Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.452
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Jurnal Abdidas Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Journal La Sociale Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Indonesia Law Review (ILREV) SCLS
Artha Febriansyah
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia
Humanities Education Engineering Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Bahaya Pornografi Melalui Media Elektronik bagi Remaja Berbasis Penyuluhan Hukum Suci Flambonita; Vera Novianti; Artha Febriansyah
Jurnal Abdidas Vol. 2 No. 3 (2021): Pages 459-724
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v2i3.324

Abstract

Penyuluhan tentang bahaya pornografi melalui media elektronik bagi remaja sebagai akibat dari kemajuan komunikasi/teknologi tersebut, justru sangat mengganggu psikologis perkembangan jiwa anak-anak dan remaja. Hal ini dikarenakan melihat dan menonton gambar dan film yang bukan konsumsi mereka, mereka meniru adegan yang ada di dalam internet tersebut. Bertalian dengan hal pornografi, ada semacam dampak yang sangat signifikan yaitu jika sudah maniak terhadap tontotan yang berbau pornografi, maka akan menjadi kecanduan yang disebut kecanduan pornografi. Dimana perilaku berulang untuk melihat hal-hal yang merangsang nafsu seksual, dapat merusak kesehatan otak dan kehidupan seseorang, serta pecandu pornografi tidak sanggup menghentikannya. Pemanfaatan teknologi khususnya di bidang visualisasi melalui media elektronik menjadikan manusia lebih maju cara berpikirnya. Manusia dapat mengenal orang lain di belahan dunia manapun melalui jaringan nasional maupun internasional, secara bilateral maupun multilateral yang diakses melalui situs dalam internet. Manusia bisa mengenal manusia lain melalui jalur internet melalui Facebook, Twitter, Instagram, Vine, Line, WhatsApp, Bee Talk, Skype, dan masih banyak aplikasi yang lain. Dari semua fasilitas tersebut, secara keseluruhan dapat digunakan secara online. Internet sebagai salah satu indikator mempermudah segala gerak diberbagai lini kehidupan dan memudahkan untuk mengakses data apapun, termasuk gambar-gambar/film yang dikategorikan sebagai tontonan orang dewasa atau 17 tahun ke atas. Untuk itu, diperlukan penyuluhan hukum sebagai upaya preventif dalam mencegah bahaya pornografi pada kalangan remaja khususnya. Metode yang digunakan ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil dari penyuluhan tersebut adalah siswa memahami yang dimaksud dengan pornografi, jenis-jenis serta bahaya pornografi, sehingga bahaya pornografi melalui media elektronik bagi remaja sebagai akibat dari kemajuan komunikasi/teknologi tersebut dapat diminimalisir.
Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Berbasis Pertanggungjawaban Kepala Desa Suci flambonita; Vera Novianti; Putu Samawati; Artha Febriansyah; Lusi Apriyani
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 2 No 1 (2022): JPMI - Februari 2022
Publisher : CV Infinite Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52436/1.jpmi.477

Abstract

Pengelolaan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan atas asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Sedangkan pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. Diperlukan Peraturan Bupati/Walikota untuk mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa. Pada dasarnya tulisan ini membahas salah satu siklus dari pengelolaan Keuangan desa yaitu Pertanggungjawaban Keuangan Desa. Tujuan dari tulisan ini adalah memberikan pengetahuan bagi aparatur desa yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, terutama Kepala Desa sebagai tampuk pimpinan di desa serta pertanggungjawabannya. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Pembahasan pada tulisan ini mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemeritahan desa, dimana kepala desa bertanggung jawab kepada camat, tetapi setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kepala desa langsung bertanggungjawab kepada Bupati/walikota, yaitu terkait bagaimana pengelolaan dana desa secara baik.
Preventive Protection for Indonesian Migrant Workers as Part of an Effort to Prevent Human Trafficking in Johor Bahru Malaysia Suci Flambonita; Vera Novianti; Artha Febriansyah
Journal La Sociale Vol. 3 No. 3 (2022): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v3i3.659

Abstract

The issues of Indonesian migrant workers are interminable; practically all bordering countries, including Malaysia, are destinations for Indonesian migrant workers. Administrative issues, salary disparities, exploitation, and human trafficking are all issues that Indonesian migrant workers encounter abroad. As the country's representative, the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia plays a vital role in defending Indonesian migrant workers and Indonesian nationals overseas. The government's legal protection normally begins with document registration, followed by preparation, training, and placement. This study used a normative strategy with a statutory and case approach. Preventive protection takes the form of providing protection based on Law Number 21 of 2007 about TIP, Law Number 18 of 2017 concerning PMI Protection, and Malaysian Law in Deed 670 concerning the Anti-Trafficking in Persons and Anti-Migrant Smuggling Deed 2007. The Consulate General of the Republic of Indonesia Malaysia provides legal protection for Indonesian employees who are victims of illegal acts of human trafficking through both litigation and non-litigation routes.
KEDUDUKAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS KETIKA PENGESAHAN PERKAWINAN DAN ANAK SETELAH PEWARIS MENINGGAL DUNIA Pebri, Yopi; Pulungan, M. Sofyan; Febriansyah, Artha
Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol 13, No 1 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Sriwijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/rpt.v13i1.3414

