Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Darma Agung LEGAL BRIEF International Journal of Business, Law, and Education Law_Jurnal Jurnal Tunas Agraria UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan IBLAM Law Review
Adawiyah, Rodiatun
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD AND WIFE NEGLIGENCE IN THE HOUSEHOLD BASED ON SUPREME COURT RULING NO.528K/PID.SUS/2019 Adawiyah, Rodiatun; Prasetyo, Muhammad Arif; Siahaan, Efelyn Theresia; Ginting, Haganta Filemon
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i1.18312

Abstract

A household consists of a husband and wife and their dependents. There are many cases when family members commit violence against each other. For example, when a husband or father fails to provide for his family, this is considered household neglect. This research uses a Normative Juridical methodology, which utilizes secondary sources such as books, journals and online sources to compile its findings.Criminals who commit acts of domestic neglect against their wives and children can be prosecuted and sentenced to criminal sentences that are not in accordance with the demands of the Public Prosecutor. This is the crux of the problem. The second way to look at this issue is from a legal perspective, when the judge considers the sentence imposed in the case. Supreme Court judges consider the evidence of defendants and witnesses when handing down sentences. Although the author believes that the punishment imposed by this decision is fair, the author also believes that this term does not discourage violators. As the author argues, it is the judge's responsibility to consider the material and mental well-being of the victim
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TERHADAP ISTRI KEDUA: (Studi kasus putusan PT Bandung NO.31/PDT/2020/PT.BDG) Pakpahan, Elvira Fitriyani; Heriyanti, Heriyanti; Adawiyah, Rodiatun; Yoshinaga, Yoshinaga; Tanjaya, Willy
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.435

Abstract

Salah satu cara untuk menguasai atau memiliki hak atas tanah adalah melalui proses hibah. Dalam hal pemberian hibah tidak boleh dilakukan secara sendiri/dibawah tangan, melainkan pemberian hibah harus dilakukan oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini ialah Notaris dan/atau PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian hibah dan bagaimana status hukum tanah hibah yang disengketakan, alasan hakim dalam memutus perkara, dan akibat hukum mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap istri kedua yang dilakukan dalam putusan PT bandung No.31/PDT/2020/PT.BDG. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi sesorang memberikan hibah kepada penerima hibah ialah faktor usia, faktor penghibah memiliki ahli waris lebih dari satu orang, dan faktor menghindari pajak ataupun tagihan lainya yang mungkin timbul atas aset dari penghibah tersebut. Mengenai status hukum tanah yang telah di hibahkan oleh seorang penghibah terhadap penerima hibah maka secara hak dan kewajiban atas tanah itu telah beralih ke si penerima hibah tersebut seketika itu juga ketika mereka telah bersepakat. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara No.31/PDT/2020/PT.BDG adalah surat persil Nomor: 65 tahun 1988 Luas 4000m2 dan akta hibah no.2.414/2017 di hadapan Notaris. Akibat hukumnya adalah gugatan para pembanding/semula para penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan bahwasanya akta hibah Nomor 2.414/2017 adalah sah dan berlaku.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KEBENARAN DASAR TERHADAP PENGUASAAN TANAH Adawiyah, Rodiatun; Prasetyo, Muhammad Arif; ayu, Hanuring; Sitanggang, Dameria; Novianty, Jeannifer; Timoteus, Nardo; Andreas, Martua
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 3 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i3.3349

Abstract

Konflik masalah pertanahan merupakan sesuatu yang sering kali terjadi diindonesia yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat masalah tanah sebagai judul penelitian. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status kedudukan hukum terhadap sertifikat yang tidak memiliki akta jual beli dalam proses pendaftaran tanah, untuk mengetahui apa akibat hukum yang diberikan kepada seseorang yang melakukan penguasaan tanah yang bukan haknya, untuk mengetahui peran penting hakim dalam memberikan kepastian hukum kepada sipemegang hak atas tanah. Manfaat penelitian ini ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penguasaan sedang tanah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dibantu dengan pendekatan deskriptif analisis dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa setiap orang tidak dapat melakukan penguasaan tanah dan mendirikan bangunan secara sembarangan diatas tanah yang bukan haknya kurangnya. Oleh karena itu masyarakat harus melakukan pendaftran tanah dalam mencakapi penguasaan tanah dan kepastian hukum.
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL (Analisis terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Efektivitas dan Keadilan Sosial di Indonesia) Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim; Adawiyah, Rodiatun
Law Jurnal Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i1.5514

