Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.687
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu PROGRESIF: Jurnal Hukum Ilmu Hukum Prima Notaire Law_Jurnal Jurnal Tunas Agraria Andalas Law Journal Acta Law Journal ULJLS
Lubis, Duma Indah Sari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Dinamika Hukum Agraria dan Urbanisasi: Pengelolaan Hak Guna Ruang Bawah Tanah di Kota-Kota Besar Indonesia Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2024): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v18i2.5709

Abstract

This study addresses the main legal issue concerning the management of underground space in major cities in Indonesia amid rapid urbanization. The current regulations, such as the Basic Agrarian Law, do not provide clear provisions regarding the right to use underground space, leading to legal uncertainty and potential conflicts of interest. The position of this research is to analyze existing regulations through a normative juridical approach and propose legal solutions that are more adaptive to the needs of urban modernization. This paper examines the limitations of current regulations and suggests the need for more comprehensive, specific legislation governing underground space rights. The main findings of this study reveal the inadequacy of the existing legal framework in accommodating the management of underground space fairly and sustainably, and the urgency for regulatory reforms that are more responsive to Indonesia’s urbanization developments.
Exploring the Potential of the Cyber Notary Concept in the Framework of International Transaction Settlement Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufiq; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
Acta Law Journal Vol. 3 No. 1 (2024): December 2024
Publisher : Talenta Publisher, Universitas Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/alj.v3i1.18891

Abstract

This article examines the potential of Cyber Notary in facilitating international transactions and the legal challenges involved. With increasing demand for swift and secure cross-border transactions, technologies like digital signatures and blockchain offer innovative solutions for faster document validation. Successful implementations of Remote Online Notarization (RON) in the United States and the eIDAS standard in Europe highlight their effectiveness in enhancing efficiency. In Indonesia, challenges such as regulatory inconsistencies, limited public trust in digital documents, and cybersecurity issues hinder adoption. While the Electronic Information and Transactions Law provides a legal basis for electronic documents, achieving international recognition remains a significant hurdle. This research uses a normative legal methodology with a comparative approach, analyzing Cyber Notary practices in different jurisdictions to uncover opportunities and obstacles. Strengthening regulations, improving digital infrastructure, and increasing public awareness are critical steps to realize Cyber Notary’s potential. If successfully implemented, Cyber Notary can facilitate efficient, secure, and legally recognized international transactions, advancing Indonesia’s role in the global digital economy.
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL (Analisis terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Efektivitas dan Keadilan Sosial di Indonesia) Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim; Adawiyah, Rodiatun
Law Jurnal Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i1.5514

Abstract

Masalah pengelolaan pertanahan di Indonesia sering kali diwarnai oleh birokrasi yang kompleks, sengketa tanah, dan ketimpangan akses layanan, yang membutuhkan reformasi mendalam. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 sebagai upaya memperbaiki tata kelola pertanahan melalui restrukturisasi organisasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap efisiensi pengelolaan tanah, koordinasi antar lembaga, serta penyelesaian sengketa tanah yang adil. Metodologi yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan bahan hukum sekunder, termasuk analisis dokumen peraturan, literatur akademik, dan data empiris yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres ini memberikan perubahan signifikan pada struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk pembagian wewenang yang lebih jelas dan koordinasi yang lebih efektif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Digitalisasi layanan pertanahan terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi potensi manipulasi data, dan mempercepat penyelesaian sengketa tanah melalui verifikasi informasi yang lebih akurat. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan non-teknis mendorong profesionalisme dalam pelayanan dan mediasi konflik tanah. Namun, penelitian juga menemukan tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti resistensi internal, kesenjangan teknologi di daerah terpencil, dan kurangnya infrastruktur pendukung.Sebagai kesimpulan, digitalisasi dan penguatan SDM merupakan pilar utama reformasi pertanahan yang mampu mendukung penyelesaian sengketa tanah secara adil dan memastikan akses yang merata terhadap layanan. Untuk keberlanjutan kebijakan, rekomendasi mencakup penguatan infrastruktur teknologi, evaluasi berkala, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan tata kelola pertanahan yang lebih inklusif di Indonesia
TRANSFORMASI PENEGAKAN PRINSIP TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO BAGI JABATAN NOTARIS DARI MESIR KUNO HINGGA SISTEM HUKUM INDONESIA Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
Law Jurnal Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i1.5494

