Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.196
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lingua Franca: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya Jurnal Pendidikan Matematika (JUDIKA EDUCATION) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Sasando : Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, dan Pengajarannya KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana Jurnal Ilmiah Publika Jurnal Cahaya Mandalika RIO LAW JURNAL Devotion: Journal of Research and Community Service Action Research Literate (ARL) Jurnal Dimamu Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Jurnal Ilmu Multidisplin Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Riset Ilmiah Jurnal Pengabdian Masyarakat Binamulia Hukum BOHSEJ (Bhamada Occupational And Health Safety Environment Journal) JABI: Jurnal Abdimas Bhakti Indonesia TABELLIUS Economics Monetary Journal
Atmoko, Dwi
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 41 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Atmoko, Dwi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.498 KB) | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.93

Abstract

Perlindungan terhadap pemegang merek merupakan hal yang penting, terutama dalam kegiatan usaha, Kepastian hukum merupakan dasar pokok yang utama karena menyangkut kestabilan dan reputasi suatu produk barang atau jasa dalam suatu usaha. Kunci kesuksesan bagi para pelaku usaha tergantung reputasi merek yang disandangnya, baik karena hal itu memberikan khasiat atau manfaat bagi orang banyak. Pemerintah Indonesia mengakomodir kegiatan tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memuat tentang hak merek dengan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para pemegang Merek. Jaminan kepastian hukum sangatlah penting karena mengingat di dunia usaha yang sangat kompetitif dan teknologi yang semakin canggih reputasi dan citra suatu merek merupakan kunci dari keberhasilan suatu bidang usaha, penyalahgunaan atau pemakaian merek secara melawan hukum memberikan konsekuensi tegas bagi para pelanggarnya, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek, dimana mereka dengan peristiwa tersebut, mereka dapat mengajukan gugatan secara pidana mupun perdata terhadap produsen lain yang melanggar hak mereka. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga memberikan panduan bagaimana para pemegang merek untuk mendaftarkan dan sekaligus untuk mendapatkan sertifikat merek sehingga tiap pelaku pemegang merek tidak dilanggar haknya oleh pihak lain. Selain itu negara Indonesia dalam aspeknya menganut sistem terkait tentang hak merek hanya mengakui “first to file” sehingga yang pendaftar pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek.
Implementasi Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dalam Rangka Meningkatkan Investasi di Kota Bekasi Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Samsuri, Samsuri; Juanda, Juanda; Atmoko, Dwi; Juanda, Ogiandhafiz
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Ilmu Multidisplin (Juli-September 2023)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v2i2.283

Abstract

This research is to find out the implementation of business licensing authority in the regions to increase investment in Bekasi City according to Government Regulation Number 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions and to find out what the juridical consequences are for regions that do not guide/do not make adjustments according to Government Regulation Number 6 Year 2021 Concerning the Implementation of Business Licensing in the Regions. The type of legal research used is empirical normative legal research that uses primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials with data collection through library research using qualitative analysis methods. The results of the study show that the authority to administer business licensing in the city of Bekasi to increase investment, when referring to government regulation number 6 of 2021 concerning the implementation of business licensing in the regions, does not yet have an operational legal basis for implementation in the form of regional regulations governing business licensing, so it is still There are legal cases in particular, the implementation of business licensing is currently still based on Mayor Regulation number 52 A of 2021 concerning risk-based business licensing but has not linked it to a higher regulation, namely a regional regulation.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Atmoko, Dwi
Jurnal Hukum Sasana Vol. 5 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Sasana: June 2019
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v5i1.93

