Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.315
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Wahana Riset Akuntansi Jurnal Ius Constituendum Jurnal Analis Kesehatan JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JURNAL PENELITIAN Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, Ekonomi Islam PALAR (Pakuan Law review) Jurnal Ilmu Teknik dan Komputer JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Literatus Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture and Social Studies IBLAM Law Review Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Al-Masail: Journal of Islamic Studies Wawasan Belajar Anak Usia Dini Masyarakat: Jurnal Pengabdian Jurnal Info Kesehatan Journal of Islamic Economics, Banking, and Social Finance
Misbahul Huda
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
TRANSFORMASI MASYARAKAT PETANI MRANGGEN MENUJU MASYARAKAT INDUSTRI Ismanto, Kuat; Huda, Misbahul; Maulida, Chusna
Jurnal Penelitian Vol 9 No 1: Mei 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (143.249 KB) | DOI: 10.28918/jupe.v9i1.129

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) bagaimana pertanian masyarakat menghadapi industrialisasi yang terjadi di Mranggen, (2) bagaimana perubahan nilai-nilai sosial-religius petani, (3) apakah agama masih dianggap sebagai publik hidup dan kehidupan pribadi dalam masyarakat. Hasil adalah bahwa: pertama, industrialisasi di Mranggen dimulai sejak tahun 1995 dengan pembentukan berbagai industri. Untuk petani, industrialisasi adalah berkat karena tanahnya lebih mahal dan dia bisa pergi haji dengan menjual tanahnya. Untuk pengangguran dan perempuan, itu adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk masyarakat secara seorang pedagang baru, itu adalah kesempatan untuk menjajakan barang dagangan. untuk lokal pemerintah, itu adalah sebagai kesuksesan pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah. Kedua, transformasi masyarakat menjadi masyarakat industri membawa perubahan di Mranggen: in infrastruktur, pembangunan perumahan, serta modernisasi pertanian, sehingga mempersempit bidang pekerja pertanian. Ketiga, nilai pertumbuhan baru di masyarakat industri, agama masih memiliki tempat suci di depan umum hidup dan kehidupan pribadi
Kepastian Hukum Hak Subrogasi Perusahaan Penjaminan Syariah terhadap Pembiayaan yang di Write Off (Hapus Buku) oleh Bank Syariah (Studi Kasus Klaim Penjaminan Pembiayaan Syariah di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) Rihandy, Rihandy; Huda, Misbahul
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (316.113 KB)

Abstract

Subrogasi merupakan penggantian kedudukan pihak kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian, sebagai akibat pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur kepada pihak kreditur. Rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai kepastian hukum hak subrogasi perusahaan penjaminan syariah terhadap pembiayaan nasabah yang di write off oleh bank syariah setelah klaim pembiayaannya dibayar oleh perusahaan penjaminan syariah dan tanggung jawab dan kewajiban bank syariah selaku penerima jaminan secara hukum setelah write off dilakukan sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian bagi perusahaan penjaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yang dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan hasil penelitian tentang kepastian hukum mengenai hak subrogasi PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah atau Askindo Syariah sebagai Penjamin yang merujuk kepada hasil penelitian dapat disimpulkan tidak terwujud karena tidak ada aturan yang secara tegas melindungi hak Askrindo Syariah setelah klaim dibayar. Bank Syariah Indonesia sebagai Penerima Jaminan memiliki kewajiban untuk tetap melakukan penagihan secara optimal kepada pihak Terjamin walaupun pembiayaannya berstatus write off. Solusi yang diharapkan akad perjanjian kerjasama penyelesaian subrogasi antara Askrindo Syariah selaku Penjamin dengan Bank Syariah Indonesia selaku Penerima Jaminan dengan memasukan klausul mengenai sanksi apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya dan dibuat secara Notariel (Akta Notaris).
TRANSFORMASI MASYARAKAT PETANI MRANGGEN MENUJU MASYARAKAT INDUSTRI Kuat Ismanto; Misbahul Huda; Chusna Maulida
Jurnal Penelitian Vol 9 No 1: Mei 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v9i1.129

