Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kewajiban Pengusaha Terhadap Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Riau Yang Dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Libra, Robert; Noerdin, Zulkarnaen
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v21i1.7193

Abstract

Pelaksanaan Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tentang Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja belum mencapai hasil yang maksimal. Faktor yang menghambat pelaksanaan regulasi tentang Kewajiban Pengusaha terhadap Pekerja Anggota Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Provinsi Riau yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja adalah berupa: hukum yang berlaku, waktu yang tidak maksimal dalam penyelesaian masalah di tingkat pengadilan, tidak adanya program pemerintah dalam penyelesaian masalah tersebut. Upaya yang dilakukan adalah berupa tindakan preventif dan representatif
Peningkatan Pemahaman Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru Terkait Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok Oktapani, Silm; Libra, Robert; Noerdin, Zulkarnaen
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 5 (2025): Juli
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i5.2709

Abstract

Pengabdian masyarakat ini berangkat dari kebutuhan mengenaj pemahaman kepada siswa/i terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kondisi tersebut menjadi sebuah urgensi mengingat hal tersebut menjadi langkah untuk mensosialisasikan Perda tersebut. SMA N 8 Pekanbaru membutuhkan pemahaman tersebut supaya Siswa yang merokok tidak ada lagi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 12 Juni 2025 di Aula  SMA N 8 Pekanbaru, berupa ceramah, dialog dan  diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
Prohibition on Confiscation of State-Owned Immovable Property Against Decisions of the State Administrative Court That Have Already Become Final Oktapani, Silm; Libra, Robert; Noerdin, Zulkarnaen
Rechtsvinding Vol. 2 No. 1 (2024)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.v2i1.394

Abstract

State Administrative Law gives the state the right to resolve administrative disputes at the PTUN. However, this is different when faced with the problem of state property, especially state land, which in Article 50 of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury is actually prohibited regarding confiscation of state property including state-owned land. The formulation of this research are: 1) How is the Implementation of the Prohibition of Confiscation of Immovable State Property Against Inkracht State Administrative Court Decisions; and 2) How are the obstacles to the Implementation of the Prohibition of Confiscation of Immovable State Property Against Inkracht State Administrative Court Decisions. The research method used is Normative law. The results and discussion found that the implementation of the PTUN's decision regarding the confiscation of state property is hindered by the provisions of Article 50 paragraph (1) of Law No. 1 of 2004 concerning State Treasury so that the provisions need to be changed. Then, the obstacle that arises in terms of implementing the decision is the absence of a process that binds state officials or bodies to comply with the PTUN decision in Law No. 5 of 1986 concerning State Administrative Court. This is in fact very contrary to the principle of legal objectives desired by Gustav Radbruch who mentioned 3 (three) legal objectives, namely legal certainty, legal benefits, and legal justice. Therefore, it is necessary to amend the provisions of Law No. 1 Year 2004 on State Treasury and Law No. 5 Year 1986 on Administrative Court to accommodate the decision of the Administrative Court to execute state property.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA BAITUL QUR’AN PEKANBARU TENTANG NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI DALAM MENCEGAH KENAKALAN DAN KRIMINALITAS ANAK Noerdin, Zulkarnaen; Libra, Robert; Oktapani, Silm
Jurnal Pengabdian Kompetitif Vol. 2 No. 1 (2023): Strategi Pengabdian Masyarakat untuk Peningkatan Kreativitas, Literasi, dan Kes
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/pengabdian_kompetif.v2i1.1454

Abstract

Analisis situasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kebutuhan tentang Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Baitul Qur’an Pekanbaru tentang Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak merupakan hal yang sangat urgent. Judul Pengabdian yang diangkat dalam pengabdian ini adalah dalam rangka mendukung Program Pemerintah Melalui Program BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Mengasuh dalam Rangka mencegah kenakalan remaja. Maraknya kenakalan terhadap anak Kementerian Hukum dan HAM RI minta Pembekalan Hukum dilakukan kepada anak sejak dini yaitu pada masa sekolah. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Kegiatan ini sudah dilaksanakan pada tanggal 08 Juni 2023 di SMA Baitul Quran berupa ceramah, dialog dan diskusi memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun prosedur kerja untuk mendukung metode yang ditawarkan adalah ceramah dilaksanakan 1 (satu) jam, dan dialog serta diskusi selama 2 jam atau sesuai kebutuhan mitra sepanjang masih dalam jangka waktu pelaksanaan program ini. Partisipasi mitra dalam acara pengabdian kepada masyarakat ini adalah menyediakan tempat dan waktu pelaksanaan program serta menghadirkan anggota mitra sebagai audien. Luaran yang akan dihasilkan sesuai rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bagi mitra tentunya Peningkatan Pemahaman Siswa SMA Baitul Qur’an Pekanbaru tentang Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari dalam Mencegah Kenakalan dan Kriminalitas Anak.. Bagi pengusul luaran yang akan dicapai adalah berupa artikel ilmiah dan tidak terlepas juga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.