Abstract

Perlindungan terhadap pemegang merek merupakan hal yang penting, terutama dalam kegiatan usaha, Kepastian hukum merupakan dasar pokok yang utama karena menyangkut kestabilan dan reputasi suatu produk barang atau jasa dalam suatu usaha. Kunci kesuksesan bagi para pelaku usaha tergantung reputasi merek yang disandangnya, baik karena hal itu memberikan khasiat atau manfaat bagi orang banyak. Pemerintah Indonesia mengakomodir kegiatan tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang memuat tentang hak merek dengan memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi para pemegang Merek. Jaminan kepastian hukum sangatlah penting karena mengingat di dunia usaha yang sangat kompetitif dan teknologi yang semakin canggih reputasi dan citra suatu merek merupakan kunci dari keberhasilan suatu bidang usaha, penyalahgunaan atau pemakaian merek secara melawan hukum memberikan konsekuensi tegas bagi para pelanggarnya, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek, dimana mereka dengan peristiwa tersebut, mereka dapat mengajukan gugatan secara pidana mupun perdata terhadap produsen lain yang melanggar hak mereka. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 juga memberikan panduan bagaimana para pemegang merek untuk mendaftarkan dan sekaligus untuk mendapatkan sertifikat merek sehingga tiap pelaku pemegang merek tidak dilanggar haknya oleh pihak lain. Selain itu negara Indonesia dalam aspeknya menganut sistem terkait tentang hak merek hanya mengakui “first to file” sehingga yang pendaftar pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek.
PELAKSANAAN PERJANJIAN SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PRAKTEK BISNIS WARALABA DI INDONESIA Atmoko, Dwi
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 13 No. 1 (2019): KRTHA BHAYANGKARA: JUNE 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v13i1.14

Abstract

Di Indonesia aturan hukum mengenai Waralaba (Franchise) belum lengkap. Indikator hal ini dapat kita cermati dari ketentuan hukum yang mengatur bisnis waralaba, yang sampai saat ini baru diatur dalam satu (1) Peraturan Pemerintah dan satu (1) Peraturan Menteri, sebagaimana disebut di atas. Pengaturan melalui undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Memang ada peraturan dari Departemen teknis yang bersangkutan, namun pengaturan ini sama sekali belum memadai mengingat bisnis melalui sistem waralaba ini selalu berkembang secara dinamis sesuai perkembangan dunia usaha, dan membentuk model-model baru dalam prakteknya.Padahal kalau terjadi sesuatu yang menyangkut perjanjian, maka para pihak memerlukan pranata hukum yang komperhensif sebagai panduan atau guide lines baik pra pembuatan perjanjian maupun pasca perjanjian. Hal ini diperlukan untuk menghindari pemegang dan penerima waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya perangkat hukum yang melindungi kepentingan para pihak. Selain itu dalam tulisan ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan proses pelaksanaan perjanjian waralaba dalam praktek dalam rangka pengembangan kerja sama bisnis yang saling menguntungkan serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.Pada dasarnya untuk perjanjian berlaku umum sebagaimana di atur dipasal 1320 KUH Perdata, yaitu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan dan tidak boleh melanggar kepentingan umum, akan tetapi lebih khususnya diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Selanjutnya dalam rangka perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42Tahun 2007 , terdapat beberapa konsep perlindungan hukum terhadap usaha waralaba, yaitu:Pasal 3 huruf f yang menyebutkan bahwa waralaba harus merupakan suatu hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar sehingga terdapat kepastian hukum dalam bisinis waralaba serta menghilangkan keragu-raguan akan waralaba yang ditawarkan.
Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli On Line Dan Dampak Yang Ditimbulkan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Atmoko, Dwi; Noviriska, Noviriska
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 6 (2023): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa pandemi Covid - 19 perkembangan transaksi bisnis di Indonesia mengalami perubahan, terutama cara bertransaksi . Perubahan  teknologi memberikan terobosan yaitu jaringan internet dalam skala globalPermasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti bentuk perlindungan hükum bagi konsumen dalam berbelanja online melalui fitur Marketplace pada aplikasi social E-commerce yaitu Facebook. Dalam transaksi melalui marketplace memberikan efek negatif yang dapat merugikan bagi pihak konsumen, yang dimana cenderung tidak adanya perlindunngan hukum. Pada dasarnya kewajiban dari seorang pelaku usaha menurut pasal 7 Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999  menjunjung tinggi beritikad baik dan memberikan informasi yang benar dan jelas dalam melakukan kegiatan usahanya. Maka adanya perlimdungan hukum terhadap konsumen memberikan jaminan dan menfasilitas untuk menuntut kerugian dalam melakukan transaksi jual beli secara langsung. Metode Penelitian ini adalah bahwa dalam sengketa penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).Hasil Penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha selama ini peraturan yang digunakan untuk melindungi hak-hak konsumen adalah undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, namun undang-undang ini tidak secara khusus mengatur mengenai hak-hak konsumen dalam social e-commerce.
Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Rifasya, Pramadika; Aryanti, Utami; Anwar, Moh. Taufan; Atmoko, Dwi
Jurnal Dimamu Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Ma'soem University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32627/dimamu.v4i1.1329