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis (1) bagaimana pertanian masyarakat menghadapi industrialisasi yang terjadi di Mranggen, (2) bagaimana perubahan nilai-nilai sosial-religius petani, (3) apakah agama masih dianggap sebagai publik hidup dan kehidupan pribadi dalam masyarakat. Hasil adalah bahwa: pertama, industrialisasi di Mranggen dimulai sejak tahun 1995 dengan pembentukan berbagai industri. Untuk petani, industrialisasi adalah berkat karena tanahnya lebih mahal dan dia bisa pergi haji dengan menjual tanahnya. Untuk pengangguran dan perempuan, itu adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk masyarakat secara seorang pedagang baru, itu adalah kesempatan untuk menjajakan barang dagangan. untuk lokal pemerintah, itu adalah sebagai kesuksesan pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah. Kedua, transformasi masyarakat menjadi masyarakat industri membawa perubahan di Mranggen: in infrastruktur, pembangunan perumahan, serta modernisasi pertanian, sehingga mempersempit bidang pekerja pertanian. Ketiga, nilai pertumbuhan baru di masyarakat industri, agama masih memiliki tempat suci di depan umum hidup dan kehidupan pribadi
PERTIMBANGAN YURIDIS TENTANG PENGETATAN SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA EXTRA ORDINARY CRIME KHUSUSNYA NARKOTIKA Adhi Inderaputra; Misbahul Huda; Erwin Syahruddin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (961.512 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.4580

Abstract

ABSTRAK Ketentuan terkait dengan pelaksanaan hak-hak warga binaan telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Memperketat syarat dan dan tata cara pemberian remisi terkesan sebagai ketentuan yang memberikan pengetatan terhadap pelaksanaan hak-hak warga binaan khususnya pelaku tindak pidana narkotika. Pengetatan pemberian remisi merupakan strategi pemerintah dalam memberikan efek jera dan rasa taubat bagi narapidana setelah bebas dari masa pemidanaan sebab efek jera bagi pelaku kejahatan sebagaimana yang telah disebutkan yakni dengan mengecualikan pemberian hak warga binaan khususnya remisi, sehingga timbul rasa jenuh dan rasa enggan untuk mengulangi perbuatannya lagi. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah tentang pertimbangan yuridis tentang pengetatan syarat dan tata cara pemberian remisi terhadap narapidana extra ordinary crime khususnya narkotika. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu menganalisis kaitan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana narkotika berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 99 tahun 2012 yang ketetapannya adalah bahwa pemberian remisi pada narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, psikotropika yang disebutkan diatas hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Di samping itu, diperlukan syarat lainnya yaitu bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, yaitu bertindak sebagai Justice Collaborator. Kata Kunci : Narkotika, Remisi, extra ordinary crime ABSTRACT Provisions related to the implementation of the rights of inmates have been regulated by Government Regulation Number 99 of 2012 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the Terms and Procedures for the Implementation of the Rights of Correctional Inmates. Tightening the terms and procedures for granting remissions seems to be a provision that tightens the implementation of the rights of inmates, especially perpetrators of narcotics crimes. Tightening the granting of remissions is a government strategy in providing a deterrent effect and a sense of repentance for prisoners after being released from a period of imprisonment because of the deterrent effect for criminals as already mentioned, namely by excluding the granting of the rights of inmates, especially remissions, resulting in boredom and a sense of reluctance to repeat their actions again. The formulation of the problem that the author discusses is about juridical considerations regarding tightening requirements and procedures for granting remissions to prisoners of extraordinary crime, especially narcotics. The research method that the author uses is the normative juridical method, which is to analyze the relationship between the applicable laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the issues discussed. Finally, the author concludes that the regulation of granting remissions to narcotics prisoners is based on the correctional system as regulated in PP No. 99 of 2012 which stipulates that granting remissions to prisoners convicted of criminal acts of narcotics, narcotics precursors, psychotropics mentioned above only applies to prisoners convicted with a minimum imprisonment of 5 (five) years. In addition, other requirements are needed, namely being willing to cooperate with law enforcement to help dismantle criminal cases he has committed, namely acting as a Justice Collaborator. Keywords: Narcotics, Remission, extraordinary crime 
IMPLEMENTASI HAK TANGGUNGAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANJUNGKARANG NOMOR : 1407/PDT.G/2016/PA.TNK) akhmad fauzi; Misbahul Huda; Erwin Syahrudin
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 2 (2021): Volume 7, Nomor 2 April-Juni 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (899.693 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.3552

