Garuda - Garba Rujukan Digital

PENAFIAN ROYEMEN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ATAS PENYEDIA JASA PEKERJA Taufiq, Muhammad Shofwan; Pribadi, Adhimaz Kondang; Hartati, Sawitri Yuli
Al-Qisth Law Review Vol. 7 No. 2 (2024): Al-QISTH LAW REVIEW
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24853/al-qisth.7.2.238-260

Pembatalan penolakan putusan arbitrase suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan kesalahan arbiter maupun para pihak dalam menyelesaian sengketa secara non litigasi, dengan adanya aturan pembatalan dalam Undang-Undang maka putusan tidak bersifat mutlak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan objek kajian penulisan berupa penelitian sebelumnya, buku-buku, jurnal, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, juga menganalisis kasus yang terjadi serta melakukan wawancara. Sehingga Putusan arbitrase bersifat final and binding artinya terhadap putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Sebagai antisipasi terhadap kemungkinan kesalahan dalam putusan arbitrase maka dibuatlah suatu klausul dalam Undang-Undang yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Kata Kunci : Pembatalan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Arbitrase Cancellation of Arbitration Decision Rejection A control mechanism against the possibility of arbitrator and the parties in resolving non-litigation disputes, with the rules of cancellation in the law, the verdict is not absolute. This research is a juridical-normative research, namely legal research conducted by examining library materials that use the object of writing in the form of previous research, books, journals, and regulations that have a correlation on the discussion of the problem, also analyze the cases that occur and do interviews. So that the arbitration decision is final and binding meaning that the decision cannot be made legal efforts. In anticipation of the possibility of errors in the arbitration decision, a clause was made in the law governing the cancellation of the arbitration decision. Keywords : Cancellation, Indonesian National Arbitrage Agency, Arbitration.

Robot Lawyer in Indonesian Criminal Justice System: Problems and Challenges for Future Law Enforcement Fernando, Zico Junius; Kristanto, Kiki; Anditya, Ariesta Wibisono; Hartati, Sawitri Yuli; Baskara, Agri
Lex Scientia Law Review Vol 7 No 2 (2023): Justice in Broader Context: Contemporary and Controversial Issues in Indonesia an
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lesrev.v7i2.69423

The rapid advancement of artificial intelligence (AI) introduces unprecedented opportunities and complexities, particularly in its intersection with the legal domain. This study envisions a future where autonomous decision-making robot lawyers play a pivotal role in legal proceedings, providing counsel and representation. Examining the implications of AI’s scientific progress on Indonesian law, normative legal research methods were employed, encompassing statutory, conceptual, comparative, and futuristic analyses. Qualitative scrutiny and content analysis were applied to collected materials. The study reveals the potential of robot lawyers to enhance efficiency in Indonesia’s criminal justice system, aiding in evidence gathering, case analysis, and indictment drafting. This technological integration promises to alleviate the workload of legal professionals and expedite case resolutions, thereby improving public access to legal services. However, challenges loom, including ethical concerns, data security, and professional qualifications. To address these challenges, the study advocates for collaborative efforts among the government, industry, and academia. This cooperation is crucial for formulating regulations and establishing supportive infrastructure for the seamless integration of robot lawyers. Additionally, enhancing digital literacy and public understanding of AI in the legal sphere is emphasized as a vital step toward maximizing the benefits of this technology. In essence, the study underscores the transformative potential of AI in reshaping legal processes, emphasizing the need for a concerted, informed effort to navigate the challenges and optimize the benefits of this evolving technological landscape.

Prospect for Settlement of Sharia Insurance Disputes Through The Indonesian National Sharia Arbitration Board Hartati, Sawitri Yuli; Windiani, Arovah; Mardani, Mardani
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.1.4207

The contract between sharia insurance companies and policyholders is based on sharia principles, namely helping each other to protect each other. However, if disputes still occur,a resolution can be reached through mediation, sharia arbitration, and the courts. The problem in this research is how practices and obstacles resolve sharia insurance disputes through sharia arbitration institutions and how, ideally, arrangements in sharia insurance cases through sharia arbitration institutions can be resolved. The research methods used an analytical perspective, namely an investigation aiming to provide an overview or formulate a problem according to existing circumstances/facts. So it is necessary to revise the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law (1999), especially Article 61, Article 62, Article 63, Article 64, and Article 65, to regulate the scope, duties, and functions of sharia arbitration by considering the use of virtual arbitration processes in developing sharia arbitration as a special, authoritative, and independent arbitration forum.Keywords: Dispute Resolution; Sharia Arbitration; Sharia Insurance.

KONKRETISASI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF SHARIA : TANGGUNGJAWAB PELAKU USAHA PADA OLSHOP Hartati, Sawitri Yuli; Harahap, Roosdiana; Ramadhani, Dina Aulia
Lex Jurnalica Vol 22, No 1 (2025): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v22i1.9116

Kegiatan melalui media elektronik atau biasa disebut dengan e-commerce, memunculkan beberapa aplikasi berjenis marketplace yang digunakan sebagai media jual beli online, salah satunya yaitu adanya media sosial yang melakukan kegiatan layaknya sebuah marketplace yang melakukan kegiatan jual beli pada platform bernama TikTok. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui TikTok sebagai media sosial yang melakukan kegiatan perdagangan secara elektronik (e-commerce) serta bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatan jual beli online pada media sosial TikTok sebagai sarana perdagangan dalam media elektronik (e-commerce), yaitu media sosial yang melakukan kegiatan perdagangan seperti aplikasi marketplace. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian ini berkaitan dengan regulasi yang terdapat dalam bidang perdagangan Republik Indonesia, yang bertujuan agar sistem perdagangan di Indonesia agar lebih teratur berdasarkan regulasi yang ada.Kata kunci: Jual Beli, Aplikasi,, transaksi elektronik.

MEWUJUDKAN PERBANKAN BERKELANJUTAN DENGAN GREEN BANKING: ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Kontesa, Emelia; Fernando, Zico Junius; Hartati, Sawitri Yuli
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

ABSTRAKMewujudkan perbankan berkelanjutan merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan konsep Green Banking. Penelitian ini akan membahas aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan sebagai bagian dari strategi Green Banking yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitik (analytical approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan futuristic (futuristic approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah Green Banking melibatkan strategi perbankan yang ramah lingkungan, di mana bank berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan dan menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang. Aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan sangat penting untuk menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan praktik Green Banking. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi lingkungan dari tindakan yang merusak dan memberikan sanksi terhadap pelaku. Dalam konteks Green Banking, pendekatan hukum pidana menjadi instrumen penting kedepan untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan lingkungan yang ada.Kata kunci: perbankan berkelanjutan; green banking; hukum pidana lingkungan. ABSTRACTRealising sustainable banking is one of the important efforts in reducing negative impacts on the environment. One way to achieve this is by implementing the concept of Green Banking. This research will discuss aspects of criminal law in environmental protection as part of an effective Green Banking strategy. This research uses a normative legal approach or library research, with a statute approach, conceptual approach, analytical approach, historical approach, and futuristic approach. The nature of research used in this research is descriptive-prescriptive, the author analyses using content analysis techniques. The result of this research is that Green Banking involves an environmentally friendly banking strategy, in which banks commit to reducing carbon emissions, optimising resource use, and supporting environmentally friendly projects. This not only has a positive impact on the environment, but also improves the company's image and generates long-term financial benefits. The criminal law aspect of environmental protection is essential to enforce rules and regulations relating to Green Banking practices. Criminal law aims to protect the environment from destructive actions and sanction the perpetrators. In the context of Green Banking, the criminal law approach is an important instrument going forward to ensure that banks comply with existing environmental regulations.Keywords: sustainable banking; green banking; environmental criminal law.

Sharia Fintech In The Digital Age: Human Rights in Sharia Fintech Through Criminal Law Safeguards Hartati, Sawitri Yuli; Kontesa, Emelia; Baskara, Agri
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol 8, No 2 (2023): Indonesia J. Crim. L. Studies (November, 2023)
Publisher : Universitas Negeri Semarang (UNNES)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v8i2.48678

This research analyses the impact of Sharia fintech development on human rights in the Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0. In this digital era, technological developments have brought a significant revolution in the financial sector, including within the scope of sharia finance. This study aims to analyze the impact of the expansion of sharia fintech on human rights in a broader context. This research uses a normative legal method by adopting a statutory, conceptual, comparative and futuristic approach. By using analytical content, this study explores the impact generated by implementing sharia fintech on aspects related to human rights, including financial inclusion, social justice, and economic opportunities. The analysis shows that sharia fintech, operating with Islamic economic principles emphasizing fairness, sustainability, and risk sharing, can contribute to fulfilling and protecting human rights. Along with the benefits offered, such as increasing access to financial services for the public, potential challenges and obstacles are also considered, including data privacy and cyber security issues. The results of this study Research shows that Islamic FinTech in Indonesia has great potential to improve financial inclusion and economic justice, especially for marginalised groups. However, challenges such as limited awareness, immature regulations, and security concerns need to be addressed through supportive regulations, public education, and collaboration with Islamic financial institutions. The importance of balancing technological innovation, sharia ethics, and legal protection is reflected in the implementation of various laws in Indonesia, such as the Criminal Code, ITE Law, and Personal Data Protection Law, to regulate electronic transactions, protect personal data, and prevent financial crimes.

