Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pembaharuan Hukum Al-Qisth Law Review Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity
Taufiq, Muhammad Shofwan
Unknown Affiliation
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENAFIAN ROYEMEN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ATAS PENYEDIA JASA PEKERJA Taufiq, Muhammad Shofwan; Pribadi, Adhimaz Kondang; Hartati, Sawitri Yuli
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.238-260

Abstract

Pembatalan penolakan putusan arbitrase suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kesalahan arbiter maupun para pihak dalam menyelesaian sengketa secara non litigasi, dengan adanya aturan pembatalan dalam Undang-Undang maka putusan tidak bersifat mutlak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, juga menganalisis kasus yang terjadi serta melakukan wawancara. Sehingga Putusan arbitrase bersifat final and binding artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka dibuatlah suatu klausul dalam Undang-Undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Kata Kunci : Pembatalan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Arbitrase Cancellation of Arbitration Decision Rejection A control mechanism against the possibility of arbitrator and the parties in resolving non-litigation disputes, with the rules of cancellation in the law, the verdict is not absolute. This research is a juridical-normative research, namely legal research conducted by examining library materials that use the object of writing in the form of previous research, books, journals, and regulations that have a correlation on the discussion of the problem, also analyze the cases that occur and do interviews. So that the arbitration decision is final and binding meaning that the decision cannot be made legal efforts. In anticipation of the possibility of errors in the arbitration decision, a clause was made in the law governing the cancellation of the arbitration decision. Keywords : Cancellation, Indonesian National Arbitrage Agency, Arbitration. 
Progressive Legal Justice Paradigm in the Division of Joint Property Taufiq, Muhammad Shofwan; Pribadi, Adhimas Kondang
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol. 3 No. 1 June (2023)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/smart.v3i1.17984

Abstract

Artikel ini mencoba menguraikan paradigma keadilan hukum progresif dalam mengkaji persoalant pembagian harta bersama. Tema ini penting untuk dikaji mengingat tradisi civil law yang dianut sebagai sistem hukum di Indonesia sangat rentan menghadirkan wajah hukum yang cenderung positivistik yang seringkali lupa menyapa rasa keadilan masyarakat. Konsep pembagian harta bersama yang tidak harus memberikan separuh dari harta kepada masing-masing pihak, seharusnya membuat hakim harus berfikir keras dalam menggali informasi yang menyeluruh sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan putusan pembagian harta bersama yang berkeadilan. Menggunakan metode kualitatif-deskriptif inferensial dan dengan memanfaatkan pendekatan filsafat hukum kajian ini menyimpulkan bahwa untuk sampai pada sebuah putusan hukum yang berkeadilan, tidak cukup dengan keahlian hakim dalam penguasaan metodologi penemuan hukum, melainkan harus ditopang dengan moralitas intelektual hakim. Memotret diskurus pembagian harta bersama melalui lensa keadilan progresif, berarti hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan hak atas separuh bagian bagi masing-masing mantan suami istri sebagaimana ditetapkan dalam peraturan hukum tertulis, melainkan harus mengelaborasi secara mendalam dan komprehensif pelaksanaan peran mantan suami-istri selama hidup berumah tangga. Keyword: Justice, Progressive Law, Joint Property 
THE IMPLICATIONS OF LEGAL CULTURE IN LAW ENFORCEMENT BY JUDGES ON JUSTICE PERSPECTIVE Angkupi, Prima; Taufiq, Muhammad Shofwan
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 1 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i1.33938

Abstract

This study aims to examine the relationship between judges' legal culture and its implications for justice in law enforcement in Indonesia, judges' legal culture includes values, beliefs, norms and practices that influence judges' decision-making in the judicial process and the implications of this judges' legal culture can have a significant impact on justice in the justice system. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and literature study, and uses descriptive analysis by applying the deductive method.  Legal culture greatly influences the way judges think and their decision-making. Judges' legal culture refers to the norms, values, and views they espouse in carrying out their duties as law enforcers. This includes how they view the law, justice, and their moral duties as judges.
Co-Authors Hartati, Sawitri Yuli Pribadi, Adhimas Kondang Pribadi, Adhimaz Kondang Prima Angkupi, Prima