Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Isbat Nikah Pasangan Suami Istri Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru no. 0067/Pdt.P/2013/PA.Pbr) Ridwan, Masrur; Winning Son Ashari
Rayah Al-Islam Vol 7 No 3 (2023): Rayah Al Islam Desember 2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab Ar Raayah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37274/rais.v7i3.748

Abstract

The determination of marriage certificates for married couples who have not been registered with the Office of Religious Affairs (KUA) is one of the government's efforts to be able to provide guarantees of legal protection for married couples and children who will be born out of marriage, both regarding their rights and obligations as well as regarding other matters. matters relating to inheritance which can be proven by authentic evidence in the form of a marriage certificate. However, on several occasions, some circumstances were not ideal for a husband and wife, one of which was the loss of a marriage certificate and the data at the Office of Religious Affairs (KUA) were also not registered, while the husband and wife had died and the government provided a way out, namely by submitting a marriage certificate. to a religious court. With library research using a qualitative descriptive method, namely by outlining the judge's considerations in granting a request for isbat marriage, research on literature using a qualitative descriptive method, namely by describing the judge's considerations in granting a request for isbat marriage, and looking at this from the perspective of Maqashid Al-Syariah. The purpose of this research is to analyze the decision of the Pekanbaru Religious Court which discusses the marriage certificate of a husband and wife who have died by looking at the decision in Maqashid Al-Syariah. The results of this study indicate that in general the decisions issued by the Pekanbaru Religious Court are in line with Maqashid Al-Syariah namely preserving offspring (Hifzu Al-Nasl) and preserving property (Hifzu Al-Mal). Specifically, based on the considerations of the panel of judges it is also in line to legalize marriage which is the original law of isbat marriage.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG MEREK THREEJEI COLLECTION DARI TINDAKAN PEMBONCENGAN REPUTASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Perdana, Damar Satria; Ridwan, Masrur
Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa Vol 3, No 1 (2024): Maret 2024
Publisher : Jurnal Ilmiah Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Menghadapi kepesatan di bidang teknologi dan industri saat ini,  penting bagi pelaku usaha dalam menciptakan produk dengan kualitas yang berbeda. Dalam memasarkan produknya, pelaku usaha sangat perlu memiliki merek sebagai tanda pengenal bagi produknya agar dapat dikenal oleh masyrarakat. Merek juga memiliki peranan penting memberikan pesan tersirat terhadap kualitas serta ciri khusus selain sebagai tanda pengenal suatu produk. Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemilik merek Threejei Collection untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan pemboncengan reputasi merek serta mengetahui proses pendaftaran merek yang dilakukan oleh pemilik sah threejei collection untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.Metode analisis hukum yuridis empiris, penelitian ini melibatkan pandangan hukum sebagai realitas pada masyarakat dengan hukum normatif yang berlaku, karena data primer yang digunakan didapat langsung dari lokasi penelitian. Mengkaji ketentuan undang-undang terkait perlindungan merek dan dampak pemboncengan reputasi terhadap pemegang merek.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan yang kuat terhadap pemegang merek, termasuk dalam konteks pemboncengan reputasi. Perlindungan hukum tersebut melibatkan pengaturan hak eksklusif, prosedur pendaftaran, dan sanksi terhadap pelanggaran merek. Upaya pendaftaran merek ini diajukan dengan nomor D092017027292, diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Juni 2017, dan diumumkan pada tanggal 22 Juni 2017 dengan nomor pengumuman BRM1748A setelah pemilik merek Threejei Collection memenuhi seluruh prosedur yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemegang merek Threejei Collection telah memenuhi persyaratan dan prosedur pendaftaran merek yang ditentukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang kuat dan rasa aman dari tindakan pemboncengan reputasi.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek, Pemboncengan Reputasi.
Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Prayitno, Ahmad Hadi; Ridwan, Masrur; Puspasari, Ratih Mega
Indonesian Journal of Community Services Vol 6, No 1 (2024): May 2024
Publisher : LPPM Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ijocs.6.1.74-87

Abstract

elecehan seksual yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi suatu hal yang sangat disorot belakangan ini, seperti kasus yang baru-baru ini telah terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Suatu institusi pendidikan yang sejatinya merupakan tempat untuk tumbuh dan berkembangnya peserta didik dalam urusan literasi dan juga pengembangan soft skill harusnya menjadi suatu tempat atau ruang yang aman dan nyaman bagi mereka. Akan tetapi, nampaknya hal tersebut tidak berlaku bagi para penyitas kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Kasus seperti ini benar-benar nyata dan banya terjadi, baik di sekolah maupun di lingkungan perguruan tinggi dan sudah menjadi rahasia umum yang sengaja di lupakan oleh sebagian besar pihak didalamnya. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang kerap sekali terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) mengeluarkan Peraturan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi. Peran pihak kepolisian terkhusus pada Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) ini juga dapat dioptimalkan membantu proses pelaporan/ aduan dari korban yang mengalami kekerasan seksual di lingkungan kampus setelah mendapatkan pendampingan dari pihak perguruan tinggi. Hal ini merupakan upaya yang dapat dilakukan pihak kepolisian melalui upaya pencegahan, penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Peran Unit PPA merupakan bagian dari kepolisian yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Unit PPA diharapkan dapat memberikan konstribusi yang signifikan dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melindungi tindak pidana kekerasan seksual yang saat ini terjadi di lingkungan perguruan tinggi.Sexual harassment that occurs in the world of education has become a very highlighted thing lately, such as a case that has recently occurred in the college environment. An educational institution that is actually a place for the growth and development of students in matters of literacy and also the development of soft skills should be a place or space that is safe and comfortable for them. However, it seems that this does not apply to survivors of cases of violence against women. Cases like this are really real and many happen, both in schools and in college environments and have become an open secret that is deliberately forgotten by most parties in it. Efforts to prevent and handle sexual violence that often occurs in the university environment are the Minister of Education, Culture, Research, and Technology (Permendikbudristek) issued Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in the university environment. The role of the police, especially in the PPA (Women and Children Services) Unit, can also be optimized to help the process of reporting / complaints from victims who experience sexual violence in the campus environment after receiving assistance from the university. This is an effort that can be done by the police through prevention, countermeasures, so as to realize security for victims of sexual violence crimes in the university environment. The role of the PPA Unit is part of the police force formed to provide protection to women and children. The PPA unit is expected to make a significant contribution in carrying out its function duties as an institution responsible for protecting sexual violence crimes that currently occur in the university environment.