Abstract

AbstrakPerkembangan bank syariah beberapa tahun terakhir lebih pesat dibandingkan dengan bank konvensional. Jika dilihat dari sejarah lahirnya lembaga keuangan, bank konvensional lahir lebih dahulu dibandingkan dengan bank syariah, mengingat bank konvensional merupakan lembaga keuangan peninggalan Belanda yang menerapkan sistem kredit dalam hal tersebut berbeda dengan bank syariah yang menerapkan sistem bagi hasil. Hal tersebut merupakan tantangan bagi bank syariah agar lebih berhati-hati dalam menyalurkan dana kepada nasabah. Namun dalam perjalanannya kehadiran bank syariah lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan bank konvensional Hal ini merupakan tamparan bagi bank konvensional untuk memperbaiki konsep serta aturan dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi dana kepada nasabah. Berdasarkan permasalahandiatas maka peneliti mengkaji implementasi hak tanggungan pada perbankan syariah dalam mewujudkan kepastian hukum (studi kasus terhadap putusan pengadilan agama tanjungkarang nomor : 1407/pdt.g/2016/pa.tnk). Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yaitu hak tanggungan merupakan salah satu konsep jaminan dalam praktek bermuamalah yang tidak dilarang oleh agama, sebagaimana telah dijelaskan dalam alquran bahwasanya segala kegiatan bermuamalah selama belum ada aturan yang melarangnya maka boleh untuk dilakukan.AbstractThe development of Islamic banks in recent years is faster than conventional banks. If viewed from the history of the birth of financial institutions, conventional banks were born earlier than Islamic banks, considering that conventional banks are financial institutions inherited from the Netherlands that apply a credit system in this case, it is different from Islamic banks that apply a profit-sharing system. This is a challenge for Islamic banks to be more careful in channeling funds to customers. However, in its journey, the presence of Islamic banks is more accepted by the public compared to conventional banks. This is a slap in the face for conventional banks to improve the concepts and rules in carrying out their functions as intermediary funds to customers. Based on the problems above, the researcher examines the implementation of mortgage rights in Islamic banking in realizing legal certainty (case study of the decision of the Tanjungkarang religious court number: 1407/pdt.g/2016/pa.tnk). The type of research used is normative with a statutory approach. The results of the study are that mortgage is one of the concepts of guarantee in the practice of muamalah which is not prohibited by religion, as has been explained in the Koran that all muamalah activities as long as there are no rules that prohibit it are permissible to do. Key Word : Sharia Bank, Mortgage, Muamalah
RATIO DECIDENDI PADA HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM erwin syahruddin; Misbahul Huda; Akhmad Fauzi
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 1 (2021): Volume 7, Nomor 1 Januari-Maret 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (814.447 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i1.3575

Abstract

Dewasa ini banyak terjadi kasus perceraian yang dilakukan orang tua yang mengakibatkan anaknya sendiri menjadi korban. Kondisi ini yang paling berbahaya karena tidak adanya kepedulian bapak atau ibu sehingga anaknya menjadi terlantar. Masing-masing orang tua mencintai anaknya tapi pola pikir yang berbeda menyebabkan percekcokan dan percekcokan ahirnya mengakibatkan tidak nyaman rumah tangga. Pada ahirnya terjadi penghianatan sehingga terjadilah perceraian dan berakibat pada perebutan hak asuh anak. Rumusan masalah yang penulis bahas tentang pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya. Adapun metoda penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode yuridis normatif artinya penelitian hukum yang mendasarkan pada konstruksi data yang dilakukan secara metodelogis, sistematis dan konsisten. Penelitian yuridis normatif itu sendiri adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi normatifnya (menelaah norma tertulis) dimana penelitian ini menekankan pada penggunaan data sekunder atau data atau studi kepustakaan. Ahirnya penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan pelimpahan hak asuh anak sebagai akibat perceraian orang tuanya yaitu hakim harus mempertimbangkan faktor psikologis orang tua yang akan mengasuh anaknya, pertimbangan lain adalah keterangan saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan. Karena dari saksi itulah yang akan memberikan penilaian terhadap orang tuanya yang paling layak untuk mengasuhnya.
Polemik Pemukulan Suami Terhadap Istri Dalam (Tafsir) Al-Qur'an Misbahul Huda
Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (412.305 KB) | DOI: 10.56593/khuluqiyya.v3i2.73

