Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akuakultura Universitas Teuku Umar Inicio Legis : Jurnal Hukum
Sahrin, Alfi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PREFERENSI MAKANAN IKAN DALUM (Bagarius yarelli) DI BENDUNGAN PERJAYA Sahrin, Alfi; Sopian, Sopian; Anwar, Saeful
JURNAL AKUAKULTURA Vol 5, No 1 (2021): Jurnal Akuakultura Universitas Teuku Umar
Publisher : Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/ja.v5i1.4102

Abstract

Ikan Dalum (Bagarius yarelli) dihabitat endemiknya semakin langka sehingga menjadi salah satu spesies yang terancam punah karena aktivitas penangkapan nelayan. hal tersebut merupakan masalah pada penelitian ini. Dengan memahami kebiasaan makan ikan Dalum dapat diketahui jenis dan komposisi pakan yang tepat sehingga dapat didomistikasi untuk kelangsungan hidupnya. Tujuan penelitian ini untuk Menganalisis Indeks of Preponderance (IP) Ikan Dalum. Mengukur panjang usus dan menghitung persentase Relative Langth of Thegut (RLG %). Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan penentuan lokasi sampling menggunakan Purposive Random Sampling. Analisa data dengan metode deskriptif dan parameter nilai IP menggunakan IP>40% (Nikolsky 1963). Hasil penghitungan nilai IP dalam lambung di bagi 4 kategori diantaranya udang (42,41%) sebagai makanan utama, serangga (17,09 %) sebagai makanan pelengkap, ikan kecil (0,71%) sebagai maknana tambahan, tidak teridentifikasi (39,79 %) sebagai makanan pelengkap. Rata-rata panjang tubuh ikan dalum pada bulan Agustus (23,67 cm) dan dan panjang usus (17,46 cm) sehingga diketahui nilai RLG (73,76 %). Sedangkan untuk bulan September (23,65 cm), panjang usus17,53 cm sehingga diketahui niai RLG (74,13%).
Penerapan Gagasan Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Dalam Perspektif Efisiensi Legislasi Nugroho, Indra Bayu; Zubaba, Bagaz; Arivia, Cinta Tarisa; Sahrin, Alfi
Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 5, No 2 (2024): November
Publisher : Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/il.v5i2.27625

Abstract

ABSTRAKFast-Track Legislation merupakan konsep legislasi cepat yang telah diterapkan di beberapa negara, konsep ini memungkinkan suatu Undang-Undang di Parlemen untuk dibahas dan disahkan secara lebih cepat dibandingkan dengan Undang-Undang biasa. Dinamika legislasi cepat di Indonesia sebenarnya telah dilaksanakan melalui adanya Perppu, namun sejatinya secara hakikat menggunakan Perppu sebagai legislasi cepat adalah suatu penyimpangan ketatanegaraan karena Perppu digariskan konstitusi untuk merespon adanya kedaruratan, sehingga dibutuh fast-track legislation untuk mengakomodir konsep legislasi cepat di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah usulan teoritis penetapan legislasi cepat secara normatif menggunakan metode fast-track legislation. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah ini adalah metode penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada adanya studi literatur. Hasil dari penelitian ini adalah konsep fast-track legislation dapat diterapkan dengan mengakomodirnya dalam Undang-Undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. ABSTRACTSeveral nations have adopted the fast-track legislation concept, also known as fast-track legislation. Compared to regular laws, this idea facilitates the discussion and passage of bills in Parliament more swiftly. The establishment of a Perppu has really allowed Indonesia to execute the dynamics of quick legislation; nevertheless, utilizing a Perppu as fast legislation is essentially a constitutional deviation, as the constitution established the Perppu's response to emergencies Several nations have adopted the fast-track legislation concept, also known as fast-track legislation. Compared to regular laws, this idea facilitates the discussion and passage of bills in Parliament more swiftly. Fast-track legislation is required to accommodate the concept of fast legislation in Indonesia, even though the dynamics of fast legislation have actually been implemented through the existence of a Perppu. In essence, using a Perppu as fast legislation is a constitutional deviation because the Perppu was outlined by the constitution to respond to emergencies. The theoretical suggestion for normative quick legislation establishment through the fast-track legislative approach is the goal of this research. This scientific work was written using a normative legal research method with a literature study focus. The study's conclusion is that the law governing the creation of legislative regulations can incorporate the idea of fast-track legislation.
Co-Authors Arivia, Cinta Tarisa Indra Bayu Nugroho, Indra Bayu Saeful Anwar, Saeful Sopian sopian Zubaba, Bagaz