Efendi, Bahtiyar
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

The Path of Pancasila Ideology: Legislation and Philosophical Approach in Policy Arrangement for National Ideology Efendi, Bahtiyar; Cahyono, Ma’ruf
Lex Publica Vol. 7 No. 2 (2020)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.851 KB) | DOI: 10.58829/lp.7.2.2020.44-55

Abstract

The success of the state in realizing its goals is not only because the state has an ideology but is also determined by the good values ​​that exist in the quality of humans or individuals in a nation. It means that to make it happen, a good and equal understanding of the values ​​contained in the ideology requires concrete policies, which are actualized in the attitude of social life. In other words, ideology must become a real character of a nation. The implementation of the Pancasila Ideology Development has not been carried out optimally because the regulatory framework that regulates the Pancasila Ideology development is still scattered in various regulations. This issue is important to be studied more deeply considering the direction of the regulation of Pancasila Ideology development has a very important meaning, especially related to policies in the regulation field, which will greatly influence the success of Pancasila ideology development to strengthen national resilience. This study uses qualitative methods through document analysis. The data was analyzed related to documents related to the development of the Pancasila ideology. The draft implementing regulations that are needed to describe the level of implementation of the basic Pancasila ideology development is the need for implementing regulations that regulate procedures for the implementation of pancasila ideology development and roadmap for pancasila ideology development and procedures for monitoring and evaluation of the implementation of pancasila ideology development. With the principles of fostering the Pancasila ideology outlined in a law-level regulation, it is hoped that this regulation can become a policy direction with a stronger legal basis in the context of fostering the Pancasila ideology, which is national and binding on all state administrators and elements of society. Abstrak Keberhasilan negara dalam mewujudkan tujuannya bukan hanya karena negara memiliki ideologi, tetapi juga ditentukan oleh nilai-nilai baik yang ada pada kualitas manusia atau individu dalam suatu bangsa. Artinya untuk mewujudkannya, pemahaman yang baik dan setara terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi memerlukan kebijakan-kebijakan yang konkrit, yang diaktualisasikan dalam sikap kehidupan bermasyarakat, dengan kata lain ideologi harus menjadi karakter nyata suatu bangsa. Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila belum terlaksana secara maksimal karena kerangka regulasi yang mengatur tentang Pembinaan Ideologi Pancasila masih tersebar di berbagai regulasi. Masalah ini penting untuk dikaji lebih dalam mengingat arah pengaturan pengembangan Ideologi Pancasila memiliki arti yang sangat penting, terutama terkait kebijakan di bidang regulasi yang akan sangat mempengaruhi keberhasilan pengembangan ideologi Pancasila dalam rangka memperkuat ketahanan nasional. Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif, melalui analisis dokumen. Dalam menggunakan metode kualitatif, data penelitian akan dianalisis terkait dengan dokumen-dokumen yang terkait dengan perkembangan ideologi Pancasila. Rancangan peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk menggambarkan tingkat pelaksanaan pembangunan ideologi Pancasila yang bersifat mendasar adalah perlunya peraturan pelaksanaan yang mengatur. tata cara pelaksanaan pengembangan ideologi pancasila dan roadmap pengembangan ideologi Pancasila dan tata cara monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ideologi Pancasila. Dengan prinsip-prinsip pembinaan ideologi Pancasila yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, diharapkan peraturan ini dapat menjadi arah kebijakan yang memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila yang bersifat nasional dan mengikat seluruh negara. pengurus dan unsur masyarakat. Kata kunci: Pancasila, Legislasi, Pembangunan Ideologi Nasional, Indonesia
The Politics of Asset Confiscation Law in Indonesia Sulastri, Lusia; Efendi, Bahtiyar; Gumilar, Gugun
Lex Publica Vol. 10 No. 1 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.1.2023.43-65

