Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Prayitno, Ahmad Hadi; Ridwan, Masrur; Puspasari, Ratih Mega
Indonesian Journal of Community Services Vol 6, No 1 (2024): May 2024
Publisher : LPPM Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ijocs.6.1.74-87

Abstract

elecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru-baru ini telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyitas kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banya terjadi, baik di sekolah maupun di lingkungan perguruan tinggi dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja di lupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Peran pihak kepolisian terkhusus pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) ini juga dapat dioptimalkan membantu proses pelaporan/ aduan dari korban yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus setelah mendapatkan pendampingan dari pihak perguruan tinggi. Hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian melalui upaya pencegahan, penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peran Unit PPA merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Unit PPA diharapkan dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi.Sexual harassment that occurs in the world of education has become a very highlighted thing lately, such as a case that has recently occurred in the college environment. An educational institution that is actually a place for the growth and development of students in matters of literacy and also the development of soft skills should be a place or space that is safe and comfortable for them. However, it seems that this does not apply to survivors of cases of violence against women. Cases like this are really real and many happen, both in schools and in college environments and have become an open secret that is deliberately forgotten by most parties in it. Efforts to prevent and handle sexual violence that often occurs in the university environment are the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) issued Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in the university environment. The role of the police, especially in the PPA (Women and Children Services) Unit, can also be optimized to help the process of reporting / complaints from victims who experience sexual violence in the campus environment after receiving assistance from the university. This is an effort that can be done by the police through prevention, countermeasures, so as to realize security for victims of sexual violence crimes in the university environment. The role of the PPA Unit is part of the police force formed to provide protection to women and children. The PPA unit is expected to make a significant contribution in carrying out its function duties as an institution responsible for protecting sexual violence crimes that currently occur in the university environment.
The role of the police in tackling cyber crime on social media Prayitno, Ahmad Hadi; Ridwan, Masroor; Sudarmadji, Aji
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 14 No. 01 (2024): Informatika dan Sains , Edition March 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of information and communication technology causes world relations to become borderless and causes significant social, economic, and cultural changes to take place so quickly. On the one hand, technological advances have a positive impact, but also have a negative impact, with the emergence of various types of Cybercrime. Cybercrime or cybercrime is regulated in Law Number 19 of 2016 amending Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), especially in Articles 27 to 30 regarding prohibited acts, then a firm and clear attitude that cybercrime is a criminal act prohibited by law and every perpetrator will be dealt with according to applicable law. The purpose to be achieved from this study is to find out the role of the police in tackling Cybercrime on social media and what obstacles are faced by the police in tackling Cybercrime on social media and how to solve it. Primary Data is obtained through field studies (Fleld Research), while Secondary Data is obtained through literature studies (Library Research) with a series of documentation studies. The analytical method used in this study is empirical juridical. The results of this study show that law enforcement actions and efforts regarding the handling of Cybercrime are in the form of pre-emptive actions, preventive actions and repressive actions. In addition, internal constraints begin with weak government and police supervision, evidence in Cybercrime crimes is easily changed, deleted or hidden by criminals, there are rarely witnesses in Cybercrime cases and unclear jurisdiction determination. In addition, external constraints include law enforcement factors, facilities, community and environment, and cultural factors.
The Injustice of Criminal Guidelines in the Act of Corruption Crime Margono, Margono; Bawono, Bambang Tri; Prayitno, Ahmad Hadi; Rimbawan, Andhika Yuli; Laksana, Andri Winjaya
Jurnal Hukum Vol 40, No 2 (2024): Jurnal Hukum
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jh.40.2.359-374