Abstract

Masalah pengelolaan pertanahan di Indonesia sering kali diwarnai oleh birokrasi yang kompleks, sengketa tanah, dan ketimpangan akses layanan, yang membutuhkan reformasi mendalam. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 sebagai upaya memperbaiki tata kelola pertanahan melalui restrukturisasi organisasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap efisiensi pengelolaan tanah, koordinasi antar lembaga, serta penyelesaian sengketa tanah yang adil. Metodologi yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan bahan hukum sekunder, termasuk analisis dokumen peraturan, literatur akademik, dan data empiris yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres ini memberikan perubahan signifikan pada struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk pembagian wewenang yang lebih jelas dan koordinasi yang lebih efektif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Digitalisasi layanan pertanahan terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi potensi manipulasi data, dan mempercepat penyelesaian sengketa tanah melalui verifikasi informasi yang lebih akurat. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan non-teknis mendorong profesionalisme dalam pelayanan dan mediasi konflik tanah. Namun, penelitian juga menemukan tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti resistensi internal, kesenjangan teknologi di daerah terpencil, dan kurangnya infrastruktur pendukung.Sebagai kesimpulan, digitalisasi dan penguatan SDM merupakan pilar utama reformasi pertanahan yang mampu mendukung penyelesaian sengketa tanah secara adil dan memastikan akses yang merata terhadap layanan. Untuk keberlanjutan kebijakan, rekomendasi mencakup penguatan infrastruktur teknologi, evaluasi berkala, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan tata kelola pertanahan yang lebih inklusif di Indonesia
Juridical Analysis of the Comparison of Different Religious Marriage Laws Based on the Adminduk Law Article 35 with SEMA No 2 Years 2023 Concerning Marriage Registration Lumbantoruan, Sahala; Isnainul, Ok; Adawiyah, Rodiatun
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v5i2.764

Abstract

Interfaith marriage is an issue that has not been resolved to date. In current practice in Indonesian society, interfaith marriage processions are generally carried out by carrying out the marriage with a religious procession each of which is followed by the prospective husband and wife or in the sense that there are two religious processes being carried out or only carrying out one religious procession or what generally happens is not carrying out religious processions at all so that it does not comply with Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law regarding valid marriages. The legal research method used in this research is normative juridical research which is research carried out or aimed only at written regulations with the nature of descriptive analysis research which is a method that functions to describe or provide an overview of the object being studied. The data source used is secondary data with quantitative data analysis. The results of this research are the Hierarchy of Legislation in Indonesia. If it is related to the Civil Admin Law Article 35 with SEMA Number 2 of 2023, the legal force of SEMA has a lower hierarchy than the law. Therefore, it can be concluded that the provisions contained in the Administer Law cannot be changed by SEMA Number 2 of 2023. However, this SEMA still influences the direction for judges not to grant requests for inter-religious marriages.
Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Adawiyah, Rodiatun; Lubis, Andi Hakim
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.401

