Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analysis of the Need for Mechanical and Instrumentation Equipment in the Utilization of Gas Wells in Balun Field Kasturi; Suharyadi, Hafid; Mulyono, Dwi
Indonesian Journal of Energy and Mineral Vol. 1 No. 1 (2021): IJoEM, Vol 1, No 1, 2021
Publisher : Politeknik Energi dan Mineral Akamigas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (499.227 KB) | DOI: 10.53026/IJoEM/2021/1.1/16

Abstract

The utilization of old gas wells in Balun field has the potential to improve the welfare of the people in Cepu District and the surrounding areas in meeting their daily gas needs. However, the challenge of these old unutilized gas wells has risks and impacts on the environment, such as the possibility of gas leak causing fires. This study aimed to analyze the potential of old gas wells and to analyze the impact of risks on the areas around the old gas wells, which will be passed through the gas network, and where the gas processing units will be established. In this analysis, the results of the gas processing process would be distributed to Cepu District to meet household fuel needs. In addition, the use of these old gas wells is also to provide education to students regarding gas processing and distribution. The analysis of the utilization of old gas wells began with mapping of environmental conditions, distribution pipeline systems, and gas processing locations. The mechanical equipment requirements for the model, pipeline design, and processing unit would be presented. Next, the need for the instrumentation system would improve the transmission system and processing unit with reference to ease of operation and safety. In addition, budget requirements and flow diagram were needed to facilitate further programs when building pipelines and the desired gas processing unit
PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIL BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DALAM PUTUSAN NOMOR 284/PID.B/2020/PN JKT.UTR Mulyono, Dwi; Huda, Misbahul
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i4.483

Abstract

Pencurian adalah suatu tindakan kriminal yang sering terjadi di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang telah lama ada adalah pencurian, yang meliputi pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, serta pencurian yang disertai kekerasan. Tingginya angka kejadian pencurian ini menimbulkan kepanikan di kalangan warga. Rasa khawatir ini muncul bukan tanpa sebab, melainkan akibat dari tingginya frekuensi tindakan pencurian yang meresahkan. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan hukum pidana materil bagi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dalam putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr dan bagaimanakah analisa pertimbangan hukum Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana tindak pidana pencurian dalam putusan nomor 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Hasil yang diperoleh dari hasil penelitian dapat mengetahui bahwa penerapan hukum pidana materiil oleh hakim pada perkara Nomor : 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr telah tepat dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan telah terbukti dengan dinyatakannya terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal. Dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor : 284/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr telah berdasarkan pertimbangan yuridis dan dengan melihat alat-alat bukti yang sah serta aspek-aspek lainnya secara komprehensif dan pertimbangan non yuridis yaitu berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,