Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

POLITIK LINGKUNGAN: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DALAM MENANGANI RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAHUN (2017 – 2022) Sulistyo, Ilham Tri; Zaman, Ali Noer
Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora Vol. 2 No. 4 (2024): Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora
Publisher : Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/kultura.v2i4.1213

Abstract

Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa di setiap wilayah harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal sebesar 30%, dimana sebesar 20% RTH untuk publik dan 10% RTH untuk privat. Penelitian ini membahas mengenai “Politik Lingkungan: Implementasi Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dalam Menangani Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun (2017-2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani RTH dan menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan ruang tentang penyediaan ruang terbuka hijau di Kawasan DKI Jakarta masih belum memenuhi proporsi 30 persen dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta baru terealisasi sebesar 9 persen, dikarenakan penggunaan lahan yang terbatas akibat pertumbuhan penduduk, padatnya pemukiman, dan pembangunan ekonomi/industri. Dijelaskan juga mengenai dinamika politik lingkungan terutama LSM dan masyarakat terhadap kebijakan RTH di Jakarta. Faktor menghambat RTH di Jakarta tingginya nilai jual lahan, keterbatasan lahan, anggaran, pemanfaatan lahan yang kurang maksimal. Lalu, faktor pendukung dalam proses implementasi kebijakan RTH adalah amanat undang-undang, dukungan stakeholder, dan dukungan lingkungan politik.
Kepentingan Arab Saudi dalam Pemulihan Hubungan Diplomatik dengan Iran Tahun 2023 Aulia, Assyiffah; Zaman, Ali Noer
HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara Vol. 1 No. 2 (2024): HUMANUS (Jurnal Sosiohumaniora Nusantara)
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/699ehk90

Abstract

Perkembangan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran dalam beberapa dekade terakhir mengalami ketegangan karena berbagai macam perbedaan seperti ideologi, politik, dan lain sebagainya. Namun pada tahun 2023, titik balik penting terjadi dalam hubungan ini ketika kedua negara berkonflik yaitu Arab Saudi dan Iran menandatangani kesepakatan untuk memulihkan hubungan diplomatik yang saling menguntungkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dan kepentingan nasional khususnya Arab Saudi dalam hal mendorong pemulihan hubungan diplomatiknya dengan Iran pada tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor kunci yang mempengaruhi pemulihan hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan Iran juga dengan adanya perencanaan strategi atau visi Arab Saudi 2030 yang menjadi salah satu pengaruh. Beberapa contoh faktor-faktor yang mempengaruhi pemulihan ini yaitu pertama, karena adanya pergeseran dinamika kekuatan regional yang mengharuskan kedua negara mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan seperti stabilitas regional dan ancaman terorisme. Kedua, perubahan kebijakan luar negeri yang dilakukan kedua negara dengan menekankan diplomasi kooperatif dan dialog sebagai alat untuk mengatasi perbedaan yang ada. Arab Saudi dan Iran juga menyadari bahwa kerjasama dan perdamaian dapat membawa manfaat ekonomi dan keamanan stabilitas kawasan yang signifikan.
Perbandingan Safenet, Amnesty International Dan Plan International Dengan Perspektif Feminisme Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Indonesia Mutaal, Najwa Azhar; Zaman, Ali Noer
HUMANUS : Jurnal Sosiohumaniora Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): HUMANUS (Jurnal Sosiohumaniora Nusantara)
Publisher : Yayasan Pengembangan Dan Pemberdayaan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62180/48qm8025

Abstract

Non-Government Organization adalah organisasi yang bergerak secara mandiri baik secara tujuan dan finansial. NGO yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia memperjuangkan terpenuhi dan diperolehnya hak bagi setiap orang terlepas dari suku, ras, agama dan latar belakang sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan memaparkan terhadap upaya yang dilakukan NGO terhadap kasus Kekerasan Berbasis Gender Online, yang merupakan bagian dari pemenuhan HAM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan library research seperti buku, artikel jurnal, dan laporan resmi. Hasil penelitian ini menunjukan upaya yang dilakukan Amnesty International, SAFEnet, dan Plan International terhadap kasus KBGO menghasilkan pencegahan dan penyelesaian yang serupa dan menggunakan perspektif feminisme sebagai dasar. Namun, SAFEnet menjadi organisasi yang lebih unggul karena memiliki layanan aduan bagi korban KBGO.