Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FAWAID: Sharia Economic Law Review
Diab, Ashadi L
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN USAHA KOPRA DI DESA IWOIMENDAA KECAMATAN IWOIMENDAA KABUPATEN KOLAKA Purnamasari, Ita; Diab, Ashadi L; Nur, Jabal
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.2706

Abstract

Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap sistem pengupahan usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka. Adapun rumusan masalah yang dikaji yaitu Bagaimana sistem pengupahan pada usaha kopra di desa Iwoimendaa kecamatan Iwoimendaa kabupaten Kolaka, bagaimana dampak dari pembagian upah pada pekerja usaha kopra di desa Iwoimendaa. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada usaha kopra di desa Iwoimendaa kecamatan Iwoimendaa kabupaten Kolaka. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tinjauan hukum Islam tehadap sistem pengupahan pada usaha kopra di desa Iwoimendaa kecamatan Iwoimendaa kabupaten Kolaka menyimpulkan bahwa:(1) Sistem pengupahan pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka menggunakan sistem pemberian upah harian yang akan diberikan pada saat pekerja telah menyelesaikan dua tahap pengolahan kelapa menjadi kopra yaitu membelah kelapa dan massisi, besaran upah yang mereka terima tergantung dari hasil belahannya setiap hari, jika pekerja membelah kelapa banyak maka tempurung yang di dapatkan juga banyak dan begitupun sebaliknya jika yang dibelah hanya sedikit maka sedikit pula tempurung yang akan mereka dapat.(2) Dampak pembagian upah terhadap pekerja ada berupa manfaat dan ada pula yang dalam bentuk kerugian, manfaatnya sedikit berbantu dengan adanya upah yang diterima pekerja namun dalam segi waktu dan tenaga yang dikeluarkan pekerja merasa dirugikan.(3) Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pada usaha kopra di Desa Iwoimendaa Kecamatan Iwoimendaa Kabupaten Kolaka peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengupahan tersebut ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
SISTEM JASA PENGGILINGAN PADI DI DESA OMBU-OMBU JAYA MENURUT HUKUM ISLAM Hadijah, Azizah Sitti; Diab, Ashadi L
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2971

Abstract

Artikel ini membahas mengenai sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menurut hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, bagaimana manfaat dan mudharat menggunakan sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan. Sistem jasa penggilingan padi di Desa Ombu- Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan menyimpulkan bahwa (1)Transaksi jasa penggilingan padi adalah akad dilakukan secara lisan masyarakat pengguna jasa mengatakan pihak jasa penggilingan padi bahwa ingin menggiling padinya tanpa ada perjanjian tertulis. Proses penggilingan dilakukan oleh pemilik penggilingan dibantu dengan pekerjanya. Pengantaran dan penerimaan hasil penggilingan, setelah proses penggilingan, upah yang diambil adalah berupa beras. Upah yang diambil pihak penggilingan adalah 1 kg setiap 10 kg beras. (2)Manfaat menggunakan jasa penggilingan padi adalah pengguna jasa merasa dimudahkan dalam proses penggilingan padi. Adanya unsur tolong menolong antara pemilik jasa penggilingan padi dan pengguna jasa penggilingan padi dalam bidang muamalah. (3)Sistem jasa penggilingan padi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ombu-Ombu Jaya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan telah sesuai dengan hukum Islam karena transaksi jasa penggilingan padi tersebut memenuhi rukun dan syarat ijarah, asas berakad dalam hukum Islam, prinsip-prinsip muamalah dan dilakukan atas dasar suka sama suka serta memberikan kemaslahatan dan manfaat.
PRAKTEK TUKANG PARKIR LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS DI BARUGA KOTA KENDARI Andriani, Enik; Diab, Ashadi L; Nur, Jabal
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2972

