Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TRADISI BERUTANG DALAM MEMENUHI BIAYA PERKAWINAN SUKU TOLAKI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH (STUDI DESA AMOSILU KECAMATAN BESULUTU KABUPATEN KONAWE) Herlinda, Iis; Halimang, Sitti; Nur, Jabal
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.2705

Abstract

Artikel ini membahas tentang tradisi berutang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki ditinjau dari perspektif maqashid al-syariah di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten  Konawe).  Adapun  rumusan  masalah  yang  dikaji   yaitu Mengapa terjadi utang dalam memenuhi biaya perkawinan suku Tolaki di Desa Amosilu Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe, bagaimana Perspektif Maqasid Al-Syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan. Yang bertujuan untuk mengetahui terjadinya utang dalam memenuhi biaya perkawinan dan untuk mengetahui  perpektif Maqashid al-syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan. Berdasarkan   hasil   penelitian   mengenai   tradisi   berutang   dalam   memenuhi   biaya Perkawinan  Suku  Tolaki  (1)  Ada  beberapa  alasan  masyarakat  suku  Tolaki  di  Desa Amosilu berutang untuk memenuhi biaya perkawinannya, yaitu karena tingginya biaya perkawinan, masyarakat merasa malu, ingin pesta mewah karena pernikahan ini sekali seumur hidup, rasa tanggung jawab sebagai orang tua. Disamping itu juga adat sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki mulai dari proses pelamaran sampai dengan perkawinan  sehingga  dapat  berdampak dengan  kesulitan membayar  utang  sehingga berdampak berbohong demi menghindari penagih utang, serta timbulnya perselisihan dalam keluarga. (2) Perspektif Maqashid Al-Syariah terhadap utang dalam memenuhi biaya perkawinan ada yang sesuai ada yang tidak. Dikatakan sesuai jika berutang itu tidak menyulikan karena membayar utang itu harus disegerakan, dan jika berutang dapat menyulitkan maka hal tersebut tidak sesuai dengan Maqashid Al-Syariah karena dalam rangka memelihara turunan perkawinan tidak boleh dipaksakan sehingga dengan utang yang dapat menimbulkan mudharat bagi pelaku utang yang tujuannya hanya karena malu dan mempertahankan harga diri maka hal tersebut tidak dibenarkan.
OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2011 (STUDI DI MASJID BAITUL IZZAH, KELURAHAN WATUBANGGA, KOTA KENDARI) Mariyah, Mariyah; Halimang, Sitti; Idris, Muhammad
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 2 No 2 (2020): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v2i2.2970

Abstract

Artikel ini mengangkat masalah bagaimana bentuk-bentuk pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari, dan bagaimana perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 terhadap optimalisasi pengelolaan zakat di Masjid Baitul Izzah Kelurahan Watubangga, Kota Kendari. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang kejadian di lapangan secara sistemik dan faktual serta menjelaskan berbagai hubungan dari semua data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data, dalam hal ini Penulis akan melakukan wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menemukan konklusi bahwa telah dilakukan optimalilsasi pengelolaan zakat yang dilakukan di Masjid Baitul Izzah Kota Kendari. Pengelolaan zakat ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai. Adapun yang sesuai adalah terdapat pada pengelolaan zakat fitrah yang dilakukan melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penlaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan yang tidak sesuai terdapat pada pengelolaan zakat mal yang belum diterapkan secara sempurna, dan alokasi dana zakat mal hanya diperuntukan untuk pembangunan Masjid, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bersangkutan.
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA ADAT BUGIS BONE DI ALADADIO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA ALADADIO KECAMATAN AERE KABUPATEN KOLAKA TIMUR) Jumardin, Jumardin; Halimang, Sitti
Fawaid : Sharia Economic Law Review Vol 3 No 1 (2021): Fawaid: Sharia Economic Law Review
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31332/flr.v3i1.3084

Abstract

Artikel ini membahas tentang pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan sumber data, teknik pengumpulan data, observasi, wawancaradandokumentasiyang kemudian diolah dan dianalisis dengan triangulasi tehnik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Aladadio dilakukan dengan cara memberikan wewenang langsung kepada keluarga yang dipercayakan selama anak tertua dari anggota ahli waris belum mengetahui proses pembagian harta warisan menurut tradisi Bugis Bone di Desa Aladadio khusunya dan kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya karena hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang diberikan oleh tetua-tetua Bugis Bone di Aladadio. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan jika di lihat dari maslahatnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan mudharat akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam.