Garuda - Garba Rujukan Digital

Peningkatan Pemahaman Siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan mengenai Perlindungan Hukum Remaja Perempuan Surayda, Helen Intania; Astanti, Dhian Indah; Setyowati, Endang
Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 1 (2024): JIPPM - Juni 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jippm.445

Kekerasan tanpa disadari dapat menimpa remaja yang sedang menjalani relasi pacaran. Berdasarkan data dari Kemenppa.go.id sejak 1 Januari 2024 hingga 26 Februari 2024 sebanyak 2.994 kasus kekerasan di Indonesia. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah sebanyak 255 kasus dengan lokasi kejadian salah satunya di sekolah. Kekerasan seksual (KS) tertinngi dilakukan oleh pacar dengan usia korban 13-17 tahun. Data catahu Komnas Perempuan Tahun 2023, KS masih mendominasi di tahun 2022 sebanyak 2.228 kasus. Data tersebut mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan yang mendukung korban seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga pendidikan, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sunyi yang terjadi di masyarakat namun jarang muncul di permukaan karena masih kuatnya budaya patriarki, maka bertolak dari pemikiran dan data diatas tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan penyuluhan kepada Siswa MA Nahdlatut Thullab tentang “Perlindungan Hukum Remaja Perempuan” dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan PKM ini, siswa memperoleh tambahan wawsan, informasi dan pemahaman yang ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 46,15 %.

The Urgency of Protection House for Women Victims of Violence Surayda, Helen Intania
Salasika Vol 4 No 1 (2021): Salasika (Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Stud
Publisher : Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender & Anak Indonesia (ASWGI)

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang. Sedangkan kekerasan adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan. Perlindungan korban diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah seseorang menjadi korban serta perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan berupa pemulihan nama baik maupun pemulihan keseimbangan batin. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi social sesuai dengan tahapan kebutuhan korban. Rumah perlindungan tersebut memiliki pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud adalah tempat perlindungan dan tempat pemulihan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

PENINGKATAN PEMAHAMAN PETUGAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN KOTA SEMARANG MENGENAI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK surayda, helen intania
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v4i2.7897

Hukum tidak lagi dilihat sebagi refleksi kekuasaan semata tetapi juga memancarkan perlindungan terhadap warga negara. Produk peraturan inilah yang akan menjamin perlindungan warga negara. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat perlindungan agar memperoleh kesempatan selulas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian fisik, mental dan social dan dalam berbagai bidang kehidupan. Menurut data SIMPONI-PPA pada bulan Juli 2023 terjadi 14.989 dengan kasus anak sebesar 57,4 % dan didominasi oleh anak usia 13-17 tahun. Menurut data DP3AKB Provinsi Jawa Tengah pada bulan Agustus tahun 2023 terjadi 1.145 kasus kekerasan tertinggi di Kota Semarang dan dengan korban diusia anak 13-17 tahun sebanyak 375 kasus. Data DP3A Kota Semarang hingga Agustus 2023 ada 134 kasus kekerasan tertinggi di Kecamatan Semarang Timur dengan usia anak 6-12 tahun mencapai 30 kasus dan usia 13-18 tahun mencapai 27 kasus. Bertolak dari pemikiran dan data di atas maka Tim Pengabdian Kepada Masyarakat memingkatkan pemahaman petugas PKH Kota Semarang tentang “Penyelenggaraan Perlindungan Anak” dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan ini, petugas PKH Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai penyelenggaraan perlindungan anak. Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa bertambahnya wawasan penyelenggaraan perlindungan anak, hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 18 peserta sebesar 41,79 %.

Implementasi Paris Agreement Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Inggris dalam Program Rendah Karbon Surayda, Helen Intania; Nuryanto, Ahmad Dwi; Setyowati, Endang
Jurnal Penelitian Inovatif Vol 4 No 4 (2024): JUPIN November 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jupin.501

