Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.439
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Meta-Yuridis Jurnal Darma Agung LEGAL BRIEF International Journal of Business, Law, and Education Law_Jurnal Jurnal Tunas Agraria UNES Journal of Swara Justisia Sibatik Journal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan IBLAM Law Review
Adawiyah, Rodiatun
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
JURIDICAL ANALYSIS OF CHILD AND WIFE NEGLIGENCE IN THE HOUSEHOLD BASED ON SUPREME COURT RULING NO.528K/PID.SUS/2019 Adawiyah, Rodiatun; Prasetyo, Muhammad Arif; Siahaan, Efelyn Theresia; Ginting, Haganta Filemon
Jurnal Meta-Yuridis Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v7i1.18312

Abstract

A household consists of a husband and wife and their dependents. There are many cases when family members commit violence against each other. For example, when a husband or father fails to provide for his family, this is considered household neglect. This research uses a Normative Juridical methodology, which utilizes secondary sources such as books, journals and online sources to compile its findings.Criminals who commit acts of domestic neglect against their wives and children can be prosecuted and sentenced to criminal sentences that are not in accordance with the demands of the Public Prosecutor. This is the crux of the problem. The second way to look at this issue is from a legal perspective, when the judge considers the sentence imposed in the case. Supreme Court judges consider the evidence of defendants and witnesses when handing down sentences. Although the author believes that the punishment imposed by this decision is fair, the author also believes that this term does not discourage violators. As the author argues, it is the judge's responsibility to consider the material and mental well-being of the victim
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA HIBAH TERHADAP ISTRI KEDUA: (Studi kasus putusan PT Bandung NO.31/PDT/2020/PT.BDG) Pakpahan, Elvira Fitriyani; Heriyanti, Heriyanti; Adawiyah, Rodiatun; Yoshinaga, Yoshinaga; Tanjaya, Willy
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.435

Abstract

Salah satu cara untuk menguasai atau memiliki hak atas tanah adalah melalui proses hibah. Dalam hal pemberian hibah tidak boleh dilakukan secara sendiri/dibawah tangan, melainkan pemberian hibah harus dilakukan oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini ialah Notaris dan/atau PPAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemberian hibah dan bagaimana status hukum tanah hibah yang disengketakan, alasan hakim dalam memutus perkara, dan akibat hukum mengenai penyelesaian sengketa hibah terhadap istri kedua yang dilakukan dalam putusan PT bandung No.31/PDT/2020/PT.BDG. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi sesorang memberikan hibah kepada penerima hibah ialah faktor usia, faktor penghibah memiliki ahli waris lebih dari satu orang, dan faktor menghindari pajak ataupun tagihan lainya yang mungkin timbul atas aset dari penghibah tersebut. Mengenai status hukum tanah yang telah di hibahkan oleh seorang penghibah terhadap penerima hibah maka secara hak dan kewajiban atas tanah itu telah beralih ke si penerima hibah tersebut seketika itu juga ketika mereka telah bersepakat. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara No.31/PDT/2020/PT.BDG adalah surat persil Nomor: 65 tahun 1988 Luas 4000m2 dan akta hibah no.2.414/2017 di hadapan Notaris. Akibat hukumnya adalah gugatan para pembanding/semula para penggugat tidak dapat diterima dan menyatakan bahwasanya akta hibah Nomor 2.414/2017 adalah sah dan berlaku.
ANALISIS YURIDIS TENTANG PEMBUKTIAN KEBENARAN DASAR TERHADAP PENGUASAAN TANAH Adawiyah, Rodiatun; Prasetyo, Muhammad Arif; ayu, Hanuring; Sitanggang, Dameria; Novianty, Jeannifer; Timoteus, Nardo; Andreas, Martua
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 3 (2023): JUNI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i3.3349