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that can damage the joints of the life of the nation and state. Corruption can cause various negative impacts, such as: reducing state revenues from the tax sector, reducing government spending in the education sector, resulting in low-quality infrastructure being built, slowing economic growth, causing government instability. The aims of this study is to find out about the injustice in the regulation of criminal guidelines for corruption crimes which makes the enforcement of corruption laws less strict in their punishment. The research method used normative juridical. The results of the study state that the Criminal Guidelines for Articles 2 and 3 of the Corruption Eradication Law in order to better cover other articles of corruption crimes and must change the criminal guidelines for very large losses must consider implementing maximum punishment in accordance with the criminal guidelines, the novelty produced for the criminal guidelines for corruption crimes must be regulated regarding the highest loss value must be adjusted to the heaviest punishment in accordance with the criminal guidelines in the Criminal Code.
TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN SESEORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 185/PID.B/2024/PN.SMG) Lestari, Intan Cahaya; Prayitno, Ahmad Hadi
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum pidana dapat diartikan sebagai aturan yang berlaku di masyarakat untuk mengatur segala jenis tindakan yang bertentangan dengan aturan yang sudah ditetapkan secara tertulis dan disetujui. Kata pidana biasanya berarti hukum, dan pemidanaan berarti penghukuman, pemidanaan bertujuan untuk mencegah dan mengurangi perilaku kejahatan salah satu kasus kejahatan tindak pidana yaitu penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang. Menurut pasal 351–358 KUHP, penganiayaan didefinisikan sebagai pelaku yang dengan sengaja menginginkan korban merasakan sakit atau luka. penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mengetahui penerapan hukum pidana materiil serta untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang dalam Putusan Nomor185/Pid.B/2024/PN.SmgMetode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif , metode penelitian dengan cara melakukan meneliti bahan pustaka. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder berisi tentang bahan primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka pada jurnal dan buku. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan ini membuktikan bahwa : 1) berdasarkan keterangan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta diperkuat adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang berupa celurit, dan unsur-unsur dalam pasal 353 ayat (3) telah terpenuhi, maka Hakim Pengadilan Negeri Semarang memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, namun terbukti melakukan penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, sesuai dengan Pasal 353 ayat (3) KUHP. Akibatnya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan 10 bulan. 2) Pertimbangan hakim dalam pemidanaan didasarkan pada bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan tuntutan jaksa, serta hal-hal yang meringankan terdakwa. Hakim menilai bahwa tidak ditemukan alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keseriusan perbuatan yang dilakukan terdakwa.Kata Kunci: Hukum Pidana, Penganiayaan, Pemidanaan
PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK PENGENDARA SEPEDA MOTOR (STUDI DI WILAYAH: POLRES METRO JAKARTA UTARA) Ubaydillah, Ach Asy'ari; Prayitno, Ahmad Hadi
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 4, No 1 (2025): MARET 2025
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelanggaran lalu lintas di Jakarta Utara kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dan untuk mengetahui hambatan dan solusi kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor.Metode pendekatan yang dipergunakan ketika penyusunan skripsi ini ialah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian memakai deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari wawancara dan data sekunder dari studi kepustakaan.Hasil penelitian ini adalah (1) Peran Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara, dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor dijalankan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif secara terpadu. Pendekatan preemtif diwujudkan melalui sosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat, bertujuan menanamkan kesadaran hukum dan nilai-nilai tertib berlalu lintas sejak dini. Upaya preventif dilakukan dengan patroli rutin, penjagaan di titik-titik rawan pelanggaran, dan pelaksanaan operasi lalu lintas seperti Operasi Zebra Jaya dan Operasi Patuh Jaya. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan penindakan hukum berupa penilangan melalui ETLE dan ETLE mobile, serta pemberian sanksi tegas terhadap pelanggar yang berpotensi membahayakan keselamatan. Ketiga upaya ini saling melengkapi, dengan tujuan akhir menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan di kalangan anak-anak dan masyarakat umum, sekaligus menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah Jakarta Utara. (2) Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh anak pengendara sepeda motor di Jakarta Utara mencakup kendala internal seperti keterbatasan personel dan dilema dalam penerapan hukum yang harus seimbang antara edukasi dan efek jera, serta hambatan eksternal seperti perilaku anak yang tidak kooperatif, sulitnya penegakan hukum di lapangan, dan kurangnya dukungan dari orang tua. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif, termasuk penguatan jumlah personel, pemanfaatan teknologi seperti ETLE, dan sosialisasi yang lebih intensif di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran hukum.Kata Kunci: Kepolisian; Lalu Lintas; Anak.
THE DEATH PENALTY AS A MODEL TO PROVIDE A DETERRENT EFFECT AGAINST PERPETRATORS OF PREMEDITATED MURDER Prayitno, Ahmad Hadi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 10, No 3 (2023): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v10i3.32486

Abstract

The execution of the death penalty in cases of premeditated murder is, in fact, not easy. The old Criminal Code did not define the terms and conditions for premeditation elements. The purpose of this research is to analyze Death Penalty in Indonesia and The Urgency of Death Penalty in Creating A Deterrent Effect in Premeditated Murder. The method used in this legal research is normative juridical. Normative juridical research is research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. Indonesia is one of the countries that still maintain death penalty because death penalty is a criminal sanction that is still relevant in preventing and eradicating serious crimes. This can be seen in Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007. The provisions on death penalty for perpetrators of premeditated murder in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code have made it difficult for death penalty to be imposed on perpetrators of premeditated murder.
Rechtsvacuum In The Conviction Of The Criminal Act Of Bribery Assistance Prayitno, Ahmad Hadi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 20 No. 2 (2021): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v20i2.3418

