Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas
Masrur, Devica Rully
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
ADVOKASI HUKUM UNTUK KOPERASI MELALUI KEGIATAN KLINIK KOPERASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN TANGERANG Masrur, Devica Rully
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 9, No 01 (2022): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v9i01.5792

Abstract

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia dan mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan dan pemerataan pendapatan di Indonesia. Namun demikian, koperasi-koperasi di Indonesia saat ini menurun disebabkan berbagai persoalan, begitupula kondisi koperasi-koperasi di Kabupaten Tangerang yang secara statistik banyak berstatus tidak aktif, baik kegiatannya maupun legalitas kelembaganya. Kajian ini menguraikan tentang kegiatan advokasi hukum bagi koperasi unit desa yang menghadapi permasalahan hukum melalui kegiatan coaching clinic  di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang. Dari kegiatan tersebut, terdapat dua hal yang menjadi perhatian dan perlu penyelesaian, yaitu legalitas lembaga koperasi yang sudah lama tidak aktif dan aset-aset koperasi yang tidak dapat dikelola dengan baik disebabkan manajemen koperasi yang tidak bekerja dengan baik. Analisis dan rekomendasi dari permasalahan tersebut adalah pembubaran koperasi atau mengaktifkan kembali koperasi melalui rapat anggota khusus, untuk diajukan kepada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro. Perihal masalah aset koperasi dapat ditempuh melalui hukum perdata maupun hukum pidana. Kata kunci: koperasi, legalitas, aset koperasi
Biopiracy and the Regulatory Framework for Material Transfer Agreements in Indonesia Masrur, Devica Rully; Yulia, Yulia; Zainol, Zinatul Ashiqin; Akpoviri, Frank I
LAW REFORM Vol 20, No 1 (2024)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/lr.v20i1.57001

Abstract

Biopiracy, the misappropriation of biological and genetic resources including the ones related to traditional knowledge, is a major challenge to some of the world’s megadiverse countries. Indonesia has been a major victim of biopiracy, facilitated by the current patent system. This article examines the case of Indonesia, the second richest of the seventeen identified megadiverse countries. The patent system aims to protect the rights of inventors, but the patent system causes injustice in cases of biopiracy. This research aims to analyse the Indonesian government's policies in dealing with biopiracy cases in Indonesia. This research is a normative legal research which uses the approaches of national and international law, biopiracy case, and conceptual. The Indonesian government has changed the patent law to deal with biopiracy cases through Law Number 13 of 2016 concerning Patent disclosure requirements and has also introduced the Material Transfer Agreements (MTAs) in 2009 to address this problem. They can help in controlling access to the country’s resources based on prior informed consent, promoting collaboration between local and foreign researchers, and ensuring benefit-sharing. However, the realization of these objectives may be undermined by the country’s lack of capacity to monitor compliance with the MTA conditions, the inappropriate use of Intellectual property rights (IPRs), and MTA provisions that allow recipients to transfer material and derivatives to third parties without the country’s consent.
Co-Authors Akpoviri, Frank I Yulia Yulia Zinatul Ashiqin Zainol