Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Material Efoxy EF150K Terhadap Temperatur dan Kelembaman Tinggi Pada Komponen Charger Mobil Listrik Shieddieque, Apang Djafar; Abdulah, Amri; Rajab, Dede Ardi; Jatira, Jatira; Rag, Yoon Jung; Kil, Sohn Chang; Kurnia, Tata
Rekayasa Vol 14, No 2: Agustus 2021
Publisher : Universitas Trunojoyo Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/rekayasa.v14i2.10244

Abstract

Electric cars have now been made and developed by famous car manufacturers outside of Indonesia. Of course electric cars have batteries that must be recharge. Inside the electric car charger there is a controller which is one of the components, which is an epoxy coated capacitor. The faster the charger, the higher the temperature will be, to deal with this problem, it is necessary to increase the performance of the capacitor to increase the temperature and humidity resistance. Then from this explanation the researchers will test the EF150K epoxy coating on the Disc Ceramic Capacitor (DCC), by using epoxy coating thickness testing by using 3 samples the results obtained are on average 0.8 mm, Pressure Cycle Test (PCT) using 20 samples with  conditions temp: 121 °C, p: 2 bar for 48 hour, obtained average capacities and insulance resistance before PCT testing C: 2155,4pF, IR: 141540Ω and after C: 2238,2 pF, IR: 147140 Ω, and humidity test using 20 sample with condition 95% RH, temp: 40°C for 504h obtained average capacities and insulance resistance before humidity test C: 2.157,89 pF, IR: 119560 Ω and after C: 2.233,63 pF, IR: 123160 Ω. The use of EF150K epoxy is very well used as a DCC capacitor coating, because the coating is resistant to temperatures up to 121 ° C with a pressure of 2 bar, and withstands temperatures up to 40 °C with 95% RH. 
Pengaruh Dualisme Kedudukan dan Wewenang Kecamatan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam Prespektif Otonomi Daerah di Indonesia Kurnia, Tata
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.3338

Abstract

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dualisme kedudukan dan wewenang Kecamatan berpengaruh terhadap jalannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan merumuskan dan menemukan konsep yang tepat tentang kedudukan dan wewenang Kecamatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dalam prespektif otonomi daerah di Indonesia. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian Disertasi ini adalah tipe penelitian deskriptif. Data penelitian dikumpulkan dengan Teknik studi dokumen dan wawancara. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data yang diperoleh yaitu secara yuridis kualitatif. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah Provinsi dengan Daerah Kabupaten/Kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Prinsip penyeleggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Berbicara mengenai dekonsentrasi, tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta bentuk negara. Pemerintah memiliki banyak tugas dan urusan pemerintahan yang menyebabkan pemerintah tidak mampu melaksanakan tugas secara optimal dengan menggunakan sistem pemerintahan terpusat. Konsep yang tepat tentang kedudukan dan wewenang Kecamatan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah Kabupaten dalam prespektif otonomi daerah, adalah Kecamatan lebih cenderung sebagai perangkat daerah kabupaten atau aparat pemerintah daerah kabupaten dalam kerangka asas desentralisasi, yakni melaksanakan tugas umum pemerintahan dan mendapat pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang pembiayaannya bersumber dari APBD Kabupaten/kota.