Abstract

The purpose of this paper is to evaluate the division of inheritance in situations where marriage and child recognition take place after the testator dies. This research uses the doctrinal method, taking a statutory approach and a conceptual approach. The results show that a marriage that occurs after one of the spouses dies can still be recognized if it follows the procedure of registering the marriage at the civil registry office after obtaining a determination from the court, so that the marriage is considered valid. This is in accordance with Article 825A which states that the spouse left behind becomes the first class of heirs. Regarding the recognition of a child after the death of the father, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 allows for the legal recognition of the child, provided that it can be proven through science and technology, or other evidence that is valid according to law. Thus, the child is considered a legitimate child and becomes part of the first class of heirs together with the mother.
INDONESIAN CRIMINAL POLICY AGAINST FRAUD IN THE BANKING FIELD Febriansyah, Artha; Saputra, Ishandi; Syafrianto, Arief
Sriwijaya Crimen and Legal Studies Volume 1 Issue 2 December 2023
Publisher : Faculty of Law Sriwijaya University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28946/scls.v1i2.2921

Abstract

Various fraud cases in the banking sector have recently tarnished the meaning of banking as a pillar of national economic development. Regulations regarding handling fraud have also been regulated in several regulations, such as the Criminal Code, the Banking Law, and other special regulations. So, an institution that is expected to restore stability to the national economy was formed, known as the Financial Services Authority. OJK and Bank Indonesia can coordinate and cooperate in joint supervision of financial services activities in the banking sector. This research looks at Indonesian criminal policies in enforcing and handling crimes in the banking sector, especially regarding fraud. By looking at the institutional relationship between Bank Indonesia and the Financial Services Authority, it is hoped that they can coordinate to reduce the number of frauds in Indonesia. The method used is documentary research, where researchers see and analyze problems using selected document data. From the results of this research, it was found that banking crimes committed by bank insiders (crimes against the bank) need special attention. "Insider" crimes are closely related to the domination of policy and administration by one or several people and weak supervision by internal and external supervisors (regulators). In addition, various applicable regulations often cause banks to take excessive risks, which causes a decrease in the level of internal supervision, so bank failures caused by fraud by insiders become higher. 
Disparity in Corruption Based on Pancasila Values in Judges' Decisions Febriansyah, Artha; Novianti, Vera; Banjarani, Desia Rakhma
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1548

Abstract

In reality, many perpetrators of corruption are relatively given light sentences. Even recently, many cases have been acquitted by regional corruption courts. This fact has created disparities both horizontally and vertically. Based on this background, it is necessary to analyze the disparity in corruption crimes based on Pancasila values in the judge's decision. The problem that will be discussed in this research is how is the disparity of corruption crimes based on Pancasila values in the judge's decision? This research uses normative legal research. The research results show that the disparity of corruption crimes is based on Pancasila values, which are based on divinity, humanity, unity, deliberation, representation, and justice. As for the disparity in corruption, which is based on the value of justice, it is based on the 5th precept of Pancasila, namely "Social justice for all Indonesian people". The value of justice can be applied to the evidentiary process during the law enforcement process for corruption.
REVERSAL BURDEN OF PROOF IN PROCESS OF PROVING MONEY LAUNDERING CASES IN INDONESIA Febriansyah, Artha; Zulfa, Eva Achjani; Yusuf, Muhammad; Banjarani, Desia
Indonesia Law Review Vol. 13, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The implementation of reversal burden of proof in money laundering cases still faces obstacles that cause suboptimal and ineffective in legal enforcement. It raises a debate regarding the existence of reversal burden of proof in the proving system, particularly the proof of the crime of money laundering. Based on this background, the problems in this research are related to the regulation and implementation of reversal burden of proof in the process of proving money laundering cases and the steps that can be taken in optimizing the application of reversal burden of proof in the process of proving money laundering cases. The method used in this research is normative research which is supported by empirical data. The results of the study shows that the regulation regarding the reversal burden of proof in the criminal justice system in Indonesia can be found in several Indonesian legal provisions. Regarding the implementation of the reversal burden of proof, Indonesia has several obstacles. These obstacles can be seen after researchers conducted field research on Judges and Prosecutors in Court jurisdictions who had handled money laundering cases with a nominal loss of 900 billion in Provinces that had high and medium risk of money laundering (in the vulnerable 2017 - 2019). To optimize criminal law enforcement, including the application of reversal burden of proof in the money laundering criminal justice system, it can be described based on the following variables: Legal Enforcement Knowledge Capacity; Ability to Actualize Norms; and Adequate Law Enforcement Instruments
Co-Authors Banjarani, Desia Desia Rakhma Banjarani Eva Achjani Zulfa Flambonita, Suci Lusi Apriyani M. Sofyan Pulungan Muhammad Yusuf Pebri, Yopi Putu Samawati, Putu Saputra, Ishandi Syafrianto, Arief Vera Novianti