Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Populika J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam Jurnal Kajian Pariwisata dan Perhotelan
Dalimunthe, Muhammad Alwi
Instutut Agama Islam Imam Syafii Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX KECAMATAN LUBUK BAGALUANG Rambe, Laila Afni; Dalimunthe, Muhammad Alwi
POPULIKA Vol 9, No 1 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i1.347

Abstract

Faktor yang melatarbelakangi penulis dalam membahas masalah ini adalah efektifitas Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan memperhatikan pola sikap dan perilaku masyarakat pasca berlakunya peraturan tersebut. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 di Kecamatan Geh Laweh Nan XX Kabupaten Lubuk Bagaluang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti: Kepala Desa, Kepala Desa dan tokoh masyarakat di Desa Geh Laweh. Kemudian penulis menganalisis datanya dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum efektif hal tersebut. didasarkan pada tidak adanya kepastian hukum tentang sanksi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN GURUN LAWEH NAN XX KECAMATAN LUBUK BAGALUANG Rambe, Laila Afni; Dalimunthe, Muhammad Alwi
POPULIKA Vol. 9 No. 1 (2021): Populika
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/populika.v9i1.347

Abstract

Faktor yang melatarbelakangi penulis dalam membahas masalah ini adalah efektifitas Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Dengan memperhatikan pola sikap dan perilaku masyarakat pasca berlakunya peraturan tersebut. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas Perda Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 di Kecamatan Geh Laweh Nan XX Kabupaten Lubuk Bagaluang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis melakukan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan teknik wawancara yaitu melakukan wawancara dengan pihak terkait seperti: Kepala Desa, Kepala Desa dan tokoh masyarakat di Desa Geh Laweh. Kemudian penulis menganalisis datanya dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum efektif hal tersebut. didasarkan pada tidak adanya kepastian hukum tentang sanksi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
Unrecorded Waqf Land: A Socio-Legal Study of the Phenomenon of Security without Administration Dalimunthe, Muhammad Alwi; Habib, Abdul
al-Rasῑkh: Jurnal Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): May
Publisher : Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Bangil Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38073/rasikh.v14i1.2500

Abstract

Waqf land plays an important role in the social and economic development of the community, but its administrative registration is still an obstacle. This study examines the phenomenon of unregistered waqf land but free from disputes in Kepenghuluan Pondok Kresek, Kepenghuluan Tanjung Sari, and Kepenghuluan Sri Kayangan, Tanjung Medan District, Rokan Hilir, Riau. This study aims to identify factors that cause unregistered waqf land, understand social, cultural, and legal influences, and provide recommendations to increase awareness of the importance of recording waqf land. The research method used is a qualitative approach with a socio-legal method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and related document studies. The results and conclusions of this study indicate that the main factors for unregistered waqf land are the lack of understanding of waqf law in the community, the lack of socialization from PPAIW, and the strong customary customs that consider waqf valid without registration. Oddly enough, no waqf land disputes were found in the area, due to the role of traditional leaders and the high level of community trust in the traditional system. This study recommends increasing the socialization of waqf law and facilitating the registration of waqf land.
Peran Destinasi Religi dan UMKM Sekitar Bandara dalam Penguatan Pariwisata Kota Pekanbaru Dalimunthe, Muhammad Alwi; Ridwan, Handika; Ramadhan, Bima Sahru; Asri, Husnul Mardiah
Jurnal Kajian Pariwisata Dan Perhotelan Vol. 3 No. 1 (2025): Mei-Agustus 2025
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jkph.v3i1.2751

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kolaboratif antara destinasi religi Musholla Baitul Mulk dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seperti Toko Insyira dan Toko Roti Rina dalam mendukung penguatan pariwisata Kota Pekanbaru. Kolaborasi ini dipandang sebagai model pengembangan wisata berbasis komunitas yang mengintegrasikan nilai spiritual, budaya lokal, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode observasi lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa sinergi antara destinasi religi dan UMKM menciptakan ekosistem wisata yang inklusif dan berkelanjutan. Musholla Baitul Mulk tampil sebagai magnet wisata religi dengan daya tarik unik berupa panorama bandara dan fasilitas ibadah modern, sedangkan UMKM sekitar menyediakan pengalaman kuliner serta oleh-oleh halal yang memperkuat daya tarik wisata. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan seperti minimnya promosi formal dan kurangnya kolaborasi dengan instansi pemerintah, serta peluang strategis berupa digitalisasi layanan, integrasi program wisata halal, dan pengembangan edukasi produk halal.
Dinamika Legitimasi Sosial dan Formal Dalam Pengelolaan Zakat: Studi Kasus Masjid At-Taqwa Marbau Muhammad Alwi Dalimunthe; Laila Afni Rambe; Ilka Sawidri Daulay
J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam Vol 11, No 1 (2026): J-Alif, Volume 11, Nomor 1, Mei 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Al Asyariah Mandar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35329/jalif.v11i1.7099

Abstract

This study examines the dynamics of social and formal legitimacy in zakat management at Masjid At-Taqwa Marbau, focusing on local committees operating without formal administrative recognition. The academic problem addressed is how social legitimacy is formed and interacts with fiqh principles and formal regulations, as well as its implications for the sustainability of zakat management. The study employs a qualitative case study approach, involving in-depth interviews, participatory observation, and documentation, with data analyzed using Huberman and Miles’ interactive analysis model. Findings indicate that community-based zakat management operates temporarily and informally, emphasizing efficiency, procedural simplicity, and social harmony. Social legitimacy is established through trust, tradition, social proximity, and informal religious authority, often serving as the primary foundation for the practice’s success. Tensions arise when social legitimacy intersects with formal legal requirements and fiqh principles, particularly regarding accountability, distribution, and the status of amil. This study proposes a hybrid legitimacy model, integrating the strengths of social legitimacy with formal governance principles, allowing zakat management to remain community-based while enhancing accountability and transparency. The findings contribute conceptually to understanding the relationship between social and formal legitimacy in zakat management in Indonesia.
Co-Authors Asri, Husnul Mardiah HABIB, ABDUL Ilka Sawidri Daulay Laila Afni Rambe Ramadhan, Bima Sahru Rambe, Laila Afni Ridwan, Handika