Abstract

Social assistance (bansos) is one form of government program that has become the main instrument in supporting the welfare of low-income communities in Cilaengka Wetan Village to meet their basic needs. However, the main challenge in implementing this program is the selection process for aid recipients which is often done manually, so that it risks causing inaccuracy and injustice in determining recipients. This study aims to develop a Decision Support System (DSS) for the selection of social assistance recipients in Cicalengka Wetan Village using the Simple Additive Weighting (SAW) method so that social assistance recipients are right on target and ensure that assistance is given to people who really need it. The Simple Additive Weighting (SAW) method was chosen because it is able to perform criteria-based calculations with objective and transparent results. The trial results show that the developed system can provide valid recommendations and is in accordance with the conditions of prospective recipients. This research assistance is expected to be a practical solution in social distribution, not only in Cicalengka Wetan Village but also in other areas with adjustment criteria. As a further development, an integration system with web-based technology or mobile applications can be carried out to improve the accessibility and efficiency of the decision-making process.
PENGUATAN KEWIRAUSAHAAN DI KALANGAN SISWA SMA N 1 DUKUHWARU MELALUI WORKSHOP BISNIS Qusaeri, Muammar Afif Al; Wiliyanto, Wiliyanto; Khasanah, Muthi’atul; Khasbulloh, M. Wahab; Musripah, Musripah; Atmoko, Dwi; Subekti, Agung Tyas
BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 4 (2025): BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat, April 2025
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/besiru.v2i4.1137

Abstract

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menguatkan keterampilan dan minat kewirausahaan di kalangan siswa SMA N 1 Dukuhwaru melalui workshop bisnis yang bersifat edukatif dan aplikatif. Workshop ini dirancang dengan pendekatan experiential learning, yang melibatkan sesi edukasi, pelatihan praktik, pendampingan ide bisnis, serta evaluasi pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap konsep bisnis dan kewirausahaan, dengan rata-rata peningkatan skor pre-test dan post-test lebih dari 40%. Minat siswa untuk berwirausaha juga meningkat dari 28% menjadi 65%, dengan mayoritas peserta tertarik pada bidang kuliner dan fashion. Selain itu, sebanyak 55% siswa menyatakan siap memulai usaha dalam waktu dekat. Evaluasi kepuasan menunjukkan bahwa 90% peserta merasa workshop ini bermanfaat, dan 85% berharap ada program lanjutan seperti mentoring bisnis. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan penguatan kewirausahaan berbasis praktik efektif dalam membekali siswa dengan keterampilan dan motivasi untuk menjadi wirausaha muda. Untuk keberlanjutan program, diperlukan dukungan lebih lanjut dalam bentuk pendampingan bisnis serta akses permodalan guna memastikan implementasi nyata dari ide-ide usaha yang dikembangkan oleh siswa
Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia Atmoko, Dwi; Noviriska, Noviriska
Binamulia Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v13i2.955

Abstract

Penelitian ini membahas peran asas itikad baik dalam transaksi jual beli online (e-commerce) di Indonesia dari perspektif hukum perdata. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, terjadi perubahan signifikan dalam cara masyarakat melakukan transaksi, di mana e-commerce menjadi media yang dominan. Hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mengatur transaksi elektronik untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan terkait pemenuhan asas itikad baik oleh pelaku usaha dalam menyediakan informasi produk yang jelas dan benar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta fenomena praktik transaksi jual beli online. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online agar konsumen tidak dirugikan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi untuk melindungi hak-hak konsumen serta memastikan transparansi dan kejujuran dalam transaksi online.
STATUS DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI DALAM PERSFEKTIF HUKUM POSITIF Atmoko, Dwi
Jurnal Ilmiah Publika Vol 10 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Publika
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/publika.v10i2.7793

