Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Global Education Journal Themis: Jurnal Ilmu Hukum
Permana, Yedi Widya
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Menakar Efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Restorative Justice di Indonesia Sudewo, Ari; Indrajaya, C. Suryaarga; Kurniawati, Euis; Lukmanta, Hendi Fuky; Hassanah, Nurul; Permana, Yedi Widya; RAS, Hernawati; Durahman, Dani
Themis : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70437/themis.v3i1.1389

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penerapan sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini dianggap sebagai solusi progresif dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Meskipun telah didukung oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan infrastruktur, serta kurangnya dukungan masyarakat. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis untuk menyoroti pentingnya dukungan kebijakan, pelatihan, serta kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan sistem peradilan anak yang lebih humanis dan berkeadilan. Restorative justice diyakini dapat menekan tingkat residivisme dan memberi peluang lebih besar bagi rehabilitasi anak, sehingga mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.
Criminal Liability of Correctional Officers for Crimes Based on the Code of Ethics of the Minister of Law and Human Rights Regulation M.HH-16.KP.05.02/2011 Kurniati, Yeti; Permana, Yedi Widya; Hassanah, Nurul; Awaludin, Agus; Randiana, Prasetia; Lambouw, Giovani Anggasta Pratiwi; Rahim, Abdul
Global Education Journal Vol. 3 No. 2 (2025): Global Education Journal (GEJ)
Publisher : Civiliza Publishing, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/gej.v3i2.213

Abstract

Correctional officers hold a vital position within Indonesia’s criminal justice system, responsible for ensuring rehabilitation, supervision, and the protection of inmates’ rights. However, numerous cases of misconduct ranging from drug trafficking, corruption, to human rights violations have raised serious concerns about accountability and the effectiveness of ethical governance. This study aims to analyze the criminal liability of correctional officers involved in crimes, viewed through the framework of the Minister of Law and Human Rights Regulation No. M.HH-16.KP.05.02/2011 concerning the Code of Ethics for Correctional Officers. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, data were collected from legislation, legal literature, and relevant case studies. The findings reveal that the regulation only provides moral and administrative sanctions without direct criminal implications, meaning that criminal responsibility must rely on general and special criminal law provisions. The study concludes that a strong synergy between the ethical code and criminal law is urgently needed to create a more effective, fair, and accountable correctional system. This research contributes to strengthening the legal framework of correctional ethics and promoting institutional integrity within Indonesia’s justice sector.
Pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan pada masa bimbingan di balai pemasyarakatan berdasarkan Permenkumham nomor 7 tahun 2022 Permana, Yedi Widya
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 5 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/4gaz1d67

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat bagi klien pemasyarakatan pada masa bimbingan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Subang berdasarkan ketentuan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat belum berjalan efektif karena terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan belum terintegrasinya sistem informasi pemasyarakatan. Hambatan eksternal juga muncul dari rendahnya kesadaran hukum klien dan tekanan sosial-ekonomi yang menghambat proses bimbingan. Meskipun secara normatif mekanisme pencabutan telah diatur dengan jelas, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi ketidakkonsistenan prosedur dan keterlambatan administratif yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pencabutan pembebasan bersyarat perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi digital, serta penegakan prinsip keadilan substantif yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan pemasyarakatan.
Co-Authors Abdul Rahim Agus Awaludin Dani Durahman Hassanah, Nurul Hernawati RAS Indrajaya, C. Suryaarga Kurniawati, Euis Lambouw, Giovani Anggasta Pratiwi Lukmanta, Hendi Fuky Randiana, Prasetia Sudewo, Ari Yeti Kurniati