Abstract

Bribery assistance perpetrators have an essential function in a series of incidents of bribery. It has juridical consequences regarding the need for a clear and definite conviction for them. The ambiguity of Article 15 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, given the position of perpetrators of bribery assistance, has had a major impact on the rechtsvacuum in the criminal justice system on bribery crimes. Based on the study of this normative method article, it was found that criminalization in bribery cases, in fact, does not only include active and passive perpetrators of bribery, but the existence of perpetrators of bribery assistance cannot be ruled out either. There is the fact that the provision for bribery assistance in Article 15 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes has resulted in a rechtsvacuum in terms of conviction in bribery cases. This situation has clearly resulted in uncertainty regarding the criminal sanction imposition for bribery assistance perpetrators.
The Urgency the Role of Amicus Curiae in the Eradication of Land Mafia Crimes Prayitno, Ahmad Hadi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 22 No. 2 (2023): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v22i2.4107

Abstract

Amicus curiae is needed by the development of judicial practice in our country. This is as a result of the crime development which is more completed and massive. The existence of amicus curiae is expected to find the answers in every deadlock situation that occurs in the case examination process. It is including on land mafia. They do it through digital media, carried out by actors who have  skills and good knowledge in law , and has carried out by people who have access to land documents. It cannot be considered ordinary and also cannot be enforced with ordinary law enforcement methods. The design of this article was qualitative law research. Based on the research before, It can concluded that the criminal mode of the land mafia is not in general but specific in land documentation. It also uses technological advances to change the administrative data of land registration and the land ownership. They also use specialized knowledge about land, which is not always mastered by criminal law experts. This condition showed that Amicu Curie is needed to solve criminal cases that have a more complicated mode, if compared it to traditional crimes.  The existence of amicus curiae in the eradication of land mafia cases has not been yet recognized by legislation, either in the context of Technical Guidelines Number: 01/Juknis/D.VII/2018 on the prevention and eradication of Land Mafia or in the Criminal Procedure Code. Therefore, the term of amicus curiae is not formally found in Indonesian criminal legislation. The judges and prosecutors ignore the role of amicus curie and is different with expert witnesses who are juridically recognized and required to be present by legal mechanisms.
The Optimization of Complete Systematic Land Registration (PTSL) Puspita S., Annesya; Prayitno, Ahmad Hadi
Jurnal Konstatering Vol 1, No 4 (2022): October 2022
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The right to own land is a very important right, this is a guarantee of legal certainty regarding land ownership. In order to achieve optimization in land registration, the government created a complete systematic land registration system or PTSL. In fact, the implementation of PTSL has not been optimal, especially in Pati Regency. Based on the results of the research conducted, it can be understood that the implementation of PTSL in Pati Regency has not been able to materialize effectively. There are strict sanctions from the government.Keywords: Complete; Land; Registration; Systematic.
The Position of Land Certificates as Proof of Ownership in Resolving Land Rights Disputes in Mining Areas Pondiu, Rifky Rachel; Prayitno, Ahmad Hadi
TABELLIUS: Journal of Law Vol 3, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract. The position of land certificates as proof of ownership in resolving land rights disputes in mining areas still has problems, namely the emergence of perceptions that are dismissive of authentic deeds. In fact, this will give rise to the dynamics of land law in society. The objectives of this study are to analyze: 1). The legal force of the land certificate is examined in relation to land rights in the mining business permit area. 2). The role of Notaries in using land certificates as proof of ownership. The approach method used in discussing this research problem is a normative juridical research type.The research specification used is analytical descriptive research. The type of data uses primary and secondary data. The data analysis method used in this study is qualitative data analysis. The results of the study concluded: First, theoretically the position of SKT is a weak evidence, because it is made underhand without going through a legalization process by a Notary official, considering that only a Notary can issue an authentic deed. Second, there is a gap between theory and practice, with the reason that in practice judges often disregard authentic deeds in adjudicating land dispute cases. This can be seen in Decision Number: 24 / G / 2014 / PTUN.KDI and Decision Number: 27 / G / 2016. PTUN. KDI. Keywords: Land Certificate; Notary; Ownership.