p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Teknik Sipil
Andi, Uray Ferry
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SINGKAWANG Rasniardhi, Muhammad; Mulki, Gusti Zulkifli; Andi, Uray Ferry
Jurnal Teknik Sipil Vol 21, No 1 (2021): JURNAL TEKNIK SIPIL EDISI JUNI 2021
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jtst.v21i1.59182

Abstract

ABSTRAKPertambahan penduduk berpengaruh terhadap proses pembangunan suatu kota dan berakibat pada perkembangan aktivitas serta meningkatnya kebutuhan akan ruang di kota. Kota Singkawang mengalami pembangunan fisik dan perkembangan penduduk yang cukup pesat menyebabkan tekanan terhadap fungsi ekologis kawasan perkotaan, dalam hal ini ruang terbuka hijau. Hal ini berdampak pada menurunnya keseimbangan lingkungan. Berdasarkan amanat UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di dalam wilayah kabupaten atau perkotaan harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30% dari luas wilayah. RTH yang dimaksud adalah RTH publik dan RTH privat dengan proporsi masing-masing 20% dan 10%. Peneltian ini bertujuan untuk menganilisis ketersediaan dan kebutuhan RTH di Kota Singkawang sehingga luasan RTH baik publik maupun privat di Kota Singkawang dapat terpenuhi sesuai dengan peraturan dan standar yang ada. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teknik analisis interpretasi citra satelit dan analisis kebutuhan dan ketersediaan RTH. Analisis sebaran RTH mengacu pada Peraturan Menteri PU No: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH perkotaan yaitu RTH Publik 20%. Hasil penelitian menunjukkan jumlah ketersediaan RTH eksisting di Kota Singkawang memiliki luasan total 3.902,55 ha atau setara dengan 7,74%, sedangkan besar kebutuhan RTH publik sesuai dengan UU No.26 Tahun 2007 sebesar 20% atau setara dengan 10.080 ha, maka diperlukan penambahan sebesar 12,26% atau seluas 6.177,45 ha. Kebutuhan RTH di Kota Singkawang dianalisis menggunakan dua pendekatan. (1) berdasarkan Permen PU No. 5 Tahun 2018, luas kebutuhan RTH dihitung berdasarkan standar minimal per kapita dan jumlah penduduk di tahun 2039, di mana luas total kebutuhan RTH sebesar 656,66 ha. (2) berdasarkan standar kebutuhan RTH Publik 20%, diketahui bahwa luas total kebutuhan RTH di Kota Singkawang sebesar 10.080 ha.
PENATAAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERMUKIMAN NELAYAN DI KELURAHAN KUALA, KOTA SINGKAWANG Maryono, Ady; Priadi, Eka; Andi, Uray Ferry
Jurnal Teknik Sipil Vol 20, No 2 (2020): JURNAL TEKNIK SIPIL EDISI DESEMBER 2020
Publisher : Fakultas Teknik Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jtst.v20i2.49931

Abstract

Kota Singkawang merupakan kota yang dilalui oleh Sungai Singkawang dan Kawasan Kuala berada di bagian hilir dan muara Sungai Singkawang. Secara histori, sungai singkawang merupakan jalur pelayaran dan perdagangan dari arah luar pulau ke arah pusat kota. Dengan adanya perkembangan kota dan permukiman di sepanjang sungai singkawang dari hilir hingga ke hulu serta padatnya pelayaran dan perdagangan sehingga menimbulkan dan menciptakan permukiman yang padat dan tidak teratur di sepanjang sungai singkawang.Penataan Kawasan Kuala merupakan salah satu bagian dari isu penataan kawasan sungai Singkawang. Permukiman Nelayan sendiri merupakan suatu lingkungan masyarakat dengan sarana dan prasarana yang mendukung, dimana masyarakat tersebut mempunyai keterikatan dengan sumber mata pencaharian mereka sebagai nelayan.Delineasi kawasan permukiman nelayan dimulai dengan menyandingkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) dan dokumen Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk diketahui arahan kebijakan baik secara spasial, seperti program peningkatan perekonomian wilayah. Hasil arahan tersebut kemudian disandingkan dengan lokasi yang dihasilkan dari hasil analisis dokumen kebijakan sektoral.