Abstract

Abstract. In practice, the system and mechanism for confiscating assets resulting from criminal acts in Indonesia, which are spread across several regulations, are still not optimal; therefore, an Asset Confiscation Bill was formed. This study examines the politics of criminal law in carrying out asset confiscation in Indonesia, the mechanisms that will be used in carrying out asset confiscation in Indonesia, and crucial matters that need to be considered in regulating asset confiscation through a normative approach. The results show that the politics of criminal law in confiscating assets in Indonesia is due to the need for a system that allows the effective and efficient confiscation of proceeds and instruments of criminal acts while paying attention to the values of justice without violating individual rights. The mechanism that will be used in confiscating assets in Indonesia under the Asset Confiscation Bill is non-criminal-based asset forfeiture. Crucial things that need to be considered include the careful execution of confiscating assets, specifying certain criminal acts to be regulated by the Asset Confiscation Bill, the utilization of the proceeds of asset confiscation from crimes not only for the state but also for parties who suffered harm as a result of related crimes, the necessity to regulate compensation for good-faith third parties, the possibility of retroactive enforcement of laws, and the consideration of non-cash assets or cryptocurrencies. Abstrak. Dalam praktiknya, sistem dan mekanisme penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana di Indonesia yang tersebar di beberapa peraturan masih belum optimal; Oleh karena itu, dibentuk RUU Perampasan Harta Kekayaan Tindak Pidana. Kajian ini mengkaji tentang politik hukum pidana dalam melakukan penyitaan harta kekayaan pidana di Indonesia, mekanisme yang akan digunakan dalam pelaksanaan perampasan harta kekayaan pidana di Indonesia, dan hal-hal krusial yang perlu diperhatikan dalam pengaturan perampasan harta kekayaan pidana melalui pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pidana dalam penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana di Indonesia disebabkan oleh perlunya suatu sistem yang memungkinkan penyitaan hasil dan alat-alat tindak pidana berlangsung secara efektif dan efisien serta memperhatikan nilai-nilai keadilan tanpa melanggar hak individu. Mekanisme yang akan digunakan dalam penyitaan aset pidana di Indonesia berdasarkan RUU Perampasan Aset adalah perampasan aset berbasis non-kriminal. Hal krusial yang perlu diperhatikan antara lain penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang harus dilakukan secara hati-hati; RUU Perampasan Harta Kekayaan harus mengatur tindak pidana tertentu; hasil perampasan harta kekayaan dari tindak pidana tidak hanya digunakan untuk negara tetapi juga untuk pihak-pihak yang dirugikan akibat tindak pidana yang bersangkutan; perlu diatur ganti kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik; kemungkinan penegakan hukum yang berlaku surut; dan kemungkinan aset non tunai atau mata uang kripto. Kata kunci: Politik hukum, Pencucian uang, Perampasan aset, Korupsi, Indonesia
Restructuring Institutional and Legal Policies in Fostering the Ideology of Pancasila Cahyono, Ma’ruf; Efendi, Bahtiyar; Mashdurohatun, Anis
Lex Publica Vol. 7 No. 1 (2020)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.403 KB)

Abstract

This research was aimed to describe the restructurization of existing policies to formulate the legal umbrella for strengthening Pancasila ideology in Indonesia. Strengthening Pancasila has been already formulated by establishing a new institution called Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). This study analyse the policy structuring in this new policy which was seen as as a reinforcement, and expected to create a better order by using Pancasila as the utmost national philosophy. This study uses a qualitative research approach where qualitative research as a scientific method is often used and carried out by a group of researchers in the field of social sciences. A qualitative research approach is a research and understanding process based on a method that investigates a social phenomenon which in this study focuses on strengthening institutional policies in fostering the ideology of Pancasila. This method is used in research to try to understand and explore their views and experiences to get the information or data needed. In order to provide regulatory strengthening for BPIP institution, it is necessary to reorganize policy directions in the regulatory aspect, which is carried out by strengthening the current legal umbrella of BPIP which is based on a Presidential Regulation whose legal force is increased to become Law. Therefore, the results of the research show that it is necessary to regulate: a). Procedures for Implementing Coordination, Synchronization, and Inter-institutional Relations, and b). Control of Pancasila Ideology Development for Ministries/Agencies and Local Governments. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan restrukturisasi kebijakan yang ada untuk merumuskan payung hukum penguatan ideologi Pancasila di Indonesia. Penguatan Pancasila sudah dirumuskan dengan membentuk lembaga baru bernama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kajian ini menganalisis penataan kebijakan dalam kebijakan baru ini yang dipandang sebagai penguatan, dan diharapkan dapat menciptakan tatanan yang lebih baik dengan menggunakan Pancasila sebagai falsafah bangsa yang paling tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilakukan oleh sekelompok peneliti di bidang ilmu-ilmu sosial. Pendekatan penelitian kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial yang dalam penelitian ini berfokus pada penguatan kebijakan kelembagaan dalam pembinaan ideologi Pancasila. Metode ini digunakan dalam penelitian dengan tujuan mencoba memahami, menggali pandangan dan pengalamannya untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Dalam rangka memberikan penguatan regulasi bagi lembaga BPIP, maka perlu penataan kembali arah kebijakan di bidang regulasi yang dilakukan dengan memperkuat payung hukum BPIP saat ini yang didasarkan pada Peraturan Presiden yang kekuatan hukumnya ditingkatkan menjadi UU. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu diatur: a). Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, Hubungan Antar Lembaga, dan b). Pengendalian Pengembangan Ideologi Pancasila bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Kata kunci: Penguatan Kebijakan, Kelembagaan, Pembinaan, Ideologi, Pancasila
Implementation of Criminal Law in Handling Narcotics Cases in Indonesia Efendi, Bahtiyar; Handoko, Widhi
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 21 No. 2 (2022): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v21i2.2678

Abstract

The problem of narcotics is currently rife in Indonesia. The rise of drug cases is common among teenagers, especially. The territory of Indonesia is very strategic because of its extensive area with various small islands. Drug abuse is a criminal act because three things cause it: the first is applying criminal law, prevention without criminal punishment, and the last one that can make people's views of drug abuse users wrong. In regulating the abuse of drug use, the government has regulated it in Law No. 35 of 2009 concerning narcotics.Keyword :Criminal, Law, Narcotics, Indonesian Law