Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.47
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Pembaharuan Hukum Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum KRTHA BHAYANGKARA Jurnal Hukum Sasana IBLAM Law Review Indonesian Journal of Multidisciplinary Science Journal of Comprehensive Science Journal of Law, Poliitic and Humanities Lex Publica Jurnal Keamanan Nasional Journal of Law and Security Studies
Lusia Sulastri, Lusia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
KONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR DALAM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DENGAN PELAKSANAAN LELANG JAMINAN HAK TANGGUNGAN Sulastri, Lusia
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (616.967 KB) | DOI: 10.33603/hermeneutika.v1i1.1962

Abstract

Settlement of non-performing loans by auction guarantee Encumbrance often bring up the resistance of the debtor in the form of Civil Lawsuit filed to the District Court which is due to the complexity of the auction and there are some weaknesses in the Act Mortgage particular Article 6 and Article 20 is often used as an opportunity to apply for resistance by the debtor. Which is the subject of research is related to the cause of the resistance of the debtor and construct legal protection for the debtor, which will then be analyzed reasons debtor resistance and constructing legal protection for debtors. It is important for creditors to be careful in the credit granting process and the handling of non-performing loans with the auction encumbrance to keep attention on merit, good faith and respect for the property of others, the presence of assessors public good repute be important in determining the value of the limit the object of the auction.
The Politics of Asset Confiscation Law in Indonesia Sulastri, Lusia; Efendi, Bahtiyar; Gumilar, Gugun
Lex Publica Vol. 10 No. 1 (2023)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.10.1.2023.43-65

Abstract

Abstract. In practice, the system and mechanism for confiscating assets resulting from criminal acts in Indonesia, which are spread across several regulations, are still not optimal; therefore, an Asset Confiscation Bill was formed. This study examines the politics of criminal law in carrying out asset confiscation in Indonesia, the mechanisms that will be used in carrying out asset confiscation in Indonesia, and crucial matters that need to be considered in regulating asset confiscation through a normative approach. The results show that the politics of criminal law in confiscating assets in Indonesia is due to the need for a system that allows the effective and efficient confiscation of proceeds and instruments of criminal acts while paying attention to the values of justice without violating individual rights. The mechanism that will be used in confiscating assets in Indonesia under the Asset Confiscation Bill is non-criminal-based asset forfeiture. Crucial things that need to be considered include the careful execution of confiscating assets, specifying certain criminal acts to be regulated by the Asset Confiscation Bill, the utilization of the proceeds of asset confiscation from crimes not only for the state but also for parties who suffered harm as a result of related crimes, the necessity to regulate compensation for good-faith third parties, the possibility of retroactive enforcement of laws, and the consideration of non-cash assets or cryptocurrencies. Abstrak. Dalam praktiknya, sistem dan mekanisme penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana di Indonesia yang tersebar di beberapa peraturan masih belum optimal; Oleh karena itu, dibentuk RUU Perampasan Harta Kekayaan Tindak Pidana. Kajian ini mengkaji tentang politik hukum pidana dalam melakukan penyitaan harta kekayaan pidana di Indonesia, mekanisme yang akan digunakan dalam pelaksanaan perampasan harta kekayaan pidana di Indonesia, dan hal-hal krusial yang perlu diperhatikan dalam pengaturan perampasan harta kekayaan pidana melalui pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pidana dalam penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana di Indonesia disebabkan oleh perlunya suatu sistem yang memungkinkan penyitaan hasil dan alat-alat tindak pidana berlangsung secara efektif dan efisien serta memperhatikan nilai-nilai keadilan tanpa melanggar hak individu. Mekanisme yang akan digunakan dalam penyitaan aset pidana di Indonesia berdasarkan RUU Perampasan Aset adalah perampasan aset berbasis non-kriminal. Hal krusial yang perlu diperhatikan antara lain penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana yang harus dilakukan secara hati-hati; RUU Perampasan Harta Kekayaan harus mengatur tindak pidana tertentu; hasil perampasan harta kekayaan dari tindak pidana tidak hanya digunakan untuk negara tetapi juga untuk pihak-pihak yang dirugikan akibat tindak pidana yang bersangkutan; perlu diatur ganti kerugian bagi pihak ketiga yang beritikad baik; kemungkinan penegakan hukum yang berlaku surut; dan kemungkinan aset non tunai atau mata uang kripto. Kata kunci: Politik hukum, Pencucian uang, Perampasan aset, Korupsi, Indonesia
The Legal Protection for Whistleblowers on Corruption Crimes in Indonesia Sulastri, Lusia
Jurnal Daulat Hukum Vol 6, No 3 (2023): September 2023
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v6i3.31043