Perjanjian Paris menggambarkan aksi lingkungan telah dikuti oleh 4 tanda yaitu: menetapkan jalan kecil yang jelas untuk emisi masa depan, mengakui resiko dari dampak iklim, menggeser pendanaan ke arah rendah karbon, dan pembangunan berkelanjutan dengan fondasi yang kuat. Awal 2015, suhu udara menembus rekor global dengan peningkatan rata-rata temperatur 0,8°C. Suhu global akan 1,5°C lebih panas di atas level 1850-1900 pada tahun 2040 dan berpotensi mengalami kenaikan sebesar 4°C bila ketiadaan tindakan negara-negara menangani perubahan iklim.. Indonesia bekerjasama dengan Inggris untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui program rendah karbon. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Paris Agreement kerjasama Indonesia dengan Ingris dalam program rendah karbon. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah dalam Perjanjian Paris, kepentingan internal dan eksternal Indonesia yang ingin dicapai diantaranya yaitu; 1) struktur dan sistem internasional yang aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, 2) partisipatif aktif menjalankan kewajiban dalam menghadapi tantangan dan ancaman krisis iklim dan 3) pembangunan citra positif Indonesia di arena Internasional. Bagi Indonesia Perjanjian Paris telah mendorong akomodasi dalam menciptakan peraturan global yang memuat nilai keadilan dan keseimbangan. Implementasi isi Paris Agreemement Kerjasama Indonesia dan Inggris dalam Program Rendah Karbon yang dilaksanakan di Kota Semarang diupayakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) memahahami tantangan mobilitas bagi kelompok rentan melalui pendekatan partisipatif, 2) rancang bersama tindakan percontohan atau urbanisme taktis untuk meningkatkan aksesbilitas dan 3) dokumentasi metode dan pembelajaran kedalam kerangka kerja untuk replikasi dan perluasan program.

Kajian Kerjasama Program Rendah Karbon Dalam Perspektif PP Nomor 22 Tahun 2021 (Mobilitas Bersih Untuk Area Metropolitan Semarang) Surayda, Helen Intania; Julian, Fajar Prima; Setyowati, Endang; Sihotang, Amri Panahatan
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 1 (2024): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v14i1.8174

Lingkungan melekat pada kehidupan manusia menyediakan berbagai kebutuhan bagi manusia untuk mempertahankan eksistensi kehidupan dari air, udara dan sinar matahari. Oleh karena itu kelestariannya harus dijaga agar dapat dinikmati dengan baik dan layak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan melakukan program kerjasama dengan pemerintah Inggris untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui pengembangan transportasi publik perkotaan yang ramah lingkungan sekaligus untuk menjalankan komitmen dari konferensi di Glasgow dalam rangka mewujudkan transisi menuju kendaraan nol emisi (zero emission) di sejumlah provinsi di Indonesia salah satunya Kota Semarang. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam konteks hukum nasional yang terkait adalah UU Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Paris Agreement To The United Framework Conwntion On Climate Change (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim), UU 32 tahun 2009 tentang PPLH, UU No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, PP no. 27 tahun 2012 tentang Perizinan Lingkungan, PP Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PerMen Lingkungan Hidup no. 13 tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup. Kerjasama Program Rendah Karbon dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan Pasal 196 huruf c, Pasal 199, Pasal 213 ayat (2) huruf n, Pasal 209 melakukan kegiatan lain yang mendukung upaya pengendalian Pencemaran Udara yang melibatkan keterlibatan kelompok rentan seperti anak-anak, disabilitas, perempuan dan lansia.

URGENSI RUMAH PERLINDUNGAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN surayda, helen intania
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 12 No. 1 (2022): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v12i1.3120

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang. Sedangkan kekerasan adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan. Perlindungan korban diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah seseorang menjadi korban serta perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan berupa pemulihan nama baik maupun pemulihan keseimbangan batin. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi social sesuai dengan tahapan kebutuhan korban. Rumah perlindungan tersebut memiliki pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud adalah tempat perlindungan dan tempat pemulihan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.

Peningkatan Penguatan Pemahaman Kader Penggerak Trimulyo Genuk Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Surayda, Helen Intania; Yulistyowati, Efi; Nuryanto, Ahmad Dwi
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v5i2.11322

Women are considered second-class citizens who often receive stereotyped views and attitudes or negative labels, as well as acts of violence, both in the form of control even with the intention of protection, which eliminates physical and mental integrity, resulting in the loss of equality, enjoyment and basic freedoms as human beings. Indonesia, as a developing country, has a bad reputation in terms of human rights violations, one of which is that these violations can be classified as acts of violence against women. The core of legal protection for women in the UDHR respects the humanity of every person because they are born as human beings. The presence of the PKDRT Law, the TPKS Law which regulates the right to restitution and assistance funds, and Perma Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. provide confidence to the community to dare to report their cases. The driving cadres are the leading partners who are directly involved in community issues. Based on this, the problem in this Community Service (PKM) activity can be formulated as the lack of understanding of the Trimluyo Genuk driving cadres regarding legal protection for women. This PKM activity was carried out using lecture, discussion and question and answer methods. In this PKM activity, Trimulyo's cadres gained information developments and strengthened their understanding of legal protection, as indicated by an increase in the average general understanding of 13 participants of 81.54%.

