Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH MINAT MEMBACA KARYA SASTRA DAN KREATIVITAS TERHADAP KETERAMPILAN MENULIS NOVEL Endang Sri Sulasih
Pujangga: Jurnal Bahasa dan Sastra Vol 2, No 2 (2016): Volume 2 Nomor 2 Tahun 2016
Publisher : Universitas Nasional

ABSTRACTThis study aims to determine the effect of interest in reading literature and creativity both in themselves individuallyor collectively - against novel essay writing skills, students in class XI of Private Vocational HighSchool Pondok Bambu in East Jakarta. The research uses survey method. Samples were taken from 82 studentsgrade XI, Pusaka 1 Vocational High School in East Jakarta.Data was collected by questionnaire and an essaywriting test novel. Data analysis using linear regression method. The results of the study is:1Keywords: Interest in reading literature, creativity, novel writing skills

GUGATAN CLASS ACTION TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH RR. Endang Sri Sulasih
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 11 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penelitian yaitu menganalisis bagaimana regulasi gugatan class action yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana implementasi penegakan hukumnya, dijalankan atau tidak oleh pemerintah. Metode penelitian adalah yuridis normatif, hasilnya: gugatan class action terhadap perbuatan melawan hukum dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan Tengah, regulasi yang digunakan adalah PERMA No. 1 Tahun 2002, Pasal 2 tentang Acara Gugatan Class Action. Penegakan hukum sudah dijalankan pemerintah, implementasinya yaitu diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dengan demikian, Tergugat sudah menjalankan kewajiban hukumnya. The purpose of the study is to analyze how the regulation of Class Action lawsuits is regulated in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and how the implementation of law enforcement is carried out or not by the government? The research method is normative juridical, the result: a class action lawsuit against unlawful acts in the case of forest fires in Central Kalimantan, the regulation used is PERMA No. 1 of 2002, Article 2 concerning Class Action lawsuits. Law enforcement has been carried out by the government, the implementation of which is the issuance of the Job Creation Act regarding Government Regulation Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 23 of 2021 concerning Forestry Implementation. Thus, Defendant has carried out his legal obligations.

Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Endang Sri Sulasih
BINAMULIA HUKUM Vol 9 No 1 (2020): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v9i1.104

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diharapkan ditaati masyarakat Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Penulis tertarik mengangkat judul ini karena negara kita memang sedang dalam kondisi prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Penulis merasa perlu melakukan kajian dalam pelaksanaan PSBB yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Tujuan penulis mengangkat judul ini adalah agar masyarakat memahami dan melaksanakan anjuran pemerintah demi kepentingan masyarakat (khususnya DKI) dan masyarakat Indonesia pada umumnya, agar penyebaran COVID-19 dapat dibendung. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode observasi/pengamatan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 tidak efektif pelaksanaannya dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dampak ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah, terjadinya kriminalitas, dan kurangnya ketertiban pengguna jalan. Terbukti korban yang terpapar masih terus bertambah, ini merupakan bukti bahwa kesadaran hukum masyarakat belum maksimal dan ekonomi yang terpuruk juga merupakan salah satu penyebab ketidakefektifan penerapan PSBB di DKI Jakarta. Aparat tidak berani menindak tegas pelanggaran yang terjadi karena tidak ada aturan dan sanksi tegas yang diatur dalam PSBB. Masyarakat masih dapat mencari celah untuk menerobos aturan dan masih dapat beraktivitas di luar. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, PSBB diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran virus korona. Kata Kunci: kesadaran hukum, pembatasan sosial berskala besar, dampak.

Ketidakefektifan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Rr. Endang Sri Sulasih
Binamulia Hukum Vol. 9 No. 1 (2020): Binamulia Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v9i1.363

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diharapkan ditaati masyarakat Daerah Khusus Ibu kota Jakarta. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Penulis tertarik mengangkat judul ini karena negara kita memang sedang dalam kondisi prihatin dengan adanya pandemi COVID-19. Penulis merasa perlu melakukan kajian dalam pelaksanaan PSBB yang merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Tujuan penulis mengangkat judul ini adalah agar masyarakat memahami dan melaksanakan anjuran pemerintah demi kepentingan masyarakat (khususnya DKI) dan masyarakat Indonesia pada umumnya, agar penyebaran COVID-19 dapat dibendung. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah metode observasi/pengamatan. Simpulan penelitian ini adalah bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), peraturan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 tidak efektif pelaksanaannya dikarenakan kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dampak ekonomi pada masyarakat menengah ke bawah, terjadinya kriminalitas, dan kurangnya ketertiban pengguna jalan. Terbukti korban yang terpapar masih terus bertambah, ini merupakan bukti bahwa kesadaran hukum masyarakat belum maksimal dan ekonomi yang terpuruk juga merupakan salah satu penyebab ketidakefektifan penerapan PSBB di DKI Jakarta. Aparat tidak berani menindak tegas pelanggaran yang terjadi karena tidak ada aturan dan sanksi tegas yang diatur dalam PSBB. Masyarakat masih dapat mencari celah untuk menerobos aturan dan masih dapat beraktivitas di luar. Aturan PSBB tercatat dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020. Untuk mengurangi penyebaran COVID-19, PSBB diberlakukan untuk meminimalisir penyebaran virus korona.

Legitimacy of the Build, Operate, and Transfer (BOT) Agreement between the Indonesian Navy Marine Corps and PT Karya Tumbuh Bersama Indo Yoserizal, Yoserizal; Setyowati, Retno Kus; Sulasih, Rr. Endang Sri
Justice Voice Vol. 3 No. 2 (2024): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jv.v3i2.1147

This study examines the validity of the Build, Operate, and Transfer (BOT) Agreement between the Indonesian Marine Corps and PT Karya Tumbuh Bersama Indo regarding the construction and management of Plaza Cilandak, as well as the impact of the implementation of the Minister of Finance Regulation No. 54/PMK.06/2015 concerning the management of State-Owned Assets (BMN) on the existing agreement. Using a normative legal approach, this research analyzes the agreement’s compliance with the essential elements of validity as regulated in the Civil Code and the implications of the new regulations on the already signed contract. The findings indicate that the BOT agreement is legally valid, but the implementation of the new regulation requires renegotiation between the private sector and the government. This study also highlights the importance of applying the Pacta Sunt Servanda principle to maintain legal certainty in the BOT agreement, and the necessity of dialogue between the private sector and the government to avoid disputes and ensure the project’s sustainability.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search