Mahendrawati, Ni Luh
Unknown Affiliation

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Licensing Policy Regarding the Suitability of Space Utilization Activities for Micro and Small Enterprises in Buleleng Regency AGUSTINA, I Kadek Raos A; MAHENDRAWATI, Ni Luh; JAYA , I Wayan Kartika
Protection: Journal Of Land And Environmental Law Vol. 4 No. 1 (2025): Protection: Journal Of Land And Environmental Law. (July – October 2025)
Publisher : Indonesia Strategic Sustainability

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38142/pjlel.v4i1.1461

Abstract

This study aims to examine the spatial utilization activity suitability licensing (KKPR) policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) in Buleleng Regency, particularly in the context of the manual implementation of the Spatial Utilization Activity Suitability Approval (PKKPR). The main focus of the study is to assess the extent to which this policy has guaranteed the principles of legal certainty, justice, and benefit for business actors, as mandated by the Job Creation Law and Government Regulation Number 21 of 2021. The research method used is an empirical legal research method that examines the gap between legal regulations and the reality in society using a juridical analysis approach supported by primary data sourced from interviews, which are then analyzed qualitatively and processed with legal theories. The results of the study indicate that the implementation of the manual policy by the Buleleng Regency Government is still not in line with the principle of risk-based licensing simplification through OSS-RBA. This policy, although intended to protect MSEs from spatial planning violations, actually creates procedural inconsistencies and additional administrative burdens that have the potential to reduce legal certainty and the efficiency of public services. This study recommends accelerating the digitalization of RDTR, integrating the regional licensing system with OSS-RBA, and strengthening education and coaching for MSMEs so that the spatial licensing process can be implemented fairly, beneficially, and provide optimal legal certainty.
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Cv Febrio Garmen Denpasar Febriani, Cynthia; Mahendrawati, Ni Luh; Karma, Ni Made Sukaryati
Jurnal Analogi Hukum 52-56
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.1.2019.52-56

Abstract

Abstract Work agreements bring problems, for companies that have different problems. Problems that occur General entrepreneurs will always be strong parties and temporary workers on the weak side. Power differences caused by "exploitation" by employers against workers. Legal Protection against Termination of Employment (PHK) in Company Regulations (PP), namely preventive legal protection facilities and legal representation. The means of preventing legal protection are manifested by the development of party negotiations related to norms (layoffs), while representative legal protection is mandated in government legislation. The problems of this study are the regulations concerning and the law of the Specific Time Work Agreement for workers and employers in the CV. Febrio Garmen Denpasar. This study uses the empirical legal method that is looking for facts in its implementation on the CV. Febrio Garmen, then resolved with legal provisions in the implementation of a certain time employment agreement. The results of the study show the implementation of the law on the work agreement of a certain time on the CV. Febrio Garmen is in accordance with the laws and regulations, namely Article 1313 KUH Perdata Book III Chapter II concerning Engagement born of an agreement and regulated by the government by issuing separate money. Legal consequences of work agreements with termination of employment (layoffs) and workers' agreement on work agreements or company regulations (PP). As a result of the work agreement specifically for contract workers CV. Febrio Garment in the execution of workers can be dismissed for canceling work agreements or company regulations (PP). Legislation that approves the agreed allowance must be obtained by workers, so that workers cannot receive severance pay if dismissed. Keywords: Implementation of agreement; specific time work agreement Abstrak Perjanjian kerja mendatangkan masalah, pada perusahaan memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Masalah yang terjadi umumnya pengusaha akan selalu menjadi pihak yang kuat dan sementara pekerja berada di pihak yang lemah. Perbedaan kekuatan tersebut menyebabkan terjadinya “eksploitasi” yang dilakukan pihak pengusaha terhadap pekerja. Perlindungan Hukum terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di dalam Peraturan Perusahaan (PP), yakni sarana perlindungan hukum preventif dan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif diwujudkan dengan pembangunan sarana perundingan para pihak terkait norma terhadap (PHK), sedangkan perlindungan hukum secara represif diwijudkan dalam peraturan perundang-undangan pemerintah. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan dan akibat Hukum dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bagi pekerja dan pengusaha di CV. Febrio Garmen Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yaitu mencari fakta-fakta dalam pelaksanaanya di CV. Febrio Garmen, kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan hukum terhadap perjanjian kerja waktu tertentu di CV. Febrio Garmen sudah sesuai dengan peraturan perundangan yaitu Pasal 1313 KUH Perdata Buku III Bab II tentang Perikatan yang lahir dari perjanjian dan ditetapkan oleh pemerintah kecuali uang pisah. Akibat hukum dari perjanjian kerja dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja atau peraturan perusahaan(PP). Akibat hukum dari perjanjian kerja waktu tertentu bagi pekerja kontrak CV. Febrio Garmen dalam pelaksanaan pekerja dapat diberhentikan apabila melanggar perjanjian kerja atau peraturan perusahaan (PP). Peraturan perundangan menetapkan bahwa uang pisah bukanlah hak wajib yang bisa didapatkan oleh pekerja, sehingga pekerja tidak menerima pesangon jika diberhentikan. Kata Kunci: Pelaksanaan Perjanjian; Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Setyarini, Desak Made; Mahendrawati, Ni Luh; Arini, Desak Gde Dwi
Jurnal Analogi Hukum 12-16
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.12-16