Abstract

Salah  satu  prasarana  kota  yang  harus  disediakan  oleh  pemerintah daerah sebagai  pengelolah  kawasan  perkotaan  adalah  menyediakan  prasarana parkir, prasarana  di  sini  merupakan  kondisi  sebelum  suatu  sarana  yang  ada harus dipenuhi secara logis. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Pasar Baruga Kota Kendari harus menjadi    pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyediakan prasarana parkir yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi dan wawancara. Teknik analisis datanya diawali dengan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Adapun pengecekan keabsahan datanya menggunakan trianggulasi. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penelitian praktek tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari bahwa parkir tersebut merupakan parkir resmi karena telah diberi izin dan disetujui oleh pemerintah dan rujukan pengelolaan parkir di Pasar Baruga adalah PERDA No. 23 tahun 2004 dan SK Walikota No.16 akan tetapi peraturan tersebut tidak diindahkan dan lebih banyak menggunakan pungli atau pungutan liar. Adapun  praktik tukang parkir liar di Pasar Baruga Kota Kendari Kecamatan Baruga Kota Kendari jika ditinjau dari maslahah mursalah bahwa dalam praktik liar tersebut ada yang memberi manfaat dan ada yang tidak, diantara yang memberi manfaat adalah seperti membantu mengatur motor apabila terjadi kemacetan, membantu membersihkan pasar untuk tempat parkir, mengangkat dan menjaga barang para pengguna parkir dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan.
TRANSAKSI JUAL BELI BAGI ANAK-ANAK YANG BELUM BALIGH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Khasan, Abdul; Ipandang, Ipandang; Diab, Ashadi L
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2973

Abstract

Penelitian ini mengkaji tiga rumusan masalah yakni bagaimana proses transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anak-anak yang belum baligh melakukan transaksi jual beli dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh. Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh di beberapa kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana ini dilakukan secara langsung yakni pembeli (anak yang belum baligh) datang langsung ke kios tersebut. Pembeli (anak yang belum baligh) langsung menyebutkan barang yang akan dibeli kemudian penjual (pemilik kios) menyerahkan/memberikan barang tersebut kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan uang yang dibawanya. Terkadang pembeli (anak yang belum baligh) membawa kertas dari orang tuanya yang bertuliskan daftar barang yang akan dibeli. Faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan jual beli diantaranya yaitu untuk menunjukan sikap kepatuhan kepada orang tua terhadap yang diperintahkan. Kemudian sebagai pembelajaran kepada anak untuk melatih mental serta cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial kepada orangorang sekitar secara baik. Perspektif hukum Islam terhadap transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di Kios Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik transaksi jual beli oleh anak kecil yang belum baligh tersebut sesuai dengan syarat dan rukun jual beli didalam hukum Islam, yakni anak yang belum baligh boleh melakukan transaksi jual beli dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan barang yang di jual belikan adalah barang yang bersifat murah.
Perlindungan Simpanan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Selamita, Siti; Diab, Ashadi L
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3083

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui upaya atau langkah-langkah yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan setelah mencabut izin usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis data dalam penelitian dalam ini diklasifikasikan menjadi data primer dan data skunder, metode pengumpulan data sendiri terdiri dari Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Dari hasil analisis data yang ditemukan dilapangan bahwa OJK dan LPS sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal dalam pengawasan dan perlindungan simpanan nasabah terhadap PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka, upaya dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan telah dilaksanakan dengan maksimal yang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011. Perlidungan hukum yang didapatkan oleh nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka sudah terlaksana dengan baik semua nasabah sudah tergantikan dananya oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan bagi nasabah yang masih mempunyai kredit di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka wajib melanjutkan angsurannya kepada Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam hukum ekonomi syariah perlindungan simpanan nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Mustika Utama Kolaka termaksud dalam prinsip ta’awun (tolong-menolong) dalam Q.S Al-Maidah ayat 2 dijelaskan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, Q.S Al-Kahf ayat 95 dijelaskan maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dengan alatnya.
Co-Authors Andriani, Enik Hadijah, Azizah Sitti Ipandang Ipandang, Ipandang Ita purnamasari, Ita Jabal Nur, Jabal Khasan, Abdul Selamita, Siti