Abstract

Konflik masalah pertanahan merupakan sesuatu yang sering kali terjadi diindonesia yang menyebabkan penulis tertarik untuk mengangkat masalah tanah sebagai judul penelitian. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status kedudukan hukum terhadap sertifikat yang tidak memiliki akta jual beli dalam proses pendaftaran tanah, untuk mengetahui apa akibat hukum yang diberikan kepada seseorang yang melakukan penguasaan tanah yang bukan haknya, untuk mengetahui peran penting hakim dalam memberikan kepastian hukum kepada sipemegang hak atas tanah. Manfaat penelitian ini ialah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran tanah untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap penguasaan sedang tanah. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif dibantu dengan pendekatan deskriptif analisis dan dokumentasi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa setiap orang tidak dapat melakukan penguasaan tanah dan mendirikan bangunan secara sembarangan diatas tanah yang bukan haknya kurangnya. Oleh karena itu masyarakat harus melakukan pendaftran tanah dalam mencakapi penguasaan tanah dan kepastian hukum.
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL (Analisis terhadap Implementasi Peraturan Presiden No. 177 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Efektivitas dan Keadilan Sosial di Indonesia) Lubis, Duma Indah Sari; Lubis, Andi Hakim; Adawiyah, Rodiatun
Law Jurnal Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v5i1.5514

Abstract

Masalah pengelolaan pertanahan di Indonesia sering kali diwarnai oleh birokrasi yang kompleks, sengketa tanah, dan ketimpangan akses layanan, yang membutuhkan reformasi mendalam. Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2024 sebagai upaya memperbaiki tata kelola pertanahan melalui restrukturisasi organisasi, digitalisasi layanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Tujuan utama penelitian adalah mengevaluasi dampak kebijakan ini terhadap efisiensi pengelolaan tanah, koordinasi antar lembaga, serta penyelesaian sengketa tanah yang adil. Metodologi yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan bahan hukum sekunder, termasuk analisis dokumen peraturan, literatur akademik, dan data empiris yang relevan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perpres ini memberikan perubahan signifikan pada struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk pembagian wewenang yang lebih jelas dan koordinasi yang lebih efektif dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). Digitalisasi layanan pertanahan terbukti meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi potensi manipulasi data, dan mempercepat penyelesaian sengketa tanah melalui verifikasi informasi yang lebih akurat. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan non-teknis mendorong profesionalisme dalam pelayanan dan mediasi konflik tanah. Namun, penelitian juga menemukan tantangan dalam implementasi kebijakan, seperti resistensi internal, kesenjangan teknologi di daerah terpencil, dan kurangnya infrastruktur pendukung.Sebagai kesimpulan, digitalisasi dan penguatan SDM merupakan pilar utama reformasi pertanahan yang mampu mendukung penyelesaian sengketa tanah secara adil dan memastikan akses yang merata terhadap layanan. Untuk keberlanjutan kebijakan, rekomendasi mencakup penguatan infrastruktur teknologi, evaluasi berkala, dan pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan tanah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting bagi pengembangan tata kelola pertanahan yang lebih inklusif di Indonesia
Juridical Analysis of the Comparison of Different Religious Marriage Laws Based on the Adminduk Law Article 35 with SEMA No 2 Years 2023 Concerning Marriage Registration Lumbantoruan, Sahala; Isnainul, Ok; Adawiyah, Rodiatun
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 5 No. 2 (2024): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v5i2.764

Abstract

Interfaith marriage is an issue that has not been resolved to date. In current practice in Indonesian society, interfaith marriage processions are generally carried out by carrying out the marriage with a religious procession each of which is followed by the prospective husband and wife or in the sense that there are two religious processes being carried out or only carrying out one religious procession or what generally happens is not carrying out religious processions at all so that it does not comply with Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law regarding valid marriages. The legal research method used in this research is normative juridical research which is research carried out or aimed only at written regulations with the nature of descriptive analysis research which is a method that functions to describe or provide an overview of the object being studied. The data source used is secondary data with quantitative data analysis. The results of this research are the Hierarchy of Legislation in Indonesia. If it is related to the Civil Admin Law Article 35 with SEMA Number 2 of 2023, the legal force of SEMA has a lower hierarchy than the law. Therefore, it can be concluded that the provisions contained in the Administer Law cannot be changed by SEMA Number 2 of 2023. However, this SEMA still influences the direction for judges not to grant requests for inter-religious marriages.
Integrasi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Agraria Nasional: Tantangan dan Solusi dalam Pengakuan Hak Ulayat Lubis, Ikhsan; Siregar, Taufik; Lubis, Duma Indah Sari; Adawiyah, Rodiatun; Lubis, Andi Hakim
Tunas Agraria Vol. 8 No. 2 (2025): Tunas Agraria
Publisher : Diploma IV Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31292/jta.v8i2.401

