Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Digital Marketing Training At The Tempe Tofu Business Association Haerah, Kahar; Arifin, Zainul
Journal Of Humanities Community Empowerment Vol. 2 No. 3 (2024): Journal of Humanities Community Empowerment
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/jhce.v2i3.2208

Abstract

This article discusses the results of community service activities in Kebonsari Village, especially at the Tempe Tofu Business Association (PUTT) in Talangsari Village. PUTT is an initiative that aims to create jobs and improve the welfare of its members. One of the key aspects of PUTT's success is the understanding of community members towards digital marketing. Digital marketing is explained as a strategy to market products through various digital media such as the internet, telephone, and television. The application of digital marketing is important in the current context, which is filled with digital technology, providing an effective way to expand market reach and increase the competitiveness of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) such as PUTTia
Penerapan Mobile Absensi Dalam Meningkatkan Disiplin Kerja PNS Untuk Mendorong Tansformasi Digital Kamila, Dwi Maulidatul; Haerah, Kahar
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 3 No. 2 (2024): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v3i2.58

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk memberikan gambaran tentang penerapan mobile absensidalam meningkatkan disiplin kerja PNS untuk mendorong transformasi digital pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Kedua, untuk memberikan gambaran tentang kendala yang dihadapi dalam penerapanmobile absensi dalam meningkatkan disiplin kerja PNS untuk mendorong transformasi digital pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan metode penelitian  kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pada prinsipnya sistem mobile absensi pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sudah diterapkan dengan baik. Hal ini ditunjukkan  dengan adanya  peningkatan disiplin dari para pegawai. Dengan penerapan mobile absensi ini, setiap pegawai dapat melakukan absensi secara tepat waktu, absensi dapat diakses mulai pukul 06.00-08.00 dan pulang tepat waktu pada pukul 16.00. dalam pelaksanaanya, mobile absensi ini memberikan proses absensi yang lebih praktis, memberikankemudahan pimpinan untuk dapat memantau para pegawai selain itu mobile absensi ini dapat meningkatkan target kerja pegawai.kedua, dalam penerapan mobile absensi di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember ini tenyata masih ditemukan kendala,  yaitu para pegawai kesulitan jika berganti device, tidak dapat login jika server penuh, selain itu bergantung pada data seluler atau sinyal.
Implementasi Program Smart Kampung Pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi Dinda Kurniawati, Ranti; Haerah, Kahar
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Eksakta Vol. 3 No. 2 (2024): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/trilogi.v3i2.59

Abstract

Program kerja pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tertuang dalam program smart kampung merupakan konsep pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), fasilitasi pengembangan usaha, serta adanya pelatihan kewirausahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang implementasi Program Smart Kampung pada bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tegaldlimo Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dan memberikan gambaran tentang bagaimana dampak dari program tersebut di Desa Tegaldlimo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan program smart kampung di bidang pemberdayaan ekonomi di Desa Tegaldlimo telah terealisasikan dengan baik. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UMKM ini juga telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat desa Tegaldlimo. Akan tetapi, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pada UMKM gerabah fasilitasi dan pelatihan masih belum merata. Hal ini dikarenakan kurangnya survei pemerintah desa terhadap masyarakat yang sudah lanjut usia dan masih bekerja. Oleh karena itu kepada pemerintah desa direkomendasikan untuk lebih teliti lagi dalam pemerataan program supaya terimplementasi dengan baik.
Peran Aktif Pemerintah Desa dalam Mengurangi Angka Pernikahan Anak Usia Dini di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember Tahun 2020-2022 Anjarwati, Esty Ningtyas; Haerah, Kahar
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i2.118

