Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Suswanto, Bambang; Windiasih, Rili; Sulaiman, Adhi Iman; Weningsih, Sri
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 2 (2018): LOCAL AUTONOMY AND COMMUNITY EMPOWERMENT
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.236 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1528

Abstract

Rural development has becomes the key and foundation of regional and national development, so that the role of village facilitators was expected to accelerate the backwardness and prosperity of the community. The aims of the study tto analyze the role of village facilitators in a sustainable community empowerment model. The research used qualitative Participatory Rural Appraisal (PRA) methods, data were collected through direct observation, documentation analysis, and in-depth interviews. The informants by purposive determination, consisting of village facilitators, especially accompaniment scholars and professional assistants, cadres of village community empowerment, village government, activists and community leaders. Data analysis of PRA through triangulation, categorization and investigation. The research took place in the village of Pasuruhan, Binangun district, Cilacap Regency.. The result showed that the village facilitators are important and needed in addition to administrative and financial management of village development, as well as for the implementation of sustainable community empowerment, starting from planning, implementation, monitoring, evaluation, partnership and self-reliance. The village facilitators need coordination and cooperation to creat communication forums and team work to review the problems, potentials and prospects in rural development.
Komunikasi Pembangunan di Era Digital melalui e-Government dalam Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Windiasih, Rili
Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development Vol 1 No 01 (2019): Suluh Pembangunan : Journal of Extension and Development
Publisher : Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (270.327 KB) | DOI: 10.23960/jsp.v1i1.6

Abstract

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi, demokratisasi dan desentralisasi sudah menjadi kebutuhan sekaligus tantangan khususnya bagi pemerintah daerah dalam komunikasi pembangunan untuk pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian menggunakan metode kualitatif studi kasus, dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, pengamatan dan Focus Group Discussion (FGD). Subjek penelitian dipilih secara purposif yaitu pemerintah daerah di Eks-KaresidenanBanyumas Jawa Tengah, akademisi dan civil society. Penelitian dianalisis dengan analisis interaktif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpuan dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pentingnya komunikasi pembangunan dengan media teknologi informasi dan komunikasi melalui e-Government untuk meningkatkan pelayanan publik yang baik, cepat dan responsif, adanya partisipasi aktif dari publik dan transparansi baik anggaran serta program pembangunan. (2) Perlunya mengantisipasi adanya kesenjangan teknologi informasisehingga membutuhkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di pemerintahan daerah dan publik, serta memperluas fasilitas akses jaringan informasi.Kata kunci: komunikasi pembangunan, pelayanan publik, partisipasi, teknologi informasi, transparansi 
Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Bambang Suswanto; Rili Windiasih; Adhi Iman Sulaiman; Sri Weningsih
Jurnal Sosial Soedirman Vol 2 No 2 (2018): OTONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.236 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1528

Abstract

Rural development has becomes the key and foundation of regional and national development, so that the role of village facilitators was expected to accelerate the backwardness and prosperity of the community. The aims of the study tto analyze the role of village facilitators in a sustainable community empowerment model. The research used qualitative Participatory Rural Appraisal (PRA) methods, data were collected through direct observation, documentation analysis, and in-depth interviews. The informants by purposive determination, consisting of village facilitators, especially accompaniment scholars and professional assistants, cadres of village community empowerment, village government, activists and community leaders. Data analysis of PRA through triangulation, categorization and investigation. The research took place in the village of Pasuruhan, Binangun district, Cilacap Regency.. The result showed that the village facilitators are important and needed in addition to administrative and financial management of village development, as well as for the implementation of sustainable community empowerment, starting from planning, implementation, monitoring, evaluation, partnership and self-reliance. The village facilitators need coordination and cooperation to creat communication forums and team work to review the problems, potentials and prospects in rural development.
AKTUALISASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM FORUM KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA Toto Sugito; Rili Windiasih; Adhi Iman Sulaiman
Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Komunkasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.81 KB) | DOI: 10.20884/1.actadiurna.2018.14.1.1138

Abstract

The research aims to cerat the model of communication forum for village women empowerment as the actualization of participative development (FPPD). The research used Participatory Rural Appration (PRA) research method that involves the role and potential of the community in a participatory to identify and find solutions to problems, and determine the needs that must be implemented by the community itself. Data were collected through Focus Group Discussion (FGD), interviews, observation, and documentation. Analysis of research used interactive analysis through reduction and presentation of data and conclusion. The research location in Sidaurip Village and Karangtawang Village, Cilacap Regency. The results showed that FPPD model have realization of participatory communication that important role in rural development to provide more opportunities for women in planning, implementation, and evaluation of empowerment programs and improving welfare.
Strategi Komunikasi Partisipatif dalam merancang musyawarah aksi (musrena) bagi pemberdayaan buruh migran permepuan di kabupaten Cilacap Jawa Tengah Toto Sugito; Rili Windiasih; Hikmah Nuraini; Adhi Iman Sulaiman
Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Vol 1, No 4 (2014): (Januari) Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (330.446 KB) | DOI: 10.37058/jipp.v1i4.2273