Abstract

The recognition of indigenous community rights, particularly ulayat rights, within Indonesia’s national agrarian legal system faces significant regulatory and practical challenges. Although Article 18B(2) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA) acknowledge ulayat rights, the lack of clear technical regulations creates legal uncertainty and frequently sparks agrarian conflicts between indigenous communities, the government, and private entities. This study aims to analyze the recognition of ulayat rights and the challenges of integrating customary law into the national agrarian legal framework. Utilizing a normative juridical method, this research examines relevant regulations and legal literature to identify regulatory gaps and propose ideal solutions for ulayat rights protection. The research results indicate that the absence of clear verification and registration mechanisms has hindered the protection of ulayat rights, caused legal uncertainty, and triggered agrarian conflicts, as seen in the case of Pulau Rempang. To deal with these problems, this research suggests creating a separate, open, and honest body to check ulayat rights along with a computerized system for registering these rights that takes into account local knowledge.   Pengakuan hak ulayat masyarakat adat dalam sistem hukum agraria nasional menghadapi tantangan signifikan, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat, ketiadaan peraturan teknis yang jelas menyebabkan ketidakpastian hukum dan sering memicu konflik agraria antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengakuan hak ulayat dan tantangan integrasi hukum adat dalam hukum agraria nasional. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan yang berlaku dan literatur hukum untuk mengidentifikasi kesenjangan regulasi serta solusi ideal untuk perlindungan hak ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan mekanisme verifikasi dan registrasi yang jelas telah menghambat perlindungan hak ulayat, menyebabkan ketidakpastian hukum, dan memicu konflik agraria, seperti yang terlihat dalam kasus Pulau Rempang. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian ini mengusulkan pembentukan badan independen untuk verifikasi hak ulayat yang bekerja secara transparan, serta sistem pendaftaran hak ulayat berbasis digital yang responsif terhadap kearifan lokal.
Legal Protection for Cooperatives Whose Customers Commit Breach of Contract: Study of Decision Number 293/Pdt.G/2021/PN MDN Safira, Titania Melinda; Adawiyah, Rodiatun
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1095

Abstract

This study aims to analyze the legal considerations taken by judges in cases of breach of contract (default) by customers against cooperatives, based on Decision Number 293/Pdt.G/2021/PN Mdn, and to identify appropriate legal measures that can be pursued by cooperatives in resolving such cases. The research employs a normative legal method with a case study approach. Data were collected through a literature review and analyzed using a descriptive-analytical method. The findings reveal that the judge's considerations are influenced by several factors, including the terms of the contractual agreement, the supporting evidence submitted by the parties, and the contextual impact of the COVID-19 pandemic. In dealing with cases of default, cooperatives may adopt persuasive measures and engage in alternative dispute resolution mechanisms. This study contributes theoretically to the field of legal studies, particularly in understanding judicial reasoning in civil cases, and provides practical insights for cooperatives in managing contractual disputes effectively.
Settlement of Consumer Disputes According to Law Number 8 of 1999 Reviewed Based on Business Competition Law Smith, Anita Felicia; Adawiyah, Rodiatun; Ivana, Ivana; Armaini, Agus
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1096

Abstract

The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) holds the authority to resolve consumer disputes through non-litigious means in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and its implementing regulations. The operational framework of BPSK is explicitly governed by the Minister of Industry and Trade Decree Number 350/MPP/Kep/12/2001. This study aims to analyze the authority and procedures employed by BPSK in resolving consumer disputes, with a particular focus on the BPSK Lubuklinggau City Decision Number: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021. Employing a normative juridical research approach, this study reviews relevant literature on Consumer Protection Law and Electricity Law. The findings indicate that the authority and resolution process of BPSK require two essential elements: the existence of consumer losses and that such losses arise from the consumption of goods or services provided by business actors. Furthermore, the Lubuklinggau City BPSK Decision Number: 002/P.Arbitrase/Bpsk-Llg/IV/2021 is found to contain formal deficiencies. It is recommended that revisions and harmonization of Law Number 8 of 1999 and other related regulations be undertaken to enhance legal clarity and effectiveness.
Legal Analysis of Article 3 Paragraph (1) and Article 2 Paragraph (1) of Law Number 20 of 2001 Concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 on the Eradication of Corruption: A Study of Supreme Court Decision Number 1481 K/Pid.Sus/2018 Sitepu, Syahnisura E Tuahta; Adawiyah, Rodiatun; Ginting, Deraldo Natalino
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 1 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i1.1099

Abstract

This resea.rch a.na.lyzes the a.pplica.tion of A.rticle 3 Pa.ra.gra.ph 1 a.nd A.rticle 2 Pa.ra.gra.ph 1 of La.w Number 20 Yea.r 2001 concerning the A.mendment to La.w Number 31 Yea.r 1999 concerning the Era.dica.tion of Corruption, pa.rticula.rly through a. ca.se study of the Supreme Court Decision Number 1481 K/Pid.Sus/2018. The study a.ims to delve into judicia.l considera.tions in deciding corruption ca.ses a.nd contribute to the development of concepts a.nd theories of justice in Indonesia.n crimina.l la.w. The method used is a. norma.tive juridica.l a.pproa.ch with descriptive- a.na.lytica.l methods. The findings of this resea.rch indica.te tha.t the Supreme Court's decision is in a.ccorda.nce with existing provisions, unlike the decisions of the District Court a.nd High Court which were not ba.sed on clea.r lega.l provisions, na.mely A.rticle 12 letter e combined with A.rticle 12 A. Pa.ra.gra.ph (2) of La.w Number 31 Yea.r 1999 Jo La.w Number 20 Yea.r 2001 concerning the Era.dica.tion of Corruption, which stipula.tes a. minimum imprisonment of 4 (four) yea.rs a.nd a. ma.ximum of 20 (twenty) yea.rs. This discrepa.ncy ha.s rendered the District Court a.nd High Court decisions inconsistent with a.pplica.ble la.w
Legal Review of the Validity of a Power of Attorney to Sell as an Executorial Guarantee in a Breach of Performance Case : Case Study of Batang District Court Number 64/Pdt.G.S/2022/PN.Btg Edward, Edward; Adawiyah, Rodiatun
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 6 No. 2 (2025): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v6i2.1170

Abstract

The power of attorney to sell is frequently employed as an alternative form of security in debt agreements outside of formal collateral mechanisms. Nonetheless, in practical application, such powers of attorney are often misused and treated as executorial guarantees, leading to legal complications when execution is attempted. This study seeks to assess the legal validity of a power of attorney to sell when used as an executorial guarantee in cases of default, and to evaluate the legal reasoning employed by the judges of the Batang District Court in Decision Number 64/Pdt.G.S/2022/PN.Btg. A normative juridical method was utilized, incorporating a statutory and case-based approach. Data were collected through literature reviews and judicial decision analyses and were examined using qualitative methods. The findings demonstrate that a power of attorney to sell cannot be equated with executorial collateral instruments such as mortgage or fiduciary security, as this contravenes the foundational principles of collateral law in Indonesia. The Batang District Court adjudicated that the said power of attorney lacked executorial force and thus required a civil lawsuit mechanism to execute the sale of the collateral. This judgment aligns with the principles of legal prudence and debtor protection, preventing potential abuse of legal authority. Accordingly, the use of a power of attorney to sell must be contextualized within its proper legal function and should not be construed as a substitute for executorial guarantees.
Co-Authors Andi Hakim Lubis Andreas, Martua Armaini, Agus Arta Yanda Rajagukguk, Wisnu Damanik, Stevi Idhel Wheis Edward, Edward Elvira Fitriyani Pakpahan Fernando Fernando, Fernando Ginting, Deraldo Natalino Ginting, Haganta Filemon Hanuring Ayu Ardhani Putri Heriyanti Heriyanti, Heriyanti Isnainul, OK Ivana, Ivana Kamal, Julius Kwekdinata, Winson Lubis, Duma Indah Sari Lubis, Ikhsan Lumbantoruan, Sahala Muhammad Arif Prasetyo Nasution, Farah Hanifah Novianty, Jeannifer Ojita Aziziyah Ongko , Eric Ramadhana, Widodo Roymond Eygia, Migel Safira, Titania Melinda Sembiring, Josua Pramana Adika Siahaan, Efelyn Theresia Siregar, Taufik Sitanggang, Dameria Sitepu, Syahnisura E Tuahta Smith, Anita Felicia Timoteus, Nardo Wibowo, Stefani Willy Tanjaya Yoshinaga, Yoshinaga