Abstract

Perkawinan beda agama memang bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Perkawinan tersebut telah terjadi di kalangan masyarakat (di berbagai dimensi sosialnya) dan sudah berlangsung sejak lama. Sekarang ini perkawinan yang tidak dibatasi oleh batas negara adalah suatu yang biasa terjadi karena dunia sekarang sudah seperti desa kecil. Akan tetapi karena perkawinan bukan hanya urusan pribadi (privat) tetapi juga menjadi urusan negara (publik), sehingga negara berhak mengatur tata cara perkawinan warga negaranya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan.  Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Perkawinan Beda Agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dijumpai tiga pandangan yaitu Pertama, perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap UUP Pasal 2 ayat (1): Kedua, perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaiman tertulis dalam Pasal 57 UUP,  Ketiga, UUP tidak mengatur masalah perkawinan antaragama. Bentuk atau cara perkawinan antar agama yang dilangsungkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi bagi para ahli hukum.
Penyuluhan Hukum tentang Kreatifitas Siswa Sekolah Sebagai Content Creator pada Media Sosial Ditinjau dari Hukum Bisnis di Madrasah Aliyah Negeri (MAN ) 13 Jakarta Selatan Atmoko, Dwi; Noviriska; Baihaki, Ahmad; M. Hutagalung, Jantarda; Nainggolan, Indra Lorenly; Siswanto, Heru; Sugeng
Abdi Bhara Vol. 4 No. 1 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/htw8rc33

Abstract

The development of digitalization is something that has become a necessity in all levels of society and all fields of activity, including education. The use of technology for society is used to support activities. The dependence of society on the use of social media, through various social media tools such as Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok and others, opens up new job opportunities related to technology and digitalization. Digitalization allows for wider relationships, so it is often used in the fields of marketing and production. Social media is a platform that allows its users to create, share, and participate in content. In this case, there is a need for legal recognition through counseling related to protection for content creator business actors. The increase in the use of social media by students then opens up new opportunities in pursuing a profession in the digital era, one of which is becoming a Content Creator. The content created is not only useful for the fields of production and marketing, but can also be useful for Education, where students can use it in relation to learning and Education. Content creation in the layman's view is considered easy, but in fact it is not, because a content creator needs to think about engagement, awareness, personal branding. With this understanding, it is necessary for students of MAN 13 South Jakarta to get an introduction to becoming a content creator and how to get legal protection in running the business, so that they do not experience obstacles in starting to create content.
Co-Authors A, Ardiansyah Adi Pratama, Adi Andriyani Agus ANDRY, ANDRY ANGGIT PRATIWI Anwar, Moh. Taufan Apriliana, Syahila ARIF KURNIAWAN Aristianto, Akhmad Aryanti, Utami Aryono Adhi, Mochamad Baihaki, Ahmad Desi Sri Rejeki Dzulkarnain, Ariefin Eriza Sativa, Eriza Ferry Setiawan Fiana, Okti Sita Fiqih Kartika Murti, Fiqih Kartika Firmansyah, Sultan Hangkoso, Reza Elang Hasibuan, Edi Saputra HERU SISWANTO Hotma P. Sibuea Hunny, Aura Tria Ikhtiari, Nisa Akhsana Ikrima Khaerun Nisa Indra Lorenly Nainggolan Indrawan, Ferdi Insani, Uswatun Jantarda Mauli Hutagalung Juanda, Ogiandhafiz Juniati, Puput Aulia KARTIKA MURTI, FIQIH Khaerani, Fatih Khasanah, Muthi’atul Khasbulloh, M. Wahab Khoi, Aulia Nisa’ul r Lestari, Melanie Pita Lindri Purbowati Marissa Kemala Dirgantini Mulyani, Panca Dina Ayu Musripah, Musripah Niru Anita Sinaga Noviriska Noviriska, Noviriska Nugroho, Haries Anom Susetyo Aji Nuriyah, Sitta Paselle, Enos Pramudita, Tito Putri Deti Ratih Qusaeri, Muammar Afif Al Rakhmadi, Triyono Rara Amalia Cendhayanie Rifasya, Pramadika Rohman Rohman Rosmalia, Rosmalia Samsuri Samsuri Saputri, Adhalia Septia Setiawan, Waras Silalahi, Ronaldo Saputra Soetoto, Erwin Owan Hermansyah Sonhaji Sonhaji Sri Darmadi, Nanang Sri Hartati Sri Lestari Subekti, Agung Tyas Sudarto Sudarto Sugeng Sugeng Sugeng Sujono Sujono Sukmandari, Erna Agustin SUTIKNO Syafii, Akhmad Syaripudin*, Asep Tyas Subekti, Agung Veithzal Rivai Zainal Widijowati, Rr. Dijan Wiliyanto, Wiliyanto Wuryandari, Tutik