Abstract

Profesi notaris telah mengalami transformasi sejak era Mesir Kuno hingga era modern, di mana digitalisasi dan globalisasi menambah kompleksitas tugas yang dijalankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evolusi profesi notaris, pengaruh konsep hukum Romawi seperti tabelliones dan tabularii terhadap sistem hukum Indonesia, serta strategi profesi ini dalam menghadapi tantangan digitalisasi tanpa mengabaikan prinsip hukum tradisional. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder, termasuk Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi relevansi prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo dalam konteks modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesi notaris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Romawi dan Eropa Kontinental, yang menekankan otentisitas dokumen dan kehadiran fisik. Digitalisasi memberikan peluang melalui konsep cyber notary, tetapi tetap memerlukan regulasi yang menjaga keabsahan dokumen hukum. Tantangan globalisasi menuntut kompetensi notaris dalam transaksi lintas negara. Kesimpulannya, profesi notaris harus mempertahankan prinsip tradisional sambil beradaptasi dengan inovasi teknologi dan kebutuhan masyarakat modern. Rekomendasi penelitian mencakup revisi regulasi, peningkatan pelatihan teknologi hukum, dan penguatan kerja sama internasional untuk menjaga relevansi dan kepercayaan terhadap profesi notaris.
Integration of Tumbaga Holing as a Legal Framework: Realizing Justice and Harmony in The Mandailing Traditional Society Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
PERADA Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study explores the integration of local values, particularly the Tumbaga Holing customary law, into Indonesia's national legal framework. Tumbaga Holing, as the customary legal system of the Mandailing community, plays a crucial role in regulating social life and maintaining communal harmony. However, the process of integrating it into positive law faces various challenges, ranging from differences in legal paradigms to the marginalization of communal rights (ulayat). This research adopts a normative juridical approach, analyzing specific articles within the Basic Agrarian Law (UUPA) and regulations related to indigenous communities. The results show that Tumbaga Holing has the potential to contribute to the national legal system, particularly in the areas of natural resource management and dispute resolution. However, challenges such as lack of formal recognition, legal bureaucracy, and political-economic power imbalances hinder this integration. Proposed solutions include strengthening indigenous institutions, promoting customary law awareness, and revising regulations to be more inclusive of indigenous communities. These efforts are expected to ensure that local values ??are fairly accommodated within the national legal framework.
Rekonstruksi Hukum Cyber Notary Law Untuk Menjaga Kepercayaan, Integritas dan Keadilan Dalam Sistem Hukum Lubis, Ikhsan; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
Notaire Vol. 8 No. 1 (2025): NOTAIRE
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ntr.v8i1.64253

Abstract

Rekonstruksi hukum cyber notary law menjadi krusial untuk menjawab tantangan yang dihadapi notaris dalam era digital, di mana peran notaris sebagai officium nobile dan officium trust sangat penting dalam menjaga kepercayaan, integritas, dan keadilan. Penelitian ini mengkaji bagaimana notaris dapat mengadaptasi teknologi digital tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental profesi mereka. Melalui pendekatan yuridis dan filosofis, analisis dilakukan pada dimensi ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang mendasari praktik notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme verifikasi digital dan lembaga pengawas independen dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam praktik notaris. Notaris perlu mengintegrasikan teknologi seperti blockchain untuk memastikan keabsahan dan keamanan akta elektronik, dengan tetap mematuhi prinsip fiduciare dan fideliter. Rekomendasi ini mencakup pembaruan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan digital serta peningkatan kompetensi notaris di bidang teknologi.
New Paradigm of Applying Islamic Legal Principles in Contemporary Notary Practice in Indonesia Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
Andalas Law Journal Vol 9 No 2 (2024): Andalas Law Journal
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fak. Hukum Univ. Andalas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25077/alj.v9i2.85

