Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Unes Law Review KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Julian, Fajar Prima
Master Of Law Program, Faculty Of Law, Universitas Diponegoro
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Juridical Overview on the Inconsistency of Prohibition to be the Member of Political Parties for the Members of Public Institutions Fajar Prima Julian; Ratna Herawati
LAW REFORM Vol 17, No 2 (2021)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (106.925 KB) | DOI: 10.14710/lr.v17i2.41747

Abstract

The creation of a justice in the life of the nation and state must be supported by regulations that do not conflict with other regulations. The prohibition to join a political party for administrators of public institutions   is in conflict with higher regulations. The article is considered contrary to the principle of "Equality before the Law" when viewed from the aspect of equal concern put forward by Ronald Dworkin. The purpose of this research was to analyze the inconsistency of the prohibition article for members of public institutions   to join political parties and to explain the legal implications for the public institutions when they do not comply with these regulations. The method used was normative juridical with descriptive analytical research specifications, and the type of the data were secondary data. The data analysis was conducted qualitatively. Political rights are part of the human rights owned by a person who should not be limited by discriminatory treatments. In fact, there are still restrictions on these political rights which are detrimental to a person from contributing to become the administrator of a public institution. The contents of conflicting articles cause the public institutions to have a crisis of law compliance, is actually a hierarchical harmony between laws and regulations in Indonesia.
Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 oleh KPUD Kota Semarang Fajar Prima Julian
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023): UNES LAW REVIEW (Desember 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1291

Abstract

The main focus of Pilkada's implementation in this pandemic is that the protection of basic rights in the form of the fulfillment of political rights and the right to health must be placed on an equal footing rather than contradictory to each other. That is. This study aims to identify and analyze the urgent reasons for the fulfillment of basic rights in the 2020 regional leader elections in the Covid-19 pandemic. The problem approach in this study uses normative law. This approach explores theories, concepts, legal principles, and laws related to this study, with a focus on examining the application of rules or norms in positive law. The urgency of fulfilling political and health rights may have been addressed appropriately, but violations of health protocols should be monitored during the preparation and implementation of Pilkada. From the perspective of three basic legal values, only the value of legal certainty regarding the enforcement or imposition of sanctions in the event of a breach of a health protocol is not finely and clearly regulated by PKPU.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA DALAM MENDORONG PARTISIPASI PEMILIH PEMULA GUNA MENCIPTAKAN MASYARAKAT SADAR POLITIK Julian, Fajar Prima
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i2.8003

Abstract

Negara Indonesia akan menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan wakil, Presiden. Setiap berlangsungnya pesta politik hal yang paling penting adalah memastikan tingkat partisipasi pemilih, khususnya pemilih pemula. Minimnya kesadaran dalam pemahaman demokrasi dan rendahnya pendidikan politik bagi para pemilih pemula tentu dapat menurunkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Mengingat pentingnya partisipasi pemilih pemula dalam pemiluyang akan datang, maka perlu dilakukan Peningkatan Pemahaman Siswa Dalam Mendorong Partisipasi Pemilih Pemula Guna Menciptakan Masyarakat Sadar Politik. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula menjelang Pemilu 2024, mengetahui peran partai politik, KPU, maupun perguruan tinggi dalam memberikan pemahaman Demokrasi serta pendidikan politik bagi pemilih pemula, mengetahui peran para pemilih pemula dalam Pemilu. Metode yang digunakan meliputi tahap persiapan, tahap pelaksaaan, dan tahap evaluasi. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi siswa menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman yang cukup signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan atau sosialisasi tentang peran pemilih pemula dalam pemilu tahun 2024. Sebelumnya menyatakan tidak tahu sebanyak 50% menjadi 8%, kemudian yang menyatakan tahu sebelumnya 20% meningkat menjadi 83%. Dengan demikian diharapkan para siswa dapat memahami arti pentingnya peran pemilih pemula dalam menjadi pelopor pemilih yang cerdas dan berintegritas.
Kajian Kerjasama Program Rendah Karbon Dalam Perspektif PP Nomor 22 Tahun 2021 (Mobilitas Bersih Untuk Area Metropolitan Semarang) Surayda, Helen Intania; Julian, Fajar Prima; Setyowati, Endang; Sihotang, Amri Panahatan
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 14, No 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8174

Abstract

Lingkungan melekat pada kehidupan manusia menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dari air, udara dan sinar matahari. Oleh karena itu kelestariannya harus dijaga agar dapat dinikmati dengan baik dan layak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan melakukan program kerjasama dengan pemerintah Inggris untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan transportasi publik perkotaan yang ramah lingkungan sekaligus untuk menjalankan komitmen dari konferensi di Glasgow dalam rangka mewujudkan transisi menuju kendaraan nol emisi (zero emission) di sejumlah provinsi di Indonesia salah satunya Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam konteks hukum nasional yang terkait adalah UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Framework Conwntion On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), UU 32 tahun 2009 tentang PPLH, UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP no. 27 tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, PP Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PerMen Lingkungan Hidup no. 13 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Pasal 196 huruf c, Pasal 199, Pasal 213 ayat (2) huruf n, Pasal 209 melakukan kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara yang melibatkan keterlibatan kelompok rentan seperti anak-anak, disabilitas, perempuan dan lansia.
Co-Authors Amri Panahatan Sihotang Endang Setyowati surayda, helen intania Untung Sri Hardjanto*), Anni Kurniawati Ratna Herawati