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa beragam corak penafsiran telahdihasilkan dan tak pernah mengenal kata mandek. Terutama diskursus mengenai pemukulansuami terhadap istri dalam tafsir al-Qur’an, tidaklah sederhana seperti seperti yangdibayangkan. Dengan menggunakan pendekatan normatif, tulisan ini berusaha menelusuri apasaja kontroversi diskursus pemukulan suami terhadap istri dalam tafsir al-Qur’an, sertabagaimana wujud polemik tafsir al-Qur’an tentang pemukulan suami terhadap istri.Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat beberapa riwayat tentang asbab an-nuzulmikro an-Nisā’ (4): 34, belum lagi ditambah asbab an-nuzul makro. Mayoritas ulamamemaknai kata waḍribuhūnna dalam an-Nisā’ (4): 34 secara haqiqi, tetapi ada sebagian yangmemaknainya secara majazi (metaforis). Kebanyakan tafsir mengenai an-Nisā’ (4): 34menunjukan adanya pandangan bolehnya pemukulan, tetapi ada juga pandangan makruh, dankhilāf al-aulā. Terdapat beragam pandangan mengenai Surah Ṣād (38): 44 sebagai dasarpemukulan suami terhadap istri.
Peran Mahkamah Pelayaran dalam Pemeriksaan Lanjutan (Persidangan) pada Nahkoda Kapal yang Mengalami Kecelakaan Christmas, Christmas; Huda, Misbahul; Nachrawi, Gunawan
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.241 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i3.493

Abstract

Pasal 1 angka (58) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengemukakan bahwa Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal dan/atau menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pimpinan kapal dan/atau Perwira Kapal dalam kaitan terjadinya kecelakaan kapal. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah: 1) Bagaimana peran Mahkamah Pelayaran dalam mengungkap terjadinya kecelakaan kapal? dan 2) Bagaimana tanggungjawab Mahkamah Pelayaran dalam menyelesaikan kasus  terjadinya kecelakaan kapal? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan  antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa tanggungjawab Mahkamah Pelayaran dalam menyelesaikan kasus terjadinya kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran saat ini bukanmerupakan badan peradilan, dan kedudukannya pun tidak dalam lingkungan Peradilan Umum.
Penerapan pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/ 2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak Sihotang, Rismauli Dahliana; Miharja, Marjan; Huda, Misbahul
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 6 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (787.528 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i6.554