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuat strategi komunikasi partisipatif dalam merancang Musyawarah Rencana Aksi (Musrena) bagi pemberdayaan buruh migran perempuan di Kabupaten Cilacap Jawa Tengah. Metode yang dipergunakan adalah Participatory Rural Apprasial (PRA) sebagai metoda riset yang melibatkan peran dan potensi masyarakat secara penuh untuk mengidentifikasi dan mencari solusiterhadap masalah yang dihadapi selama ini,  serta menentukan kebutuhan yang harus diwujudkan masyarakat sendiri. Pengumpulan data dengan Focus Group Discussion (FGD), wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penentuan informan penelitian  dengan menggunakan purposif yang dipilih dari para mantan dan calon buruh migran  perempuan di Desa Sidaurip sebagai desa terbanyak buruh migran perempuan diProvinsi Jawa Tengah. Analisis data menggunakan Analisis SWOT untuk melakukan proses identifikasi masalah, potensi, dampak dan hasil. Hasil penelitian menunjukan strategi komunikasi partisipatif dalam konsep Musrena bagi buruh migran sebagai media komunikasi untuk merumuskan dan menghasilkan  program pemberdayaan yang akan diaspirasikan serta diperjuangkan dalam proses Musrenbang di tingkat Desa. Proses strategi komunikasi partisipatif melalui: (1) Pemantapan hubungan; (2) Bekerjasamadengan masyarakat; (3) Identifikasi keragaman masyarakat; (4) Identifikasi kebutuhan komunikasi.
CYBERCRIME DI ERA INDUSTRI 4.0 DAN MASYARAKAT 5.0 DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI Angkasa Angkasa; Rili Windiasih
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 2, No 02 (2022): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v2i2.2113

Abstract

ABSTRAK Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 mempunyai karakteristik yang berbeda dan berdampak pula bagi jenis viktimisiasi khususnya akibat cybercrime. Hal ini berkorelasi dengan karakter pada era tersebut antara lain digitalisasi, rekayasa intelegensia dan internet of thing,  Melalui penelitian kepustakaan dapat dijelasakan bahwa dalam perspektif viktimologi korban atas cybercrime. Korban cybercrime mengalami berupa kerugian materi, akibat psikologis akibat fisik dan  akibat sosial. Viktimisasi  cybercrime dapat dijelaskan dengan The Lifestyle-Routine Activities Theory  (L-RAT). Perlindungan hukum korban cybercrime mendasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikatakan  tidak terdapat perlindungan hukum secara signifikan dapat dirasakan oleh para korbannya Seharusnya terdapat sanksi berupa restitusi dan/atau pemberian kompensasi. Hal ini selaras dengan karakter masyarakat 5.0 yang lebih menghormati keberadaan manusia. ABSTRACTThe Industrial Era 4.0 and Society 5.0 have different characteristics and this has an impact on the types of victimization, especially those caused by cybercrime. This correlates with the characteristics of that era, including digitalization, intelligent engineering and the internet of things. Through library research, it can be explained from a victimological perspective that victims of cybercrime suffer losses in the form of material losses, psychological suffering, physical suffering and social suffering. Cybercrime victimization can be explained by the lifestyle-routine activities theory (L-RAT). The legal protection of cybercrime victims is based on Law Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and it can be said that there is no significant legal protection that can be felt by the victims. There should be sanctions in the form of restitution and/or compensation. This corresponds to the nature of society 5.0 which is more respectful of human existence.
AKTUALISASI PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM FORUM KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DESA Toto Sugito; Rili Windiasih; Adhi Iman Sulaiman
Jurnal Ilmu Komunikasi Acta Diurna Vol 14 No 1 (2018)
Publisher : Jurusan Ilmu Komunkasi FISIP Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.81 KB) | DOI: 10.20884/1.actadiurna.2018.14.1.1138

Abstract

The research aims to cerat the model of communication forum for village women empowerment as the actualization of participative development (FPPD). The research used Participatory Rural Appration (PRA) research method that involves the role and potential of the community in a participatory to identify and find solutions to problems, and determine the needs that must be implemented by the community itself. Data were collected through Focus Group Discussion (FGD), interviews, observation, and documentation. Analysis of research used interactive analysis through reduction and presentation of data and conclusion. The research location in Sidaurip Village and Karangtawang Village, Cilacap Regency. The results showed that FPPD model have realization of participatory communication that important role in rural development to provide more opportunities for women in planning, implementation, and evaluation of empowerment programs and improving welfare.
Peran Pendamping Desa Dalam Model Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan Bambang Suswanto; Rili Windiasih; Adhi Iman Sulaiman; Sri Weningsih
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 2 (2018): JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (396.236 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1528

