Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Jurnal CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Filsafat dan Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Bahar, Muhamad Ghifari Fardhana
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Paradigm of Recodification of Corruption in Criminal Code Against its Designation as Extraordinary Crime Bahar, Muhamad Ghifari Fardhana; Firdaus, Sendy Pratama; Fairuza, Hanny Hilmia
Arena Hukum Vol. 17 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2024.01703.10

Abstract

In December 2022, the Government and DPR passed Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, setting out provisions on corruption previously regulated by special laws. The inclusion of corruption raises the question of whether including articles on corruption in the New Criminal Code will eliminate the title of extraordinary crime and its specificities. This research analyses the effect of the recodification of corruption articles in the New Criminal Code on the specificity of corruption and its designation as an extraordinary crime. This research uses normative research methods by examining the theory of various formal laws and regulations to answer legal issues. The results of his research are as follows: first, the recodification of corruption articles into the New Criminal Code is viewed from the perspective of Lawrence M Friedmann’s Legal System Theory. From the standpoint of legal substance, corruption does not terminate its designation as an extraordinary crime. From the legal structure perspective, corruption may terminate the title of extraordinary crime because there are restrictions on the KPK’s authority to calculate state financial losses. From the standpoint of legal culture, corruption remains an extraordinary crime. Second, the existence of the New Criminal Code affects the concept of punishment regulated in the Anti-Corruption Law, namely, the imposition of the death penalty regarding the death penalty regulated in the Anti-Corruption Law and changing the special minimum threat of Article 2 of the Anti-Corruption Law, which is lower from four to three years.
Problematik Kedudukan, Kepastian, dan Penegakan Hukum Regulasi FIFA di Indonesia Taufiqurrohman, Moch. Marsa; Bahar, Muhamad Ghifari Fardhana
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i3.1055

Abstract

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) memiliki statuta yang disebut sebagai Lex Sportiva, terdiri atas The Laws of The Games sebagai Lex Iudica. Lex Sportiva ditegakkan guna memastikan kompetisi sepakbola profesional di setiap negara anggota berjalan dengan baik. Namun, acapkali penegakan Statuta FIFA menemui kegamangan untuk diterapkan dengan baik oleh anggotanya, tidak terkecuali Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Tragedi Kanjuruhan beberapa waktu lalu diduga melanggar Pasal 19 huruf b Statuta FIFA. Fakta tersebut memunculkan problematik mengenai kepastian tentang Statuta FIFA untuk didefinisikan dan dinegosiasikan dalam penerapan hukum di Indonesia. Artikel ini mencoba untuk menjawab beberapa permasalahan. Pertama, bagaimana kedudukan Statuta FIFA sebagai sumber hukum sepak bola di Indonesia? Kedua, bagaimana Statuta FIFA dapat ditegakkan dan memberikan kepastian hukum bagi sepak bola di Indonesia? Artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif doktrinal yang dikolaborasikan dengan metode Reform Oriented Research. Artikel ini menyimpulkan bahwa Lex Sportiva sebagai inti dari Statuta FIFA seringkali bersinggungan dengan hukum nasional suatu negara. Sehingga hal ini dapat menjadi pijakan bagi sebuah negara termasuk Indonesia untuk menerapkan Statuta FIFA. Dalam memberikan kepastian hukum terhadap kedudukan dan penegakan hukum Statuta FIFA, Indonesia perlu meratifikasi Statuta FIFA agar dapat diberlakukan sebagai sumber hukum nasional khusus untuk sepakbola.
IMPLIKASI PENGGUNAAN KATA KONJUNGSI “DAN” SERTA “ATAU” DAN “MELAWAN HUKUM” DALAM PEMIDANAAN Bahar, Muhamad Ghifari Fardhana
CREPIDO Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Crepido July 2021
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.3.1.13-21

Abstract

Bahasa memiliki peran yang sangat vital dalam hukum, hal ini dikarenakan dalam pembentukan hukum diperlukan bahasa. Bahasa hukum memiliki karakteristik berupa pernyataan, memerintah, melarang, dan membolehkan. Dalam membaca bahasa hukum (undang-undang) perlu memaknainya sebaik mungkin. Tulisan ini menilik tentang cara merumuskan delik dan memaknai kata konjungsi dan, atau, serta melawan hukum dalam delik pidana. Maka, artikel ini bertujuan untuk memberi kejelasan fungsi kata dan, atau, serta melawan hukum agar tidak terjadi miskonsepsi gramatikal dalam membentuk perundang-undangan pidana kedepannya.  Konjungsi kata dan serta atau menimbulkan polemik tersendiri ketika memaknai delik pidana. Para sarjana hukum harus memperhatikan kata dan serta atau karena terkadang kata-kata tersebut memiliki makna dan fungsi yang berbeda. Selain itu, kata melawan hukum pun perlu diperhatikan karena dapat berimplikasi terhadap pembuktian di persidangan.
Co-Authors Fairuza, Hanny Hilmia Firdaus, Sendy Pratama Taufiqurrohman, Moch. Marsa