Abstract

Abstract-Directors in a limited liability company can be likened to a life for the company. The Board of Directors in carrying out their duties in managing a limited liability company has the possibility to carry out acts against the law both civil and criminal in nature. However, acts against the law can be directly carried out by the company through its organs, or vice versa, acts against the law are carried out by employees and the company is responsible. Based on this, the problem is obtained: 1) what forms of unlawful actions by the Board of Directors in managing a limited liability company (Corporation)? 2) What is the responsibility of the Directors who commit illegal acts? This research method uses normative legal research, with literature studies of primary and secondary legal materials. Based on research findings, it is known that: 1) Forms of unlawful acts carried out by directors: using company money/ wealth for personal gain, company information for personal gain, conducting related parties transactions with companies, prohibiting competition with the company 2) Directors' responsibility for illegal acts is regulated in Law No. 40 of 2007 the directors are responsible for managing the company where the management has to be done by each member of the board of directors, in good faith and full of responsibility. From this, it is necessary to optimize the implementation and supervision of the Corporation Law which substantially provides protection to business stakeholder and other public rights. Keyword: Accountability of Directors, Limited Liability Companies, Action against the Law Abstrak-Direksi di dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perseroan. Direksi dalam menjalankan tugasnya mengelola perseroan terbatas memiliki kemungkinan untuk melakukan perbuatan melawan hukum baik bersifat perdata maupun pidana. Akan tetapi, perbuatan melawan hukum itu dapat langsung dilakukan oleh perusahaan melalui organ-organnya, atau sebaliknya perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh pegawai dan perusahaan wajib mempertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut maka didapatlah permasalahan yakni 1) Bagaimana bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direksi di dalam mengurus perseroan terbatas? 2) Bagaimana tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum? Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa: 1) Bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi: mempergunakan uang/ kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi, informasi perseroan untuk kepentingan pribadi, melakukan transaksi dengan perseroan, larangan bersaing dengan perseroan 2) Pertanggungjawaban direksi atas perbuatan melawan hukum diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan dimana pengurusan itu wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dari hal tersebut sebaiknya Perlu optimalisasi pelaksanaan dan pengawasan UUPT yang secara substansial memberikan perlindungan kepada pelaku bisnis dan hak-hak publik lainnya. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Direksi, Perseroan Terbatas, Melawan Hukum
Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong Smapta, I Gusti Made Raamdhana Prandiva; Mahendrawati, Ni Luh; Sukadana, I Ketut
Jurnal Analogi Hukum 47-52
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.47-52

Abstract

Abstract-In society today checks as securities are commonly used in trade transactions as a practical means of payment, can be transferred from one hand to another, so as to support the smooth running of trade. Checks as unconditional orders from account holders or current accounts to banks to pay a certain amount of money. However, the problem is when submitted to the bank it turns out that the customer's funds at the bank are insufficient to pay the check letter in question or often referred to as a blank check. In this research the author raises the problem of how the responsibility of the issuer checks is related to payment by using a blank check and how is the legal protection of the recipient of the check when receiving payment with a blank check. The type of research used in this paper is normative legal research. In the KUHD, a blank check puller or someone who is at the cost of the check is withdrawn, is obliged to try so that the funds required for payment on the day of submission are interested, even if the check is determined to be paid by a third party, without reducing the towing obligations in accordance with article . Legal protection against recipients of blank checks is a legal guarantee in the form of recourse rights in the event that there is no payment of new recourse rights will arise if the holder of the check certificate does not receive payment from being caught after being asked to pay within 70 days of the issuance date. Keywords: Blank Check, Legal Protection, Regress Rights. Abstrak-Di dalam masyarakat saat ini cek sebagai suatu surat berharga menjadi suatu yang lazim digunakan dalam transaksi perdagangan sebagai alat pembayaran yang praktis, dapat dialihkan dari suatu tangan ke tangan yang lain, sehingga dapat menunjang kelancaran perdagangan. Cek sebagai perintah tidak bersyarat dari pemegang rekening atau nasabah giro kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu. Namun demikian yang menjadi masalah adalah pada saat diajukan kepada bank ternyata dana nasabah pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan atau sering disebut sebagai cek kosong. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan bagaimanakah tanggung jawab penerbit cek terkait dengan pembayaran dengan menggunakan cek kosong dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penerima cek ketika menerima pembayaran dengan cek kosong. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini adalah di dalam KUHD, cek kosong penarik atau seseorang yang atas tanggungannya cek itu ditarik, wajib berusaha agar dana yang diperlukan untuk pembayaran pada hari pengajuannya ada di tangan tertarik, sekalipun bila cek itu ditetapkan harus dibayar pihak ketiga, dengan tidak mengurangi kewajiban penarik sesuai dengan pasal. Perlindungan hukum terhadap penerima cek kosong adalah jaminan hukum berupa hak regres dalam hal tidak ada pembayaran hak regres baru akan timbul bila pemegang surat cek tidak mendapat pembayaran dari tersangkut setelah diminta pembayaran dalam 70 hari semenjak tanggal penerbitannya. Kata kunci: Cek Kosong, Perlindungan Hukum, Hak Regres.
Penerapan Pasal 1320 Kuh Perdata Terhadap Tanggung Jawab Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Barang Melalui Media Internet Putra, I Komang Mahesa; Mahendrawati, Ni Luh; Arini, Desak Gde Dwi
Jurnal Analogi Hukum 73-77
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.1.2020.73-77