Peningkatan Penguatan Pemahaman Kader Penggerak Trimulyo Genuk Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Surayda, Helen Intania; Yulistyowati, Efi; Nuryanto, Ahmad Dwi
Manggali Vol 5 No 1 (2025): Manggali
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Ivet

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31331/manggali.v5i1.3557

Women are considered second-class citizens who often receive stereotyped views and attitudes or negative labels, as well as acts of violence, both in the form of control even with the intention of protection, which eliminates physical and mental integrity, resulting in the loss of equality, enjoyment and basic freedoms as human beings. Indonesia, as a developing country, has a bad reputation in terms of human rights violations, one of which is that these violations can be classified as acts of violence against women. The core of legal protection for women in the UDHR respects the humanity of every person because they are born as human beings. The presence of the PKDRT Law, the TPKS Law which regulates the right to restitution and assistance funds, and Perma Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. provide confidence to the community to dare to report their cases. The driving cadres are the leading partners who are directly involved in community issues. Based on this, the problem in this Community Service (PKM) activity can be formulated as the lack of understanding of the Trimluyo Genuk driving cadres regarding legal protection for women. This PKM activity was carried out using lecture, discussion and question and answer methods. In this PKM activity, Trimulyo's cadres gained information developments and strengthened their understanding of legal protection, as indicated by an increase in the average general understanding of 13 participants of 81.54%.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA MA AL ADZKAR MRANGGEN DEMAK MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI REMAJA PEREMPUAN surayda, helen intania
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2020): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v1i2.2854

The embodiment of the mandate for the protection of human rights (human rights) as the constitutional rights of citizens that strengthen human rights has also been carried out through a number of Laws, including the ratification of a number of international human rights instruments so as to become national law. Cases against women are one form of human rights violations experienced by men. The vast majority of cases of violence experienced are sexual violence that occurs as a result of social construction placing certain gender relationship positions more dominant in society against others resulting in actions that result in physical, mental, and sexual harm, including threats, coercion, and deprivation of liberty. Women in subordinate relationship positions versus dominant males are often stereotyped, as well as acts of violence with a form of control even with the intent of protection, which eliminates physical and mental integrity resulting in loss of persaman, connoisseur and basic freedom as a human being. The core legal protection against women victims of sexual violence in DUHAM respects everyone's humanity because she was born a human being. Courtship violence is part of violence against women. Cases of domestic violence not only afflict adult women but can unwittingly also afflict teenagers who are in courtship, so based on this can be formulated the problem in this Community Service activity is the lack of understanding ma Al-Adzkar Mranggen, Demak on "Legal Protection for YoungWomen". This Community Service activity is conducted by method of lectures, discussions and q&A. In this Community Service activity, MA Al Adzkar students gained information and understanding about the legal protection of young women. The results of this activity showed that, siswi prior to the implementation of the activity, MA Al Adzkar students did not understand and understand, and after the counseling of MA Al Adzkar students increased the insight into the legal needs for young women,this was shown by an increase in the average generalunderstanding of 15 participants by 77.33%.

PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK 3 KOTA SEMARANG MENGENAI PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK surayda, helen intania
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2021): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/kdrkm.v2i1.3285

The law is basically a reflection of human rights that is no longer seen as a mere defense but also a protection of citizens. This regulatory product will protect citizens. In fact, children cannot protect themselves from various words of loss, mental and social and in various lives. Based on KPA data for regions in Central Java Province as many as 957 cases of child protection occurred in the period 2011-2016. Of the 8 child protection clusters, the 4 highest rankings consist of 135 cases of advanced children with the law, 81 cases of family and alternative education, 5 cases of health and napza and 49 cases of education. According to dp3akb data of Central Java Province in August 2020 there were 76 cases of children. Meanwhile, data on DP3A in Semarang in 2019 reached 5 cases. Based on the above thoughts and data, we as a Community Development Team feel that there needs to be real action through legal counseling activities on child protection in the Semarang area, namely SMK 3 Semarang City. Berbed this can be formulated problems in this community loving activity is to raise students smk 3 Semarang about "Child Protection City". This Community Detractor activity is conducted by pre-test method, lectures, discussions, Q&A and post test. In this activity, smk 3 students obtain information and information about child protection. The results of this activity have, before the activity, smk 3 students have not understood and understood, and after counseling smk 3 students increased insights on child protection services, it is terbib he well understood from the general 40 participants by 53.07%.Keywords: Organizing, Protection, Children.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search