Abstract

The crime of corruption, which is also classified as an extraordinary crime or referred to as an extraordinary crime, has characteristics and characteristics related to the power of a person holding a position in a government system, from the village government system to the central government system. Efforts to reveal criminal acts of corruption require the role of witnesses regarding these crimes who can be reported by the reporter. This research used literature study with the doctrinal approach. In addition, this study also examines the ideal legal protection for whistleblowers for corruption. The results of the study show that legal protection for whistleblowers for criminal acts of corruption is not running well, as evidenced by the determination of the status of the suspect Nurhayati for Corruption Crimes in Cirebon Regency. This happens because there is no common perception of the position of the Whistleblower on Corruption Crimes as a subject protected by law between the police and the Prosecutor's Office. The ideal legal protection for whistleblowers for criminal acts of corruption is to build legal protection for whistleblowers that is integrated and obeyed by law enforcement officers. The provision of witness protection must of course start from law enforcement who is the spearhead of law enforcement, namely the police.
Efektivitas Kerjasama Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Mengatasi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Sulastri, Lusia
Jurnal Hukum Sasana Vol. 10 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Sasana: June 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v10i1.1133

Abstract

Indonesia dalam kondisi “darurat narkoba” dalam menangani banyaknya kasus penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Indonesia menjadi salah satu pasar narkoba internasional, dengan banyaknya kasus penyelundupan narkotika dan obat terlarang yang terus-menerus meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Permasalahan narkotika di perbatasan Indonesia dan Filipina seolah-olah tidak ada habisnya. Indonesia saat ini tetap menjadi pasar tujuan peredaran gelap narkotika. Penelitian ini mengkaji efektivitas kerjasama penegakan hukum antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kerjasama penegakan hukum antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika berjalan cukup efektif, walaupun belum dapat menghilangkan tindak pidana narkotika yang masuk diantara kedua negara. Implementasi kerjasama penegakkan hukum antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi tindak pidana narkotika menghadapi berbagai hambatan dan tantangan antara lain setiap negara memiliki undang-undang dan pendekatan yang berbeda dalam menangani narkotika, peredaran narkotika yang melibatkan rute yang kompleks dan berubah-ubah , minimnya pengamanan di perbatasan, keterbatasan sumber daya termasuk personel, teknologi, dan dana. Oleh karena itu kerjasama penegakan hukum antara Indonesia dan Filipina dalam mengatasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika tetap dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan pada pengamanan di perbatasan dan rute rute terpencil, serta peningkatan sumber daya termasuk personel, teknologi, dan dana untuk melakukan operasi berskala besar.
Effectiveness of Land Mafia Task Force in Prevention and Eradication of Land Mafia in Indonesia Sulastri, Lusia
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 19 No. 1 (2025): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v19i1.3404

Abstract

Various problems and issues of land conflict in Indonesia are caused by many parties who often commit land misappropriation or the popular term land mafia. To answer this problem, the S task force Mafia​ Land, but in reality land conflicts due to land mafia continue to occur. Therefore, this study examines the effectiveness of the Land Mafia Task Force in preventing and eradicating land mafia in Indonesia and the factors that hinder the performance of the Land Mafia Task Force in preventing and eradicating land mafia in Indonesia. The results of the study indicate that the Land Mafia Task Force in preventing and eradicating land mafia in Indonesia has not been fully effective. Factors that hinder the performance of the land mafia task force in preventing and eradicating land mafia in Indonesia include the absence of legal regulations that cover the eradication of land mafia perpetrators, the unsynchronized task force established in each institution, the absence of a special budget provided for eradicating land mafia, the community is still unfamiliar with agrarian law and a culture of legal awareness regarding land that has not been built.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Putri, Intan Amalia; Sulastri, Lusia; Laksanto Utomo
Bhara Justisia Vol 1 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/51sda431

Abstract

Anak mempunyai peranan penting dan negara bertanggung jawab untuk menjamin hak-haknya atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan. Anak sebagai kelompok rentan yang kerap menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, hal ini menjadi isu penting dalam hukum Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah ditegakkan, namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di berbagai lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kasus yang terjadi di beberapa daerah yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban serta minimnya perhatian terhadap hak atas pemulihan bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dan menjamin pemulihan hak-hak anak korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus, yang dikaji berdasarkan norma dan aturan hukum yang terkait dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memberikan perlindungan terhadap anak, namun pelaksanaan perlindungan hukum dan pemulihan hak-hak korban belum optimal. Sebagaimana tercermin dari hasil putusan beberapa perkara, menunjukkan bahwa pemidanaan yang diberikan kepada pelaku tidak sebanding dengan dampak yang dialami oleh korban, serta pemulihan fisik dan psikis korban masih kurang diperhatikan.
THE UNDERSTANDING CHILDREN AS BULLIES FROM A CRIMINOLOGICAL PERSPECTIVE Sulastri, Lusia
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i2.35457