Abstract

Abstract-This trade activity by utilizing internet media is known as electronic commerce, or abbreviated as e-commerce. Regarding the relevance of existing legislation with the need for regulations in buying and selling transactions through internet media, especially the seller's responsibility. The formulation of the problem in this writing is how the legal protection for the parties in the sale and purchase agreement through the internet media and how the seller's responsibility in the sale and purchase agreement based on article 1320 of the Civil Code. The author uses the type of normative legal research and the problem approach used is the basis of the conceptual approach and legislation. The agreement needed to give birth to an agreement mandated in Article 1320 of the Civil Code is considered to have been reached if the statement of one party was received by the other party. In summary, an agreement is considered to have taken place when one of the parties agreed. The government should provide more stringent supervision for the parties who carry out this electronic transaction, namely by conducting a registration of all activities involving public interest in electronic traffic. Keywords: Sale and Purchase Agreement, Seller responsibilities, e-commerce Abstrak-Kegiatan yang menggunakan elektronik komersil sudah digandrungi beberapa orang dengan penggunaan yang semakin meningkat dengan pesat setiap tahunnya atau disingkat e-commerce. Berkaitan dengan relevansi peraturan perundang–undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui media internet terutama pertanggungjawaban penjual. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet dan Bagaimana tanggung jawab penjual dalam perjanjian jual beli barang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normative dan pendekatan masalah yang digunakan adalah dasar pendekatan konseptual dan Peraturan perundang-undangan. Persetujuan antara kedua orang yang menjalin suatu hubungan keperdataan di anggap telah sah apabila keduanya setuju. Ringkasnya, suatu perjanjian dianggap telah terjadi pada saat salah satu pihak menyatakan sepakat. Pemerintah seyogyanya memberikan pengawasan yang lebih ketat lagi bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik ini yaitu dengan jalan melakukan suatu pendaftaran terhadap segala kegiatan yang menyangkut kepentingan umum didalam lalu lintas elektronik. Kata Kunci: Perjanjian jual beli, tanggung jawab penjual, e-commerce
Pemberian Lisensi Merek Tanpa Perjanjian Tertulis dalam Bisnis Hak Atas Kekayaan Intelektual Febiyanti, Gusti Ayu Mirah Aena; Mahendrawati, Ni Luh; Ujianti, Ni Made Puspasutari
Jurnal Analogi Hukum 289-293
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.1.3.2019.289-293

Abstract

Registered brands will get legal protection that can prevent others parties from using the brand without permission. Other parties can use other people’s brands by first holding a written license and applying for registration at the Directorate General of IPR’s trademark office. Application for recording license agreement is submitted to Directorate General of IPR through electronic and non-electronic media. Applicants complete the specified document. Then an examination of the documents is carried out. If the document has been declared complete and appropriate, the Minister records the license agreement in the general list of brands. Then recording the license agreement is announced in the official news of the brand. The legal consequences of the provision of brand licenses carried out in an unwritten manner, the agreement is null and void because it does not fulfill the elements in Article 1 number (18) UUM 2016 jo. Article 43 paragraph (2) UUM 206, and Article 5 paragraph (1) PP No. 36 of 2018 concerning Recording of Intellectual Property License Agreement. It is best for entrepreneurs to be careful in giving licenses to other parties and the Directorate General of Intellectual Property Rights should hold a socialization so that the licensing agreement is carried out in writing and is recorded in the Directorate General of IPR’s trademark office.
Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama yang Dijadikan Jaminan Hutang Melalui Akta Perdamaian Pratama, I Gede Arya Agus; Mahendrawati, Ni Luh; Suryani, Luh Putu
Jurnal Analogi Hukum 165-169
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.165-169

