Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Law, Development and Justice Review Smart Law Journal
Nugroho, Pandu Dwi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implikasi Hukum Mengenai Pembebasan Lahan Dalam Hal Ijin Pertambangan Yang Berkeadilan Nugroho, Pandu Dwi
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.162-176

Abstract

Pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta penyediaan bahan baku industri. Namun, kegiatan pertambangan seringkali menimbulkan permasalahan kompleks, terkait dengan pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan untuk izin pertambangan sering memicu sengketa antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat, terutama pemilik lahan dan masyarakat adat yang terdampak secara langsung.Penelitian ini membahas implikasi hukum terhadap proses pembebasan lahan dalam kaitannya dengan pemberian izin pertambangan yang berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus di beberapa wilayah pertambangan yang mengalami sengketa lahan. Data yang dibutuhkan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang  Cipta Kerja serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta prinsip keadilan dalam hukum agraria nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam perlindungan hak masyarakat ketika proses pembebasan lahan tidak dilakukan secara partisipatif dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang mengintegrasikan prinsip keadilan substantif, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hukum dalam proses pemberian izin pertambangan.
EFEKTIVITAS PERAN ADVOKAT DI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG KELAS 1 A KHUSUS BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg: Effectiveness of the Role of Advocates in Divorce Proceedings at the Semarang Class I A Special Religious Court Based on Decision Number: 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg. Azizah, Sarah Ulia Alia; Nugroho, Pandu Dwi; Bachriani, Rielia Darma
Smart Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Karya Husada Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34310/slj.v5i1.163

Abstract

Peran advokat dalam perkara perceraian di lingkungan peradilan agama merupakan bagian penting dalam menjamin perlindungan hak-hak hukum para pihak serta terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Penelitian ini menganalisis efektivitas peran advokat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang Kelas IA Khusus berdasarkan Putusan Nomor 1057/Pdt.G/2025/PA.Smg. Fokus kajian diarahkan pada analisis normatif terhadap pelaksanaan peran advokat ditinjau dari hukum acara peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran tersebut dalam praktik peradilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dianalisis secara normatif-argumentatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat yang berperan sebagai kuasa hukum dalam perkara perceraian, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik advokasi di persidangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat secara normatif memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan agama, khususnya dalam memberikan nasihat hukum, menyusun dokumen hukum, mewakili para pihak di persidangan, serta memastikan terpenuhinya hak-hak pasca perceraian. Keterlibatan advokat dalam putusan yang dikaji terbukti mendukung terciptanya kepastian hukum dan keadilan substantif. Namun demikian, efektivitas peran advokat dipengaruhi oleh kesadaran hukum klien, kondisi ekonomi, kualitas komunikasi, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Oleh karena itu, penguatan peran advokat secara normatif dan etis menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya peradilan agama yang berkeadilan.
Co-Authors Azizah, Sarah Ulia Alia Bachriani, Rielia Darma