Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Pendampingan Revitalisasi Bumdes Amanah Mandiri Desa Jatimukti, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Sari, Agni Grandita Permata
Journal of Community Service and Society Empowerment Том 2 № 03 (2024): Journal of Community Service and Society Empowerment
Publisher : PT. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/jcsse.v2i03.1138

Abstract

This article discusses the revitalization of the Village-Owned Enterprises (BUMDes) Amanah Mandiri in Jatimukti Village, Jatinangor Subdistrict, Sumedang Regency. The aim of this community service was to reactivate the previously inactive BUMDes through a series of activities held from June 3 to 6, 2024, including participatory FGDs, education on BUMDes and village potential mapping, and simulation and assistance in organic fertilizer production. Methods employed included FGDs, training sessions, simulations, and participatory dialogues with various stakeholders. This community service was collaboratively conducted by involving agricultural advisors from Sumedang Regency. The main findings indicate that integrated participatory approaches and education effectively stimulate interest and economic activities within BUMDes, particularly through innovative organic fertilizer products. The conclusion drawn from this study is that with the right approach, BUMDes can serve as the backbone of village economies, enhance community welfare, and reduce farmers' dependency on chemical fertilizers.
ANALYSIS OF ONLINE NEWS MEDIA FRAMING ON WEST JAVA PROVINCIAL GOVERNMENT POLICIES IN MANAGING COVID-19 Argawidyanti, Tiara Navy; Sari, Agni Grandita Permata
Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja Vol 16 No 1 (2023): Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja
Publisher : Fakultas Politik Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jppdp.v16i1.3193

Abstract

This study aims to determine the framing of online media coverage of the West Java Provincial Government's policies in handling Covid-19, especially in the online media Tirto.id, Tempo.co, and Republika.id. This study uses a type of qualitative descriptive approach. A number of data were collected using observation and documentation techniques. Data were analyzed using the Robert N. Entman model of framing analysis with elements including define problems, diagnose causes, make moral judgment, and treatment recommendations. As a result, it was found that the selection of news sources, news reports from Tirto.id and Tempo.co media were dominated by a single informant. Meanwhile, Republika.co.id media has presented various sources, but is still dominated by sources from the government. Therefore, this study suggests that the media is able to present more diverse sources and represent various groups both supporting and rejecting policies issued by the government
Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Hafiz, Mahfuz Al; Sari, Agni Grandita Permata
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol 11 No 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i1.4548

Abstract

Otonomi daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Namun, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi kenyataan, yang menghasilkan ketergantungan fiskal.Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian daerah, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap dari informan yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari tahun 2020-2022, berdasarkan beberapa kategori rasio yang diantaranya yaitu kemandirian tidak bisa dikatakan mandiri. Rasio keefektifan hanya mendapatkan katergori kurang efektif. Rasio efisiensi dapat dikatan sangat efisien. Rasio ketergantungan dibilang sangat bergantung. Rasio desentralisasi memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi. Efisensi pajak mendaptkan hasil yang tidak efisien. Efektivitas pajak yang tiap taunnya mengalami peningkatan. Derajat Kontribusi BMD masih rendah. Rasio Hutang terhadap pendapatan terjadi fluktuatif. Rasio kemampuan mengembalikan pinjaman masih dibawah angka 2,5. Tantangan dalam meningkatkan kemandirian daerah mencakup faktor internal yaitu rendahnya kualifikasi sumber daya manusia, ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu, pemungutan pajak yang tidak optimal serta faktor eksternal yaitu infrastruktur terbatas, ketidakpastian kondisi ekonomi dan pasar, serta rendahnya investasi dan inovasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian daerah yaitu melakukan Diversifikasi Sumber Pendapatan, Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia, serta Optimalisasi Pemungutan Pajak. Kata Kunci : Jumlah kata kunci antara 3-5 kata yang ditulis berdasarkan alfabetis.
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Satmoko, Roso Adi; Sari, Agni Grandita Permata
JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU Vol 4 No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtpm.v4i2.4665

Abstract

Local governments have the authority to provide and manage regional assets to support the implementation of tasks, functions, and services to the community. Optimizing regional assets becomes a major challenge in creating an effective and efficient management system. This study aims to analyze the optimization of fixed asset utilization, particularly land, in increasing local revenue in Manokwari Regency, as well as identifying inhibiting factors and mitigation efforts. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The research was conducted from August 2023 to June 2024, involving 5 key informants from the Regional Financial and Asset Management Agency of Manokwari Regency. Data analysis uses Siregar's asset utilization theory (2021) which covers five dimensions: asset inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization, and supervision and control. The results show that the optimization of fixed asset utilization, including land and buildings, by the Regional Financial and Asset Management Agency of Manokwari Regency has not been fully optimal. Of the five dimensions studied, only the supervision and control dimension has been running optimally, while the other four dimensions still require improvement. The main inhibiting factors include: 1) the absence of comprehensive mapping of fixed asset potential, 2) lack of socialization of asset utilization cooperation potential to third parties, and 3) complexity of bureaucratic processes and related regulations. Efforts that have been made to optimize asset utilization include: 1) carrying out a comprehensive asset inventory focusing on utilization potential, 2) improving administrative data collection to strengthen asset security and control, and 3) evaluating licensing procedures and regulations related to land and building asset utilization.
Analisis Pendapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Kemandirian Daerah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi Hafiz, Mahfuz Al; Sari, Agni Grandita Permata
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 11 No. 1 (2024): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v11i1.4548

