kita temui, akan tetapi terkadang terdapat masalah-masalah atau konflik yang terjadi mengenai perjanjian jual beli tanah tersebut, hingga terkadang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Penelitian dalam skripsi ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah, dan juga untuk mengetahui faktor kelemahan hukum terhadap pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data yang meneliti berdasarkan kepustakaan yang menggunakan bahan-bahan literatur, Undang-Undang yang berlaku, serta media lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan data atau teori, yang kemudian membahas mengenai permasalahan-permasalahan dan bertujuan kepada penyelesaian masalah. Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum dari adanya pembatalan perjanjian jual beli yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah yaitu harus mengganti kerugian yang diderita, harus pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian, harus menerima peralihan resiko sejak saat wanprestasi, dan harus menanggung biaya perkara apabila perkara tersebut dibawa ke ranah pengadilan. Sedangkan berkenaan dengan faktor yang menjadi kelemahan hukum terhadap adanya pembatalan perjanjian yang dilakukan secara sepihak mengenai jual beli tanah yaitu kurangnya kepastian hukum, pelanggaran prinsip itikad baik, sanksi dan ganti rugi, dampak terhadap hak kepemilikan, serta hukum dan regulasi yang tidak mendukung. Kata Kunci  : Jual Beli, Perjanjian, Tanah