Abstract

The phenomenon of violence in Indonesia does not only occur among high school and middle school teenage students; even at the elementary school level, the phenomenon of bullying occurs. This research is aimed at finding out the causes of child bullying from a criminological perspective and overcoming bullying crimes committed by children at school. In fulfilling the research objectives, this research uses normative juridical methods. The research results show that the causes of child bullying from a criminological perspective consist of internal factors, namely children's egocentrism, revenge, parents who often punish their children excessively, stressful home situations, aggression, and hostility. Apart from that, external factors include discriminatory behavior among both teachers and students, a lack of supervision and ethical guidance from teachers, a large gap between rich and poor students, and very rigid discipline patterns. Dealing with bullying crimes committed by children at school must be given special treatment aimed at forming good attitudes and behavior in a penal manner by paying attention to the best interests of the child and a non-penal approach.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang Afifah, Fanny; Sulastri, Lusia; Zainab , Nina
Journal of Comprehensive Science Vol. 3 No. 3 (2024): Journal of Comprehensive Science (JCS)
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jcs.v3i3.648

Abstract

Manusia bukan barang yang dapat diperjualbelikan dalam bentuk apapun, manusia memiliki harkat dan martabat yang harus dijaga sehingga negara mengatut secara tegas bahwa manusia dilarang untuk diperbudak atau diperjualbelikan. Walaupun sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak dapat memberantas tindak pidana perdagangan orang dan terus kian terjadi sampai saat ini yang mana salah satu sistem awalnya yaitu melalui proses atau hatap rekrutmen atau perekrutan. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pertanggungjawaban pidana yang dikenakan bagi pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif, yaitu menganalisis kasus yang ada dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku rekrutmen tindak pidana perdagangan orang telah di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengenai penerapan hakim dalam memberikan putusan terhadap pelaku di pengadilan, melihat bukti-bukti yang meringankan serta memberatkan bagi pelaku.
Etika Autopsi: Pertanggungjawaban Dokter Forensik dalam Kasus Pembunuhan Lusia Sulastri, Lusia
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 9 No. 2 (2023): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 9 NO 2 TAHUN 2023
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Forensic autopsy serves as the cornerstone for drawing conclusions in the Visum et Repertum concerning deceased bodies. The critical issue lies in whether a second autopsy can unveil further facts about the victim’s demise, particularly when post-mortem alterations, such as stitching and gluing, have occurred. This research aims to examine the role of autopsies in uncovering the criminal act of the murder of Brigadier Nofriansyah Yoshua Hutabarat. Additionally, it scrutinizes the accountability of forensic doctors conducting autopsies with the intent of manipulating homicide cases. The study employs a normative research approach, encompassing legal perspectives and case analysis. The findings indicate that autopsy plays a crucial role in determining the exact cause of death. Only through forensic autopsy can the precise cause of death be unveiled. The autopsy revealed that the primary cause of death was gunshot wounds to the back left side of the head and an entry gunshot wound to the right chest, tearing the lungs and causing severe bleeding. The accountability of a forensic doctor conducting an autopsy with the intention of manipulating a murder case implies a violation of the Medical Code of Ethics and the Doctor’s Code of Ethics, specifically Article 3 paragraphs (1) and (2) letter r of the Indonesian Medical Council Regulation Number 4 of 2011 concerning Professional Discipline for Doctors and Dentists. Furthermore, it constitutes a criminal offense of obstruction of justice under Article 221 paragraph (1) numeral 1 of the Indonesian Penal Code.
Politik Tindak Pidana Penerbangan: Tinjauan Pelanggaran Kedaulatan Negara di Ruang Udara Indonesia Sulastri, Lusia
Jurnal Keamanan Nasional Vol. 7 No. 2 (2021): JURNAL KEAMANAN NASIONAL VOL 7 NO 2 TAHUN 2021
Publisher : Pusat Kajian Keamanan Nasional (Puskamnas) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is intended to examine the regulation of punishment and prosecution for violations of state sovereignty in Indonesian airspace. The legal vacuum of clear regulation regarding the sovereignty of air space that is firm becomes the urgency of punishment for violations of state sovereignty in Indonesia’s air space. Indonesia has Law Number 1 of 2009 concerning Aviation where Article 414 states that anyone who operates a foreign aircraft in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia without a permit shall be punished with imprisonment for a maximum of 5 (five) years or a fine of a maximum of Rp. 2,000,000. .000,00 (two billion rupiah). However, this arrangement has not been effective in ensnaring people who violate state sovereignty in Indonesian airspace so violations of State Sovereignty in Indonesian Airspace have increased. Air violations that often occur in the territory of the Republic of Indonesia suggest weaknesses in law enforcement.
Co-Authors Afifah, Fanny Efendi, Bahtiyar Gugun Gumilar, Gugun Hermansyah, Erwin Owan Laksanto Utomo Luqmanul Hakim Putri, Intan Amalia Tri Wibowo, Kurniawan Zainab , Nina