Abstract

Pernikahan anak usia dini dapat diartikan sebagai keberlangsungan perkawinan dalam lingkup usia anak yang belum matang. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menjelaskan batas usia menikah terbaru adalah 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran aktif pemerintah desa dalam mengurangi angka pernikahan usia dini dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di Desa Sucopangepok. Penelitian ini mengidentifikasi aktor-aktor yang berkontribusi ter-hadap pernikahan dini di Desa Sucopangepok serta partisipasi aktif Pemerintah Desa Sucopangepok dalam menanggulangi dan mengurangi angka pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berguna untuk memberikan informasi dan fakta tentang peran aktif pemerintah desa dalam menurunkan angka pernikahan dini di Desa Sucopangepok. Menurut temuan studi, Pemerintah Desa Sucopangepok telah membuat kemajuan yang signifikan dalam menurunkan angka pernikahan dini dari beberapa faktor yang melatarbelakangi yaitu pergaulan karena pola piker yang masih rendah, kurangnya pengawasan orang tua, dan faktor lainnya.
Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam Meminimalisir Golput pada Pemilihan Umum 2024 Pratiwi, Windi Fatta Nur; Haerah, Kahar
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 2 (2023): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i2.119

Abstract

Di Indonesia saat ini angka golput semakin meningkat. Untuk menurunkan angka golput KPU Kabupaten Banyuwangi membuat strategi. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Dalam Meminimalisir Golput Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Dengan menggunakan teori startegi menurut Gregory G .Dess dan Alex Miller dalam saladin (2003) yang membagi strategi dalam dua bentuk yaitu : pertama strategi dikehendaki dan kedua strategi yang direalisisasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menentukan informan penetili mengumpulkan data melalui observasi,wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data penulis mengunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukan strategi yang dikehendaki yaitu sasaran sosialisasi yaitu kaum marjinal, pelosok, dll. Salah satu pendorong sosialisasi yaitu anggaran utamanya. Strategi direalisasikan yaitu strategi yang sudah disiapkan KPU Kabupaten Banyuwangi untuk mengurangi angka golput pada pemilu 2024 berjalan lancar dan mewujudkan hasil yang maksimal. Kesimpulan startegi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi dalam mengurangi angka golput pada pemilu 2024 sudah berjalan dengan baik, meskipun masih kurang dan KPU akan memaksimalkan sebaik mungkin.
Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Karya-wan di PT. Mayangsari Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Sukmawan, Yoga Dedy; Haerah, Kahar
Pubmedia Social Sciences and Humanities Vol. 1 No. 3 (2024): January
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/pssh.v1i3.130

Abstract

sistem jaminan social ketenagakerjaan berfokus pada penyediaan pertanggungan bagi karyawan yang digaji, sementara pekerja belum tercakup atau hanya tercakup Sebagian. Pelaksanaan jaminan social ketenagakerjaan bagi pekerja Karyawan di PT. Ma-yangsari. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program jaminan Sosial ketenagakerjaan bagi pekerja Karyawan di PT Mayangsari telah melaksanakan program jaminan social bagi pekerja Karyawan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangan. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan jaminan social bagi pekerja Karyawan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kesimpulan dari hasil pembahasan menunjukan bahwa dalam pelaksanaan program jaminan social ketenagakerjaan bagi pekerja Karyawan ditemukana jumlah kepesertaan yang belum mencakup bagi karyawan yang tidak tetap, program jaminan kecelakaan kerja yang belum terbayar karena bersentuhan dengan program jaminan Kesehatan nasional.
Fulfillment Of Prisoners' Rights To Obtain Suitable Food According To Nutritional Needs Based On Law Number 22 Of 2022 Concerning Nugroho, Ryan Setya Nugroho; Haerah, Kahar
POLITICO Vol. 24 No. 1 (2024): JURNAL POLITICO FISIPOL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/politico.v24i1.2775

