Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Ilmu Multidisplin
Juanda, Ogiandhafiz
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas dan Bermartabat Tahun 2024 Juanda, Ogiandhafiz; Juanda, Juanda
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v2i2.249

Abstract

Mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan bermartabat pada tahun 2024 merupakan keniscayaan. “Bagaimanakah peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat tahun 2024?”. Peran dan fungsi partai politik dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bermartabat tahun 2024 dapat dilakukan dengan menjalankan fungsi-fungsinya secara berencana, teratur dan berkelanjutan melalui pembenahan kualitas kader dengan melakukan pendidikan dan pelatihan tentang pengetahuan dan wawasan kebangsaan, pengetahuan tentang hukum konstitusi dan peraturan perundang-perundangan misalnya; Undang-Undang Kepartaian, Undang-Undang Pemilu, membangun budaya politik yang sesuai dengan nilai-nilai filsafat bangsa, etika politik, dan memberikan pemahaman visi bernegara dan misi bernegara sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaaan UUD NRI tahun 1945. Yang tidak kalah pentingnya juga, Para elit partai politik dapat memberikan contoh dan teladan sebagai negarawan yang mematuhi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melepaskan sikap-sikap pragmatistik, kapitalistik-materialistik, menjauhkan diri dari praktik kolusi, korupsi dan nepotisme, menjunjung tinggi integritas, kredibilitas, bertindak objektif, dan selektif dengan memperioritas dan mengepankan kualitas kader. Dari berbagai peran dan fungsi tersebut di atas , maka diperkuat dengan peran dan fungsi yang terakhir yaitu partai politik melakukan rekrutmen dan mencalonkan calon anggota legislatif dan calon pemimpin pemerintahan (eksekutif) yang berkualitas, kredibel, berintegritas dan punya komitmen pro rakyat dan taat pada UUD NRI Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Samsuri, Samsuri; Juanda, Juanda; Atmoko, Dwi; Juanda, Ogiandhafiz
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v2i2.283

Abstract

This research is to find out the implementation of business licensing authority in the regions to increase investment in Bekasi City according to Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions and to find out what the juridical consequences are for regions that do not guide/do not make adjustments according to Government Regulation Number 6 Year 2021 Concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions. The type of legal research used is empirical normative legal research that uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with data collection through library research using qualitative analysis methods. The results of the study show that the authority to administer business licensing in the city of Bekasi to increase investment, when referring to government regulation number 6 of 2021 concerning the implementation of business licensing in the regions, does not yet have an operational legal basis for implementation in the form of regional regulations governing business licensing, so it is still There are legal cases in particular, the implementation of business licensing is currently still based on Mayor Regulation number 52 A of 2021 concerning risk-based business licensing but has not linked it to a higher regulation, namely a regional regulation.
EFEKTIVITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL SEBAGAI HUKUM POSITIF DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Angkasa, Angkasa; Windiasih, Rili; Juanda, Ogiandhafiz
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2021): MAY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i1.2696

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mereview Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUUPKS) dalam perspektif Viktimologi dengan titik berat pada perlindungan hukum dan perhatian hukum terhadap korban akibat kekerasan seksual. Kajian ini dilakukan dengan melalui   library research dengan sumber data sekunder berupa RUU PKS dan bahan referensi terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa RUU PKS sangat berorientasi terhadap korban. Hal ini ditunjukan dengan   banyaknya hak-hak korban maupun   keluarga korban serta perhatian hukum terhadap korban. Hak-hak korban dinyatakan secara tegas pada Pasal 22 hingga Pasal 31 RUU PKS. Perhatian Hukum terhadap korban terdapat dalam konsidertan hingga pasal demi pasal dengan adanya regulasi yang mewajibkan serta melarang aparat penegak hukum yang meliputi penyidik, jaksa penuntut umum hingga hakim. Selain itu juga terdapat aturan tentang pasrtisipasi masyarakat untuk ikut serta mencegah terjadinya kekerasan seksual hingga melakukan bantuan secara sosial terhadap korban kekerasan seksual. Namun demikian RUU PKS diprediksi sangat berat untuk dapat efektif mencapai tujuan dikarenakan besarnya dana yang dubutuhkan dalam rangka untuk membentuk Pusat Pelayanan Terpadu beserta pelaksanaan tugasnya.   Untuk itu maka komitmen pemerintah dalam penyediaan dana untuk mendukung sepenuhnya maksud dibuat nya UU PKS menjadi sangat urgen.  
Co-Authors Angkasa Angkasa Atmoko, Dwi Samsuri Samsuri Veithzal Rivai Zainal Windiasih, Rili