Abstract

The recognition of indigenous community rights, particularly ulayat rights, within Indonesia’s national agrarian legal system faces significant regulatory and practical challenges. Although Article 18B(2) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA) acknowledge ulayat rights, the lack of clear technical regulations creates legal uncertainty and frequently sparks agrarian conflicts between indigenous communities, the government, and private entities. This study aims to analyze the recognition of ulayat rights and the challenges of integrating customary law into the national agrarian legal framework. Utilizing a normative juridical method, this research examines relevant regulations and legal literature to identify regulatory gaps and propose ideal solutions for ulayat rights protection. The research results indicate that the absence of clear verification and registration mechanisms has hindered the protection of ulayat rights, caused legal uncertainty, and triggered agrarian conflicts, as seen in the case of Pulau Rempang. To deal with these problems, this research suggests creating a separate, open, and honest body to check ulayat rights along with a computerized system for registering these rights that takes into account local knowledge.   Pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam sistem hukum agraria nasional menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat, ketiadaan peraturan teknis yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan sering memicu konflik agraria antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengakuan hak ulayat dan tantangan integrasi hukum adat dalam hukum agraria nasional. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan yang berlaku dan literatur hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi serta solusi ideal untuk perlindungan hak ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme verifikasi dan registrasi yang jelas telah menghambat perlindungan hak ulayat, menyebabkan ketidakpastian hukum, dan memicu konflik agraria, seperti yang terlihat dalam kasus Pulau Rempang. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan pembentukan badan independen untuk verifikasi hak ulayat yang bekerja secara transparan, serta sistem pendaftaran hak ulayat berbasis digital yang responsif terhadap kearifan lokal.
Analisis Yuridis Terhadap Keunggulan Surat Kuasa Saat Menjual Harta Tanah Ketika Debitur Tidak Memenuhi Kewajiban Ditinjau Dari Konteks Hukum Bisnis Pakpahan, Elvira Fitriyani; Adawiyah, Rodiatun; Nasution, Farah Hanifah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/5rn2ty54

Abstract

Profesi Notaris mempunyai kedudukan yang penting dalam hal pembuatan akta pendirian suatu Perseroan Terbatas Perusahaan (PT) yang berbasis Penanaman Modal Asing (PMA). Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi dasar hukum atas statusnya harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kesalahan dalam suatu akta notaris dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau orang yang dibebani suatu kewajiban. Pembuatan akta itu berada di bawah wewenang dan kuasa Notaris. Termasuk juga dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas yang berbasis Asing Langsung Penanaman Modal (PMA) itu sendiri. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada wawancara dan peraturan tertulis dengan sifat penelitian deskriptif analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk menggambarkan atau memberikan gambaran mengenai objek yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data kuantitatif. Peraturan dalam pelaksanaan kewenangan pembuatan akta Perseroan Terbatas (PT) Penanaman Modal Asing (PMA) ini tidak ada pasal yang mengaturnya kewajiban melegalkan dokumen yang dibuat di luar negeri hanya berdasarkan peraturan Menteri Luar Negeri. Untuk dokumen seperti surat kuasa, namun hal itu diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 (poin 68) tentang Legalisasi Dokumen.
Legal Analysis of Criminal Acts of Corruption of Livestock Budget (Study of Decision No.3038 K/Pid.Sus/2021) Damanik, Stevi Idhel Wheis; prasetyo, Muhammad Arif; Adawiyah, Rodiatun; Ramadhana, Widodo; Sembiring, Josua Pramana Adika
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 4 (2024): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i4.1075

Abstract

One of the crimes that is always in the spotlight in Indonesia is the problem of corruption. Corruption is no longer a foreign thing in this country. Indonesian corruption is even classified as an extraordinary crime because it has damaged not only state finances and the country's economic potential, but has also destroyed the pillars of socio-cultural, moral, political and legal security of Indonesia. As happened in the decision Number 3038 K / Pid.Sus / 2021, which stated that there had been a criminal act of corruption in the grant activity budget of the East Java Provincial Animal Husbandry Service in 2016, which was carried out by the Defendant IMAM HANAFI, SE bin MUCHAMAD HABIB. The empirical normative method is the method applied in this research where this method is carried out through research activities on reading materials and directly reviewing the objects being studied. The application of Article 2 Paragraph 1 of the Corruption Eradication Law in Decision Number 3038 K/Pid.Sus/2021 to the Defendant IMAM HANAFI, Se is in accordance with the fact that the defendant is a person assigned by the East Java Provincial Animal Husbandry Service to coordinate 5 Groups that will receive grant funds to buy livestock. That the judge in deciding the case considered that the defendant's actions had fulfilled the elements of a crime in Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption.
INHERITANCE RIGHTS OF OUTSIDE MARRIAGE DESCENDANTS AFTER THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 46 OF 2010 Adawiyah, Rodiatun; Prasetyo, Muhammad Arif; Ongko , Eric; Wibowo, Stefani; Kamal, Julius
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i1.350