Abstract

In the context of food in state detention centers or correctional institutions, it is regulated based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections regarding Corrections. The health and nutrition of prisoners must be considered in detail by technical implementers in food violations because in Article 9 letter d of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections it is stated that prisoners have the right to receive adequate health and food services in accordance with nutritional needs, this must of course be carried out in accordance with the instructions and orders of the law. In this case, the Ministry of Law and Human Rights together with the Ministry of Health are reviewing further the fulfillment of the recommended RDA (Nutritional Adequacy Rate) according to age groups and nutritional requirements as well as for inmates with special needs. The problem raised in this article is how to fulfill prisoners' rights to receive adequate food in accordance with nutritional needs based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections? And, what are the legal consequences if prisoners' rights to receive adequate food according to nutritional needs are not fulfilled based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections? This type of research is empirical legal research. The data source comes from primary data. The results of this research are, First: Fulfillment of prisoners' rights to receive adequate food in accordance with nutritional needs based on Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is stated in Article 9 letter d which confirms that prisoners have the right to receive adequate health services and food in accordance with nutritional needs. , this must of course be carried out in accordance with the instructions and orders of the law. Second, the legal consequences if prisoners do not fulfill their right to receive adequate food in accordance with their nutritional needs can be divided into administrative sanctions in the form of a written warning to employees/officials of the Pekanbaru Class II A Penitentiary who are negligent in fulfilling prisoners' rights to receive adequate and nutritious food, temporary dismissal to Employees/Officials of the Pekanbaru Class II A Penitentiary who are negligent in fulfilling prisoners' rights to receive adequate and nutritious food, and intensive supervision by the Indonesian Ministry of Law and Human Rights. As well as the consequences of criminal law, namely law enforcement of Article 2 paragraph (1) of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, if it is proven that there has been a deliberate budget cut by Class II A Pekanbaru Correctional Employees/Officials in fulfilling the prisoners' right to receive adequate food and nutritious.
Market Basket Analysis (MBA) Pada Penentuan Daerah Wisata Di Kabupaten Jember Haerah, Kahar; Daryanto, Daryanto; Jatmiko, Hadi; Faozen, Faozen
Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata Vol. 7 No. 1 (2024): Sadar Wisata: Jurnal Pariwisata
Publisher : Universitas Muhammadiyah Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32528/sw.v7i1.592

Abstract

Pariwisata merupakan salah satu industri yang punya peran besar dalam pengembangan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut juga didukung dengan hadirnya para pelaku usaha di industri pariwisata baik dalam skala besar maupun SME. Di era digital saat ini, perkembangan industri pariwisata pun bergerak semakin cepat. Hubungan antara para pelaku industri secara digital maupun di lapangan yang kini terjalin menawarkan kemudahan bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara untuk bisa menikmati wisata di Indonesia.Market basket analysis adalah teknik penambangan data yang digunakan untuk mengungkap pola pembelian dalam bidang ritel apa pun. Tujuannya adalah memahami perilaku konsumen dengan mengidentifikasi hubungan antara barang-barang yang dibeli. Contohnya, konsumen yang membeli green tea juga akan cenderung membeli madu. Jadi, teknik ini secara kuantitatif akan menetapkan bahwa ada hubungan antara green tea dan madu
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN JEMBER Imani, Daffa Dasni; Haerah, Kahar
Jurnal Wahana Bina Pemerintahan Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Ilmiah Pengembangan Studi Pemerintahan Program Pascasarjana Magister(S2)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55745/jwbp.v7i1.351

Abstract

Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jember, yang bertujuan menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif, terstruktur, dan berkelanjutan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pakusari, dan dokumentasi dari Dinas Lingkungan Hidup. Kerangka teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perda ini belum optimal, ditandai dengan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan tenaga lapangan, infrastruktur yang belum memadai, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah dari sumber. Namun, partisipasi komunitas peduli lingkungan dan forum bank sampah menjadi faktor pendukung yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya, serta edukasi dan kampanye publik yang konsisten untuk membentuk budaya sadar lingkungan. Keberhasilan perda ini sangat bergantung pada kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat secara berkelanjutan.
Review of Human Resource Management in the Field of Public Management and Public Administration Haerah, Kahar
Advances In Social Humanities Research Vol. 2 No. 7 (2024): Advances in Social Humanities Research
Publisher : Sahabat Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/adv.v2i7.259

Abstract

The goal of this research is to elevate the importance of Human Resources Management within public management and administration. Many empirical studies published in academic journals between 2000 and 2019 corroborate this aim. The study's outcomes underscore variations among different disciplines and pinpoint shortcomings in particular nations. Furthermore, the findings provide directions for future research endeavors, proposing alternative theories, frameworks, research methodologies, and approaches to enhance the pertinence of Human Resources Management research in public sector contexts.