MEWUJUDKAN PERBANKAN BERKELANJUTAN DENGAN GREEN BANKING: ASPEK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Kontesa, Emelia; Fernando, Zico Junius; Hartati, Sawitri Yuli
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 1 (2023): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 1, Oktober 2023
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i1.240

ABSTRAKMewujudkan perbankan berkelanjutan merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menerapkan konsep Green Banking. Penelitian ini akan membahas aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan sebagai bagian dari strategi Green Banking yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (library research), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitik (analytical approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan futuristic (futuristic approach). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menganalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini adalah Green Banking melibatkan strategi perbankan yang ramah lingkungan, di mana bank berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan, tetapi juga meningkatkan citra perusahaan dan menghasilkan keuntungan finansial jangka panjang. Aspek hukum pidana dalam perlindungan lingkungan sangat penting untuk menegakkan aturan dan regulasi yang berkaitan dengan praktik Green Banking. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi lingkungan dari tindakan yang merusak dan memberikan sanksi terhadap pelaku. Dalam konteks Green Banking, pendekatan hukum pidana menjadi instrumen penting kedepan untuk memastikan bahwa bank mematuhi peraturan lingkungan yang ada.Kata kunci: perbankan berkelanjutan; green banking; hukum pidana lingkungan. ABSTRACTRealising sustainable banking is one of the important efforts in reducing negative impacts on the environment. One way to achieve this is by implementing the concept of Green Banking. This research will discuss aspects of criminal law in environmental protection as part of an effective Green Banking strategy. This research uses a normative legal approach or library research, with a statute approach, conceptual approach, analytical approach, historical approach, and futuristic approach. The nature of research used in this research is descriptive-prescriptive, the author analyses using content analysis techniques. The result of this research is that Green Banking involves an environmentally friendly banking strategy, in which banks commit to reducing carbon emissions, optimising resource use, and supporting environmentally friendly projects. This not only has a positive impact on the environment, but also improves the company's image and generates long-term financial benefits. The criminal law aspect of environmental protection is essential to enforce rules and regulations relating to Green Banking practices. Criminal law aims to protect the environment from destructive actions and sanction the perpetrators. In the context of Green Banking, the criminal law approach is an important instrument going forward to ensure that banks comply with existing environmental regulations.Keywords: sustainable banking; green banking; environmental criminal law.

IMPLEMENTASI PENCATATAN AKUNTANSI SEDERHANA PADA UMKM SEMPRONG KULA KADEMANGAN DI TANGERANG SELATAN: 1. Pendahuluan, 2. Metode Pengabdian, 3. Hasil dan Pembahasan, 4. Kesimpulan ., Hartutik Tutik; Mansah, Adi; Hartati, Sawitri Yuli; Fahmi, Muhammad; Wahyudi, Fikri
Universal Raharja Community (URNITY Journal) Vol. 4 No. 1 (2024): URNITY (Universal Raharja Community)
Publisher : UNIVERSITAS RAHARJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33050/urnity.v4i1.3002

Laporan keuangan yang baik dan benar, merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha, UMKM sebagai pihak yang selama ini dianggab tidak bankable sudah waktunya bisa mewujudkan pencatatan keuangan yang benar meskipun sederhana, agar pengelolaan aset dapat dilakukan dengan baik, dan mudah menilai kinerja keuangan. Selama ini rata-rata pelaku UMKM tidak dapat melakukan pencatatan keuangan dengan baik, hal lini yang mengakibatkan seringnya pelaku usaha salah dalam pengambilan keputusan. Modal mereka bisa terkikis habis bahkan sampai tutup bisnisnya akibat pengelolaan dana yang tidak tersusun dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat ini hadir untuk memberikan wawasan dan motivasi bagi mereka bagaimana menentukan harga pokok penjualan, harga jual, biaya operasional, laba operasional dan bagimana proses pencatatan keuangan yang sederhana. Oleh karena itu, Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk memberikan wawasan, motivasi dan kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya pencatatan keuangan dengan baik dan benar. Setelah pemberian pendampingan, para penggiat UMKM diharapkan mampu mengimplementasikannya dalam penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Subjek pengabdian masyarakat ini adalah penggiat usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Semprong Kula Kademangan yang berada di Kota Tangerang Selatan. Objek penelitian adalah kemampuan pencatatan transaksi keuangan pelaku usaha.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search