Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.255

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Konstitusi Hasanuddin Law Review Justitia et Pax Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada WAJAH HUKUM Jurnal Yudisial Abdimas Universal Sapientia Et Virtus Legalitas: Jurnal Hukum Palmyra Fiber as Additional Materials on Solid Concrete Brick of Aggregate Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan The Journal of Contemporary Sociological Issues (CSI) Jurnal Konstitusi Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia

Victor Imanuel W. Nalle

Universitas Katolik Darma Cendika

Author-ID : 2102177

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

KRITIK TERHADAP PERPU DI MASA PANDEMI: PEMBATASAN HAK TANPA KEDARURATAN Victor Imanuel W. Nalle
Mimbar Hukum Vol 33 No 1 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract After establishing a public health emergency with Presidential Decree No.11 of 2020, President Joko Widodo issued a Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 (Perppu No.1 of 2020). Perppu No. 1 of 2020 was like becoming emergency legislation by suspending the right to examine government administration decisions. This article criticizes the arguments that place Perppu No. 1 of 2020 as emergency legislation which then allows the violation of the rule of law or suspends the rights of citizens. This article uses the comparative law method by examining the concept of fast-track legislation in the UK and Ecuador and comparing it to the concept of emergency legislation as a basis for criticism of the Perppu no. 1 of 2020. This criticism is carried out from the perspective of both emergency legislation and fast-track legislation. This article shows that the Perppu No. 1 of 2020 should be classified as limited as fast track legislation that cannot suspending citizens’ rights. Intisari Setelah menetapkan darurat kesehatan masyarakat dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (Perppu No. 1 Tahun 2020). Perppu No. 1 Tahun 2020 seolah-olah menjadi legislasi darurat dengan menangguhkan hak untuk menguji keputusan administrasi pemerintahan. Artikel ini mengkritik argumen yang menempatkan Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai legislasi darurat yang kemudian memungkinkan penyimpangan aturan hukum atau menangguhkan hak warga negara. Artikel ini menggunakan metode perbandingan hukum dengan mengkaji konsep legislasi jalur cepat di Inggris dan Ekuador dan membandingkannya dengan konsep legislasi darurat sebagai dasar kritik bagi konsep Perppu No. 1 Tahun 2020. Artikel ini menunjukkan bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 seharusnya diklasifikasikan sebatas sebagai legislasi jalur cepat yang tidak dapat menangguhkan hak warga negara.

BEYOND DICHOTOMIES: SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO’S VISION FOR A MODERATED LEGAL PARADIGM Nalle, Victor Imanuel W.
Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i1.6984

Abstract This article employs a legal biography approach to review the thoughts of Indonesian legal philosopher Soetandyo Wignjosoebroto regarding the complexity and distinctiveness of this field of study, as well as the importance of moderating it. Soetandyo portrays law as a system that must maintain its complexity as it reflects the intricate nature of reality. In an increasingly pluralistic and intricate societal context, identifying applicable laws becomes a challenging task. Consequently, Soetandyo underscores the significance of interconnecting legal science with other disciplines. In terms of decolonization of law, Soetandyo’s perspective, which avoids dichotomizing Western law from indigenous legal systems, assumes paramount importance. He alerts us to the peril of falling into the myth of the Western vs. Eastern dichotomy within the realm of legal science. Such a line of thought could impede our legal system’s ability to adapt to universal values. Taken as a whole, Soetandyo’s thoughts illustrate the necessity of tempering the study of law by perceiving it as an open system unbound by rigid methodologies. He also highlights the need for a robust epistemological foundation and a moderate approach when addressing complex issues such as the decolonization of law and the integration of legal studies with the social sciences. Abstrak Artikel ini menggunakan pendekatan biografi hukum untuk mengulas pemikiran filosof hukum Indonesia, Soetandyo Wignjosoebroto, tentang ilmu hukum yang menekankan kompleksitas dan kekhasan ilmu ini serta pentingnya memoderasinya. Pemikiran Soetandyo menunjukkan hukum sebagai sistem yang harus mempertahankan kompleksitasnya karena merefleksikan realitas yang kompleks. Dalam masyarakat yang semakin plural dan kompleks, identifikasi hukum yang berlaku menjadi tugas yang rumit. Oleh karena itu, Soetandyo menekankan pentingnya menghubungkan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain. Dalam konteks dekolonisasi hukum, pandangan Soetandyo yang menghindari pemisahan antara hukum Barat dan hukum lokal menjadi signifikan. Dia mengingatkan tentang bahaya jatuh ke dalam mitos dikotomi Barat dan Timur dalam ilmu hukum. Pemikiran semacam itu bisa membuat sistem hukum kita gagal beradaptasi dengan nilai-nilai universal. Secara keseluruhan, pemikiran Soetandyo mengilustrasikan kebutuhan untuk memoderasi ilmu hukum denganmelihatnya sebagai sistem terbuka yang tidak terikat pada satu metode tertentu. Ia juga menyoroti pentingnya landasan epistemologi yang kuat dan pendekatan moderat dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti dekolonisasi hukum dan integrasi dengan ilmu sosial.

Co-Authors Arianto, Louisa De Marrilac Eugenia, Frederika Haryono, Priskila Fransisca Krisnanto, Wahyu Kristina, Jennis Louisa De Marrilac Arianto Marella, Devina Martika Dini Syaputri Martika Dini Syaputri, Martika Dini Nany Suryawati Nany Suryawati Retno Dewi Pulung Sari Tania Ellena Dharmanto

Title Search

Found 2 Documents Search Journal : Mimbar Hukum

Abstract

Abstract

Title

Found 2 Documents
Search
Journal : Mimbar Hukum