Suyanto ,
Fakultas Ekonomi, Unievrsitas Dr. Soetomo Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGARUH KONTEN INSTAGRAM @Ezraalfatah TERHADAP PEMENUHAN KEBUTUHAN INFORMASI MENGENAI PANDUAN SKRIPSI BAGI FOLLOWERS Adli, Miftahul; ,, Suyanto
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 12: Edisi II Juli - Desember 2025
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the influence of @ezraalfatah’s Instagram content on fulfilling the information needs related to thesis guidance among its followers. The @ezraalfatah account is an educational platform that shares content about thesis preparation, including topic selection, methodology, and thesis defense strategies. The research is motivated by the high demand for information among final-year students and the growing use of social media as a source of academic information. The study uses the Uses and Gratifications theory as its theoretical framework. Data were collected through an online questionnaire distributed to 100 active followers of @ezraalfatah using accidental sampling. The independent variable in this study is the quality of Instagram content, measured through indicators such as clarity, concise, concrete, correct, coherent, complete, and courteous. The dependent variable is the fulfillment of information needs, measured using current need approach, everyday need approach, exhaustive need approach, and catching-up need approach. The results show a significant influence of @ezraalfatah’s Instagram content on the fulfillment of information needs, with an R value of 0.888 and an R square value of 0.786. This indicates that 78.6% of the variation in information needs fulfillment can be explained by content quality. The regression test produced a significance value of 0.000 (< 0.05), confirming a positive and significant effect. In conclusion, the Instagram account @ezraalfatah contributes substantially to meeting the thesis-related information needs of its followers.. Keywords: Instagram, Social Media Content, Information Needs
Analisa Sistem Presidensial Threshold di Indonesia Dilihat dari Negara Hukum Pancasila Hanafi, Imam; Arum, Fitri Atur Arum; Gusman, Angga Aldila; ,, Suyanto; Permana, Deni Yusup
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1223

Abstract

Pasangan calon presiden dan wakil presiden  wajib untuk diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan minimum perolehan kursi 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional secara keseluruhan pada pemilu anggota DPR sebelum dilaksanakannya pemilu Presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini telah termuat dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kebijakan presidential threshold (ambang batas pencalonan Presiden) dengan model pemilu serentak yang diterapkan di Indonesia masih menuai pro dan kontra di kalangan publik. Penerapan batas minimum ini membuat partai kecil yang ada seakan dibatasi untuk terlibat dalam pengajuan calon presiden dan wakil presiden dari partainya, dikarenakan tidak memenuhi syarat batas minimum yang ditentukan. Penelitian ini menghasilkan rumusan masalah berupa, Bagaimana konsep Presidential Threshold di Indonesia? dan Bagaimana Penerapan Konsep Presidential Threshold di Indonesia sesuai dengan Negara Hukum pancasila?. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan undang-undang (state approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian menunjukkan hasil bahwa tujuan dan penerapan ambang batas adalah sebagai jumlah suara atau dukungan minimal yang diperlukan untuk mendapatkan hak-hak tertentu dalam pemilihan umum. Penerapan Presidential threshold di Indonesia berkaitan dengan adanya kebijakan ambang batas parlemen atau parlementary threshold dan merupakan pengganti dari electoral threshold. Sebagai negara hukum yang menganut sistem presidensial, Presiden dan pemerintahan Indonesia harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan tanpa bergantung terhadap dukungan parlemen dan tetap dijalankan secara efektif.