Abstract

Rural development has becomes the key and foundation of regional and national development, so that the role of village facilitators was expected to accelerate the backwardness and prosperity of the community. The aims of the study tto analyze the role of village facilitators in a sustainable community empowerment model. The research used qualitative Participatory Rural Appraisal (PRA) methods, data were collected through direct observation, documentation analysis, and in-depth interviews. The informants by purposive determination, consisting of village facilitators, especially accompaniment scholars and professional assistants, cadres of village community empowerment, village government, activists and community leaders. Data analysis of PRA through triangulation, categorization and investigation. The research took place in the village of Pasuruhan, Binangun district, Cilacap Regency.. The result showed that the village facilitators are important and needed in addition to administrative and financial management of village development, as well as for the implementation of sustainable community empowerment, starting from planning, implementation, monitoring, evaluation, partnership and self-reliance. The village facilitators need coordination and cooperation to creat communication forums and team work to review the problems, potentials and prospects in rural development.
GENTRIFIKASI DI DESA WISATA KARANGSALAM, BATURRADEN, JAWA TENGAH Wiman Rizkidarajat; Tri Wuryaningsih; Rili Windiasih; Titis Perdani
Jurnal Analisa Sosiologi Vol 12, No 2 (2023)
Publisher : UNIVERSITAS SEBELAS MARET (UNS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jas.v12i2.69821

Abstract

Karangsalam Village is a tourist village that relies on natural tourism and has become widely known since 2016. The existence of this natural tourism has led to massive capital penetration since 2017. Since 2017 in the north of the natural tourism vehicle in Karangsalam village there have been 47 cafes and an Entertainment area. This study aims to trace the forms and impacts of gentrification that occurred in the tourist village of Karangsalam, Baturraden, Central Java through tourism. The method used in this research is descriptive qualitative. The primary data in this study were obtained by conducting in-depth interviews with informants from cafes/entertainment venues around the Karangsalam tourist village and several tourism village administrators. The findings obtained are that there has been gentrification in the Karangsalam tourist village which was initiated by capital penetration in the form of building cafes/entertainment venues. This phenomenon shifted land use in Karangsalam village from what should prioritize Karangsalam residents by the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Village Administration, to utilization that prioritizes the economic benefits of carriers of capital entering the village. The conclusion from these findings is the discovery of the impact of gentrification in the form of internal migration of citizens, rising land prices, and inequality of employment. Keywords: Gentrification, Tourist village, Banyumas AbstrakDesa Karangsalam merupakan desa wisata yang mengandalkan wisata alam dan mulai dikenal secara luas sejak tahun 2016. Keberadaan wisata alam tersebut menyebabkan terjadinya penetrasi modal secara besar-besaran sejak tahun 2017. Terhitung sejak tahun 2017 di utara wahana wisata alam di desa Karangsalam berdiri 47 kafe dan tempat hiburan. Penelitian ini bertujuan untuk melacak bentuk dan dampak gentrifikasi yang terjadi di desa wisata Karangsalam, Baturraden, Jawa Tengah melalui pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melalukan wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari kafe/tempat hiburan yang berdiri di sekitar desa wisata Karangsalam dan beberapa pengurus desa wisata. Temuan yang didapatkan adalah terjadi gentrifikasi di desa wisata Karangsalam yang diinisiasi oleh penetrasi kapital berupa pembangunan kafe/tempat hiburan. Fenomena tersebut menggeser pemanfaatan lahan di desa Karangsalam dari yang seharusnya mengutamakan warga Karangsalam sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menjadi pemanfaatan yang lebih mengedepankan manfaat ekonomi para pembawa masuk modalke dalam desa. Kesimpulan dari temuan tersebut adalah ditemukannya dampak dari gentrifikasi berupa migrasi internal warga, kenaikan harga tanah, dan ketidakmerataan lapangan pekerjaan.Kata Kunci: Gentrifikasi, Desa Wisata, Banyumas
Peran Pemerintahan Desa Kutasari, Kabupaten Banyumas dalam Penanggulangan Keadaan Darurat Covid-19 Tahun 2020-2021 Wiman Rizkidarajat; Tri Wuryaningsih; Rili Winidasih; Sekar Ajeng p
Jurnal Ilmu Sosial Humaniora Indonesia Vol 3 No 1 (2023): JISHI - Juni 2023
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jishi.60

Abstract

Pada bulan Maret 2020 pemerintah Indonesia menetapkan keadaan darurat Covid-19 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan. Penetapan tersebut merupakan peraturan yang menjadi rujukan penanggulangan keadaan darurat Covid-19 di setiap tataran pemerintahan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan metode penanggulangan keadaan darurat Covid-19 yang terjadi pada tataran pemerintahan terendah yaitu pemerintahan desa melalui perubahan alokasi dana desa yang dalam tulisan ini berlokasi di desa Kutasari, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data primer dalam tulisan ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Kutasari dan 30 (tiga puluh) orang penerima BLT-DD. Sedangkan data sekunder adalah 3 (tiga) peraturan desa yang diundangkan untuk mengakomodasi penanggulangan keadaan darurat Covid-19. Hasil yang ditemukan adalah terjadinya reduksi penerima BLT-DD di Desa Kutasari pada tahun 2020 dari 30 (tiga puluh) orang menjadi 16 (enam belas) orang pada tahun 2021. Pengurangan tersebut dilakukan melalui mekanisme diskresi pemerintahan desa yang berhasil meredam potensi konflik pada masyarakat yang terdampak Covid-19.