Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal hukum IUS PUBLICUM RIO LAW JURNAL Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan
Burhayan, Burhayan
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penanganan Tindak Pidana Jaminan Fidusia oleh Penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Ihsan, Muhammad; Burhayan, Burhayan
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Juni
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v3i1.4578

Abstract

Purpose: This study aimed to analyze the investigation of criminal acts related to fiduciary guarantees based on Article 36 of Law No. 42 of 1999 by the Directorate of Special Criminal Investigation of the South Sumatra Regional Police. Additionally, it examines the criminal aspects involving both the fiduciary giver and recipient under fiduciary guarantee law. Methodology/approach: This research was a normative legal study supported by empirical data obtained through field research relevant to the study’s topic. Results/findings: Police investigators investigated fiduciary givers who pawned, transferred, or leased fiduciary guarantee objects without the consent of the fiduciary recipient (creditor). The investigation results in a case file submitted to the public prosecutor. Such actions violate Article 36 of Law No. 42 of 1999 and are subject to a maximum penalty of two years’ imprisonment or a fine of up to IDR 50,000,000. Fiduciary recipients may also be criminally liable if they seize fiduciary objects without court authorization or enforce debt collection by force, potentially violating Articles 365 and 368 of the Indonesian Criminal Code. Conclusions: The investigation of fiduciary crimes begins with a report by the creditor as the victim. Violations by either the fiduciary giver or recipient may result in criminal sanctions, as stipulated by applicable laws. Limitations: This study is limited to the criminal law aspects of fiduciary guarantees and does not address civil law issues. Contribution: This research is expected to serve as a reference for law enforcement, academics, and the public to understand the criminal aspects of fiduciary guarantees.
PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN SEWA MENYEWA KIOS ANTARA PEDAGANG PASAR DENGAN PERUSAHAAN DAERAH UNIT KANTOR PASAR CINDE Burhayan, Burhayan
Jurnal Hukum Ius Publicum Vol 4 No 2 (2023): Jurnal Hukum Ius Publicum
Publisher : LPPM Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55551/jip.v4i2.63

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian sengketa perjanjian sewa menyewa kios antara pedagang dan perusahaan daerah kota Palembang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative empris yang bersifat deskriftif (menggambarkan) diambil dari data sekunder (wawancara) serta mengelola data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang dengan Perusahaan daerah pasar cinde yaitu harus sesuai dengan surat perjanjian sewa-menyewa tersebut yang sudah ditulis didalam pasal yang ada di isi surat perjanjian tersebut. Hak dan kewajiban dari pedagang maupun perusahaan daerah pasar. Adapun Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Kios antara Pedagang dengan Perusahaan daerah pasar cinde kota Palembang yaitu penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan musyawarah mufakat, agar tercapainya jalan damai dan dibuatnya akta perdamaian kedua belah pihak. Akan tetapi, apabila cara ini tidak mendapatkan jalan keluamya, maka barulah permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum litigasi yaitu melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Palembang.
Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial (Online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel Ihsan, M; Burhayan, Burhayan
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1364

Abstract

Perkembangan teknologi informasi tidak lagi dibatasi oleh waktu dan tempat, yang memberikan dampak pada kehidupan manusia yaitu timbulnya tindak pidana penipuan melalui media sosial (online). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam menangani tindak pidana penipuan melalui media sosial (online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dalam penelitian ini tidak mencukupi, oleh karena itu dalam penelitian ini juga mengunakan data empiris yang dikovensi menjadi bahan hukum penelitian berdasarkan asas otoritatif kualitas data untuk mengkaji kenyataan atau praktik hukum yang berkaitan wawancara dengan penyidik subdit Reskrim ITE dan mengelola bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan tersier. Hambatan Dalam Menangani Tindak Pidana Penipuan Melalui Media sosial (online) oleh Siber Dit Reskrimsus Polda Sumsel yaitu sebagai aparat penegak hukum kepolisian Negara Republik Indonesia khusus penyidik sulitnya melacak keberadaan pelaku tindak pidana penipuan melalui media massa atau on line di karenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas palsu, kesulitan untuk membuka rekering pelaku, kurangnya kerja sama para pihak yang berkompeten, kesulitan dalam penyitaan barang bukti, kurangnya personalitas penegak hukum, kurang minimalnya dan prasarana yang memadai.
Co-Authors Ihsan, M Muhammad Ihsan