Abstract

This study explores the integration of Islamic legal principles into contemporary notarial practices in Indonesia, using a normative legal approach and qualitative methodology. It examines historical contributions, particularly from scholars such as Hilal ibn Yahya al-Bashri and Hajji Khalifah, who emphasized integrity, legal certainty, and ethical values in notarial law. The research investigates how these principles influence modern notarial roles under Law No. 2 of 2014. Findings highlight the importance of sharia compliance, ethics, and transparency in notarial duties, stressing that historical values remain essential for adapting to modern legal challenges.
Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Adawiyah, Rodiatun; Lubis, Andi Hakim
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.401

Abstract

The recognition of indigenous community rights, particularly ulayat rights, within Indonesia’s national agrarian legal system faces significant regulatory and practical challenges. Although Article 18B(2) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA) acknowledge ulayat rights, the lack of clear technical regulations creates legal uncertainty and frequently sparks agrarian conflicts between indigenous communities, the government, and private entities. This study aims to analyze the recognition of ulayat rights and the challenges of integrating customary law into the national agrarian legal framework. Utilizing a normative juridical method, this research examines relevant regulations and legal literature to identify regulatory gaps and propose ideal solutions for ulayat rights protection. The research results indicate that the absence of clear verification and registration mechanisms has hindered the protection of ulayat rights, caused legal uncertainty, and triggered agrarian conflicts, as seen in the case of Pulau Rempang. To deal with these problems, this research suggests creating a separate, open, and honest body to check ulayat rights along with a computerized system for registering these rights that takes into account local knowledge.   Pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam sistem hukum agraria nasional menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat, ketiadaan peraturan teknis yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan sering memicu konflik agraria antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengakuan hak ulayat dan tantangan integrasi hukum adat dalam hukum agraria nasional. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan yang berlaku dan literatur hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi serta solusi ideal untuk perlindungan hak ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme verifikasi dan registrasi yang jelas telah menghambat perlindungan hak ulayat, menyebabkan ketidakpastian hukum, dan memicu konflik agraria, seperti yang terlihat dalam kasus Pulau Rempang. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan pembentukan badan independen untuk verifikasi hak ulayat yang bekerja secara transparan, serta sistem pendaftaran hak ulayat berbasis digital yang responsif terhadap kearifan lokal.
Dinamika Hukum Agraria dan Urbanisasi: Pengelolaan Hak Guna Ruang Bawah Tanah di Kota-Kota Besar Indonesia Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 18 No 2 (2024): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v18i2.5709

Abstract

This study addresses the main legal issue concerning the management of underground space in major cities in Indonesia amid rapid urbanization. The current regulations, such as the Basic Agrarian Law, do not provide clear provisions regarding the right to use underground space, leading to legal uncertainty and potential conflicts of interest. The position of this research is to analyze existing regulations through a normative juridical approach and propose legal solutions that are more adaptive to the needs of urban modernization. This paper examines the limitations of current regulations and suggests the need for more comprehensive, specific legislation governing underground space rights. The main findings of this study reveal the inadequacy of the existing legal framework in accommodating the management of underground space fairly and sustainably, and the urgency for regulatory reforms that are more responsive to Indonesia’s urbanization developments.
Integration Of Customary Legal Values And Modern Mediation In The Framework Of Land Dispute Resolution Lubis, Ikhsan; Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 8 No. 1 (2025): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v8i1.5781

Abstract

This study delves into the integration of customary law values with modern mediation in resolving land disputes in Indonesia, often marked by tensions between individual and communal interests as well as between customary law and national law. Employing a normative legal research methodology, this investigation explores relevant regulations, including the Basic Agrarian Law (UUPA) and the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, to understand how to harmonize the principles of customary law and mediation without undermining the supremacy of law at the national level. The research identifies two core issues: how distributive and procedural justice can be realized through this integration. Findings indicate that formal recognition of customary mediation outcomes and a comprehensive regulatory framework are crucial for establishing a fair and effective dispute resolution mechanism. This study advocates for the development of regulations that celebrate legal diversity, positioning land dispute resolution as a process that interweaves human values with local wisdom while simultaneously reinforcing the legitimacy of customary law within the national legal framework.
Co-Authors Adawiyah, Rodiatun Lubis, Andi Hakim Lubis, Ikhsan Siregar, Taufik Siregar, Taufiq