Abstract

Tujuan dan maksud penelitian ini untuk menganalisa bagaimana pertimbangan hakim terkait pemberlakuan pemberatan pidana berupa hukuman mati dan kebiri kimia pada putusannya, sebagaimana telah diatur pada KUHP, UU No.23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2016 dan PP No.70/2020, oleh majelis hakim pada perkara kekerasan seksual terhadap 13 santriwati, untuk menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan serupa, yaitu berupa kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh HERRY WIRAWAN alias HERI BIN DEDE (36 Tahun). Korban kebejatanya berjumlah 13 orang santriwati yang dirudapaksa secara paksa dan sangat tidak manusiawi hingga hamil dan melahirkan 9 orang anak. Kejadian ini dilakukan berulang (residive) sejak Tahun 2016 hingga 2021 di tempat yang berbeda-beda. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut HERRY dengan hukuman mati, dengan pemberatan hukuman tambahan kebiri kimia serta membayar denda dan restitusi pada korban dan anak-anak korban. Kasus ini disidangkan di Pengadilan Negeri Kls.1A Bandung Jawa Barat, dengan Register Perkara No.PDM-833/Bdg/09/2021, dan Nomor Perkara: 989/Pid.Sus/ 2021/PN.Bdg. Majelis Hakim tidak mengabulkan tuntutan pidana mati dan kebiri kimia yang diajukan oleh JPU, melainkan dengan pidana seumur hidup dengan pembayaran restitusi pada korban dan anak-anaknya sebesar Rp. 331.527.186.00,- dibebankan kepada negara cq Kementrian KPPAI (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada STIH Iblam School of Law di Jakarta Pusat.
Pengaruh Konsentrasi dan Waktu Pengecatan Giemsa Pada Pemeriksaan Mikroskopik Malaria Wantini, Sri; Huda, Misbahul
Jurnal Analis Kesehatan Vol. 10 No. 1 (2021): JURNAL ANALIS KESEHATAN
Publisher : Department of Health Analyst, Politeknik Kesehatan, Kementerian Kesehatan Tanjungkarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26630/jak.v10i1.2715

Abstract

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang dapat menyebabkan kematian. Pengecatan giemsa merupakan teknik pengecatan yang paling bagus dan sering digunakan untuk mengidentifikasi parasit yang ada di dalam darah. Variasi konsentrasi dan lama pengecatan berpengaruh terhadap hasil pembacaan sediaan darah. Tujuan Penelitian : Mengetahui adanya pengaruh konsentrasi dan waktu pengecatan giemsa terhadap kualitas sediaan pada pemeriksaan Mikroskopik Malaria. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan desain penelitian Pra-eksperimen, uji statistic menggunakan uji T-Test independen dan Regresi Linier Ganda. Sampel yang di gunakan adalah darah mengandung Plasmodium malaria, kemudian di buat sediaan dan di warnai dengan konsentrasi giemsa (3%, 5%, 7%, 9%, 11%, 13%, dan 15%) dan Waktu pengecatan 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50 (menit). Hasil Penelitian menunjukkan berdasarkan analisis bivariat Ada hubungan antara konsentrasi terhadap hasil pengecatan giemsa dengan nilai p-value = 0,002. Ada hubungan antara waktu terhadap hasil pengecatan giemsa dengan nilai p-value = 0,000. Berdasarkan analisis multivariat menunjukkan Pada konsentrasi 9% dengan nilai Beta=0,484 dan waktu 25 menit dengan nilai Beta=0,072. Kesimpulan pada konsentrasi 9% dan waktu 25 menit merupakan pengecatan giemsa yang efektif untuk Pemeriksaan Mikroskopik Malaria. Saran: ATLM dalam melakukan pemeriksaan mikroskopis malaria, diharapkan melakukan uji mutu internal, serta menggunakan konsentrasi 9% dalam waktu 25 menit.
Co-Authors Abdul Karim Abdul Rahman Achmad Baihaqi Ade Adytia Adhi Inderaputra Akhmad Fauzi akhmad fauzi Anikmah Anjani, Mira Ardel, Muhammad Budi Setiawan Catur Ragil Sutrisno Christmas, Christmas Chusna Maulida Dina Hafni, Nurlaili Dwi Aminatus Saadah Endah Setyaningrum Erwin Syahrudin Firdaus, Mohd Raihan Fitria Maeliniatun Nazilah Ida Rif’atus Sa’adah Ishmatul Maula, Ishmatul Kuat Ismanto Kurniawan, Nauval Fajar Lutfi Soleh AM, Khusnul Manansyah, Ade Miharja, Marjan Mulyono, Dwi Nachrawi, Gunawan Nurhidayattulloh, M. Pratama, Muhammad Zaki Ridha, Irfan Rifa'an, Samsul Rihandy, Rihandy Saputri, Wira Ade Sihotang, Rismauli Dahliana Soelistyo, Poernomo A Sulistianingsih, Eka Syafiih, M. Syafik Muhammad Syahruddin, Erwin Titi Rahayu Prasetiani Wantini, Sri Yusuf Muhammad Said Zakki, Muhammad Zarlianda, Muhammad Revicho