Abstract

Joint assets are assets that a husband and wife can obtain during marriage. Dispute resolution means that the resolution of a conflict between two or more parties originating from different perceptions about an interest or property rights that can have legal consequences for both. The Peace Deed is after the parties mediate, a case agreement is reached on the subject matter of the dispute formulated in the peace agreement. At the appointed hearing, the case filed the peace agreement so that it could be used as a peace deed to resolve their dispute. Based on the explanation above, the following issues will be discussed: 1. Can the joint property of the marriage which is used as a debt security to a third party be the object of a peace agreement by the Plaintiff and Defendant? and 2. How is the process of resolving disputes over joint assets that are used as collateral for debts to third parties? This research uses normative legal research methods, using the statutory approach and conceptual approach, assessing primary and secondary legal materials. The results of this study indicate : That, joint property of a marriage that is in the second place as a debt collateral, cannot be used as an object of ownership disputes, or objects in the peace deed between the plaintiff and the defendant without involving the right holder's collateral, Husband or wife husband and wife disputing shared assets that are used as collateral for debt, must place the collateral holder as one of the cases.
Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal Suardana, I Nengah; Mahendrawati, Ni Luh; Astiti , Ni Gusti Ketut Sri
Jurnal Analogi Hukum 182-186
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.2.2.2020.182-186

Abstract

Capital markets are defined as markets or meeting places for sellers and buyers who trade long-term securities such as stocks and bonds. Capital markets activities are complicated, legal instruments are needed to regulate them so that the market runs regularly, fairly, and fairly for all parties. On that basis, the capital market law was born (securities law). Capital market law is a legal norm or legal rule that regulates all aspects related to the capital market. The formulation of the problem in this study are 1) How is the legal protection for investors to obtain information disclosure about shares owned in the capital market? 2) What is the principle of disclosure by Issuers in the delivery of information to investors in the capital market? In this study the author uses the normative method. The results of this study are that investors really need information from companies that buy and sell shares in the capital market. The level of capital market efficiency is determined by the availability of information provided by the public company to the investor. Legal protection for investors is preventive and repressive. Where this legal protection relates to the provisions that require guidance, education and supervision from the stock exchange authority as well as sanctions imposed on violators.
Implementasi Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Dewi, Ni Kadek Diah Sri Laksmi; Mahendrawati, Ni Luh; Arini, Desak Gde Dwi
Jurnal Analogi Hukum 22-26
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.1.2021.22-26

Abstract

he development of the business world in Indonesia is fairly rapid, one of which is a network retail business or minimarket, so it spurs a variety of new problems relating to the practice of business activities in the field. So that the government must be able to make a regulation in order to prevent and overcome problems that will or are arising. The problems of this study are: 1) How to structuring and fostering traditional markets, shopping centers and modern stores based on Denpasar Mayor Regulation Number 9 of 2009 and 2) Does the existence of modern stores lead to monopolistic practices and unfair business competition. The research method used is the method of empirical legal research so that the problem approach used is a sociological or research approach with the aim of obtaining legal knowledge by plunging directly into the objectThe results of the study can be concluded that the Mayor of Denpasar Regulation Number 9 of 2009 concerning the Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores does not make clear rules for minimarket businesses, so that if the development of the minimarkets is allowed to continue without any rules binding will become the center of monopolistic practices that have the potential to undermine fair business competition between traditional market traders and modern shop business people as well as between modern store business actors.
Perlindungan Konsumen Laundry Dalam Perjanjian Baku Pada Usaha Cha Cha Laundry Widiasih, Ni Nyoman Diah; Mahendrawati, Ni Luh; Arini, Desak Gde Dwi
Jurnal Analogi Hukum 96-100
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.3.1.2021.96-100

Abstract

A Service wash or known as laundry has made many people easier in working because it could save their daily life. However, most of the consumers are aggrieved by the standard form contract between two parties where the therms and contracts are set by one of the parties. The formulation of the problems in this study are 1. What is the form of consumer protection for laundry against laundry standard agreements? 2. What are the legal consequences if there is default on the laundry standard agreement? The research method used is an empirical method. In the case, this contract is set by the owner whose ability is higher to negotiate more favorable terms. Therefore, there is a need for legal protection for laundry consumers according to the Consumer Protection. Both parties-the owner and consumer-are wired to make deals if it is associated with the article 1320 on Indonesian Civil Code. The protections law for the consumer of the laundry service regarding to the standard form contract is the owner is obligated to pay damages if he/she is in default or tort. Whereas, if there is a default on laundry service’s strandard from contract, it can be canceled by law, because the owner should pay damages as the consumer has rights and obligations as had been regulated in article 4 and 5 of act number 8, 1999 on Consumer Protection.