Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia Sudewo, Ari; Indrajaya, C. Suryaarga; Kurniawati, Euis; Lukmanta, Hendi Fuky; Hassanah, Nurul; Permana, Yedi Widya; RAS, Hernawati; Durahman, Dani
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1389

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi progresif dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun telah didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya dukungan masyarakat. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis untuk menyoroti pentingnya dukungan kebijakan, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih humanis dan berkeadilan. Restorative justice diyakini dapat menekan tingkat residivisme dan memberi peluang lebih besar bagi rehabilitasi anak, sehingga mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Criminal Liability of Correctional Officers for Crimes Based on the Code of Ethics of the Minister of Law and Human Rights Regulation M.HH-16.KP.05.02/2011 Kurniati, Yeti; Permana, Yedi Widya; Hassanah, Nurul; Awaludin, Agus; Randiana, Prasetia; Lambouw, Giovani Anggasta Pratiwi; Rahim, Abdul
Global Education Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Global Education Journal (GEJ)
Publisher : Civiliza Publishing, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/gej.v3i2.213

Abstract

Correctional officers hold a vital position within Indonesia’s criminal justice system, responsible for ensuring rehabilitation, supervision, and the protection of inmates’ rights. However, numerous cases of misconduct ranging from drug trafficking, corruption, to human rights violations have raised serious concerns about accountability and the effectiveness of ethical governance. This study aims to analyze the criminal liability of correctional officers involved in crimes, viewed through the framework of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. M.HH-16.KP.05.02/2011 concerning the Code of Ethics for Correctional Officers. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, data were collected from legislation, legal literature, and relevant case studies. The findings reveal that the regulation only provides moral and administrative sanctions without direct criminal implications, meaning that criminal responsibility must rely on general and special criminal law provisions. The study concludes that a strong synergy between the ethical code and criminal law is urgently needed to create a more effective, fair, and accountable correctional system. This research contributes to strengthening the legal framework of correctional ethics and promoting institutional integrity within Indonesia’s justice sector.
Implementasi hak perawatan tahanan pada Rutan Perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Hassanah, Nurul
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/3mrkfm63

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya implementasi pemenuhan hak kesehatan jiwa bagi tahanan perempuan, meskipun secara normatif telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Fenomena di Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung menunjukkan tingginya indikasi depresi dan kecemasan di kalangan tahanan, disertai keterbatasan tenaga kesehatan jiwa serta fasilitas yang kurang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan jiwa bagi tahanan perempuan serta mengidentifikasi kendala dan upaya penanggulangannya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, penelitian ini menemukan bahwa implementasi hak kesehatan jiwa bagi tahanan perempuan belum terlaksana secara optimal, yang berakibat dari keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya kesehatan mental di lingkungan pemasyarakatan. Meskipun telah dilakukan beberapa upaya seperti skrining awal, konseling, dan pembinaan spiritual, hasilnya masih bersifat administratif dan belum menyentuh aspek psikologis secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tenaga ahli kesehatan jiwa, peningkatan pelatihan petugas, serta kerja sama dengan psikolog dan psikiater guna memastikan layanan kesehatan jiwa yang lebih komprehensif dan berkelanjutan di Rutan Perempuan.