Abstract

Otonomi daerah, yang ditetapkan melalui Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat. Namun, ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi kenyataan, yang menghasilkan ketergantungan fiskal.Penelitian ini bertujuan untuk memahami kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian daerah, tantangan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap dari informan yang dipilih melalui purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari tahun 2020-2022, berdasarkan beberapa kategori rasio yang diantaranya yaitu kemandirian tidak bisa dikatakan mandiri. Rasio keefektifan hanya mendapatkan katergori kurang efektif. Rasio efisiensi dapat dikatan sangat efisien. Rasio ketergantungan dibilang sangat bergantung. Rasio desentralisasi memiliki tingkat desentralisasi yang tinggi. Efisensi pajak mendaptkan hasil yang tidak efisien. Efektivitas pajak yang tiap taunnya mengalami peningkatan. Derajat Kontribusi BMD masih rendah. Rasio Hutang terhadap pendapatan terjadi fluktuatif. Rasio kemampuan mengembalikan pinjaman masih dibawah angka 2,5. Tantangan dalam meningkatkan kemandirian daerah mencakup faktor internal yaitu rendahnya kualifikasi sumber daya manusia, ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu, pemungutan pajak yang tidak optimal serta faktor eksternal yaitu infrastruktur terbatas, ketidakpastian kondisi ekonomi dan pasar, serta rendahnya investasi dan inovasi. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan kemandirian daerah yaitu melakukan Diversifikasi Sumber Pendapatan, Peningkatan Kualifikasi Sumber Daya Manusia, serta Optimalisasi Pemungutan Pajak. Kata Kunci : Jumlah kata kunci antara 3-5 kata yang ditulis berdasarkan alfabetis.
STRATEGI PEMBANGUNAN RUMAH LAYAK HUNI (RULAHU) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA Sari, Agni Grandita Permata
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah
Publisher : Post Graduate School of Government Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v14i2.2843

Abstract

The Residential Housing Development Program is a government program to assist communities in fulfilling their basic needs. This study aims to see how this program is implemented, then the influencing factors, and strategies that can be taken to make this program more optimal. The study used qualitative methods with an inductive approach through data collection techniques of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Decent Home program has a positive impact on welfare aspects including material, physical, mental, and spiritual aspects. Then, this study also found that the supporting factors for the implementation of this program were the support from the community, the selection of the right location, and good coordination between the Land, Housing and Settlement Areas Office and the village apparatus. While the inhibiting factors, there are also three things, namely: limited land availability, difficult access to remote areas, and lack of community knowledge about the Rulahu program. The strategy that can be taken by the government based on the results of the SWOT calculation is an offensive approach, including: cooperation with the kelurahan to obtain more valid data on prospective recipients, collaborating with the community for reporting, and improving the quality of house outputs so that people are more confident.
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah Dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Manokwari Satmoko, Roso Adi; Sari, Agni Grandita Permata
JURNAL TERAPAN PEMERINTAHAN MINANGKABAU Vol 4 No 2 (2024): Juli - Desember 2024
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jtpm.v4i2.4665

Abstract

Local governments have the authority to provide and manage regional assets to support the implementation of tasks, functions, and services to the community. Optimizing regional assets becomes a major challenge in creating an effective and efficient management system. This study aims to analyze the optimization of fixed asset utilization, particularly land, in increasing local revenue in Manokwari Regency, as well as identifying inhibiting factors and mitigation efforts. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques through in-depth interviews and documentation studies. The research was conducted from August 2023 to June 2024, involving 5 key informants from the Regional Financial and Asset Management Agency of Manokwari Regency. Data analysis uses Siregar's asset utilization theory (2021) which covers five dimensions: asset inventory, legal audit, asset valuation, asset optimization, and supervision and control. The results show that the optimization of fixed asset utilization, including land and buildings, by the Regional Financial and Asset Management Agency of Manokwari Regency has not been fully optimal. Of the five dimensions studied, only the supervision and control dimension has been running optimally, while the other four dimensions still require improvement. The main inhibiting factors include: 1) the absence of comprehensive mapping of fixed asset potential, 2) lack of socialization of asset utilization cooperation potential to third parties, and 3) complexity of bureaucratic processes and related regulations. Efforts that have been made to optimize asset utilization include: 1) carrying out a comprehensive asset inventory focusing on utilization potential, 2) improving administrative data collection to strengthen asset security and control, and 3) evaluating licensing procedures and regulations related to land and building asset utilization.