Abstract

Humans were created by God to consist of men and women, therefore they are required to live in pairs in a bond called marriage. As stated in the 1945 Constitution, Article 28B Paragraph (1), which reads "Everyone has the right to form a family and continue their offspring through legal marriage". Before there were special regulations regarding marriage, in particular Indonesia still used the Civil Code (KUHPerdata) or Burgerlijk Wetboek (BW) as stated in Book One, Chapter IV concerning Marriage. The research method used in this research is normative juridical, which is supported by primary and secondary data sources, and qualitative analysis is carried out. The research results show that in the Civil Code, children outside of marriage have the status of illegitimate children of their parents. However, the Civil Code provides an opportunity for both parents to recognize the child as a legitimate child. Article 42 of the marriage law. If the marriage is invalid, then the children born from the marriage do not occupy the position of legitimate children. Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 only recognizes children resulting from religiously valid marriages. Apart from that (the result of adultery), legally the child has no blood relationship with his father, but only has a civil relationship. If the biological father is not responsible, then the child through the mother can sue the father in civil law. The regulation of the inheritance rights of illegitimate children in Indonesian legislation and after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 can be concluded in Article 863 B.W. First part Regarding the inheritance share of illegitimate children in group I, if the testator dies leaving legitimate descendants and/or the husband/wife who lives the longest, then illegitimate children who can be recognized as inheriting a third of what they would have received had they been legitimate child. Then Article 100 KHI states that children born out of wedlock only have a lineage relationship with their mother and their mother's family. Then article 43 paragraph 1 of Law Number 1 of 1974 states that children born outside of marriage only have a civil relationship with their mother and their mother's family.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 1082 K/PDT.SUS-HKI/2022 TENTANG SENGKETA MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA MEREK MASTERTINT Adawiyah, Rodiatun; Roymond Eygia, Migel; Arta Yanda Rajagukguk, Wisnu
SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol. 3 No. 1 (2023): December
Publisher : Penerbit Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/sibatik.v3i1.1779

Abstract

Brand disputes between the well-known brand "MASTERTINT" and the plaintiff receive legal protection. Legal protection for trademarks is regulated in trademark law number 20 of 2016. Proving the element of similarity in essence or in its entirety is the starting point for the panel of judges' consideration in trademark cases between MASTERTINT which is under COATINGS FOREIGN IP Co. LLC and brands come first. suing Soetrisno's MasterTint brand to the Supreme Court was deemed to have similar elements in essence or in its entirety. This research is a normative legal research method using a case approach which aims to find the legal basis, understanding and rules relating to the use of market survey results to show that brands are not used. Brand legal regulations in the new trademark law number 20 of 2016 have attempted to provide legal protection for brand rights holders. The handling of brand rights violations, which can be done in various ways, should be able to provide protection for brand rights holders.
Co-Authors Andi Hakim Lubis Andreas, Martua Arta Yanda Rajagukguk, Wisnu Damanik, Stevi Idhel Wheis Elvira Fitriyani Pakpahan Ginting, Haganta Filemon Hanuring Ayu Ardhani Putri Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Isnainul, OK Kamal, Julius Lubis, Duma Indah Sari Lubis, Ikhsan Lumbantoruan, Sahala Muhammad Arif Prasetyo Nasution, Farah Hanifah Novianty, Jeannifer Ojita Aziziyah Ongko , Eric Ramadhana, Widodo Roymond Eygia, Migel Sembiring, Josua Pramana Adika Siahaan, Efelyn Theresia Sitanggang, Dameria Taufik Siregar Timoteus, Nardo Wibowo, Stefani Willy Tanjaya Yoshinaga, Yoshinaga