Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kepailitan PT Asuransi Syariah Mubarakah Dan Perlindungan Peserta Dalam Konteks Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Syukron Syukron; Nurhasanah Nurhasanah
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 8 No 1 (2020): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (418.953 KB)

Abstract

This article is motivated by the conflict between the participants of Mubarakah Sharia Insurance and PT Asuransi Sharia Mubarakah after the bankruptcy decision. The case of PT Asuransi Syariah Mubarakah was examined and decided by the Commercial Court. Law No. 50/2009 concerning amendments to Law No. 3/2006 concerning the Religious Courts explains that Islamic economic disputes become the absolute competence of the Religious Courts. This gap needs to be reviewed from the theory of the law of the law and the principle of Lex posterior derogat priori legi. The next problem that arises is the non-fulfillment of the rights of the insurance participants after the bankruptcy decision. this issue is analyzed using the Fiduciari Duty, Ultra Vires and piercing the corporate veil approach in the context of corporate law. This approach is used to review legal protection for insurance participants. The method used is a Nomative qualitative approach. The data used are library research and field research. There are 2 conclusions in this article, First, the bankruptcy problem is still handled by the Commercial Court due to the strength of the rule of law and the tendency of the parties and curators who have confidence in the commercial court. Second, the lack of legal protection provided to the participants of PT. Mubarakah Sharia Insurance due to lack of legal protection from the Ministry of Finance and the Financial Services Authority and the absence of rules governing insurance participants (policyholders). Losses that cause companies to go bankrupt are seen as negligence of managers to conduct business such as not complying with the level of solvency and not conducting liquidation prior to bankruptcy. Therefore, the Curator should charge and hold the Directors and commissioners accountable for paying debts to insurance participants.
Pricing in Tegalgubug Market an Islamic Perspective Syukron Syukron; Muhammad Nabhani
AT-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah Vol 9 No 1 (2021): At-Tahdzib
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahdzib Ngoro Jombang Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar Belakang. Penentuan harga barang saling menjatuhkan harga antar para penjual demi berebut pembeli. Tujuan. Studi bertujuan untuk mengetahui hukum dari penentuan harga di Pasar Tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. Metode. Studi merupakan kajian literatur dan lapangan dengan menggunakan tinjauan hukum ekonomi Islam dalam membaca fenomena yang terjadi di Pasar Tegalgubug. Hasil. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dua pendapat hukum yang berbeda dalam menilai praktik penetapan harga yang terjadi di Tegalgubug menurut perspektif Islam yaitu: Pertama, mereka yang membolehkan penentuan harga beralasan bahwa hal tersebut untuk menjaga kestabilan harga pasar. Kedua, mereka yang melarang adanya penentuan harga yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain karena pedaganglah yang lebih berhak untuk menentukan harga.
Imam al-Ghazali dan Konsep Maslahah: Kontribusi Kontemporer terhadap Integrasi Etika, Ekonomi, dan Kesejahteraan dalam Hukum Islam hidayat, maruf; ., syukron
MASILE Vol 5 No 1 (2024): Masile Jurnal Studi Ilmu Keislaman
Publisher : Insitut Pesantren Babakan cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1213/masile.v5i1.102

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengeksplorasi pemikiran Imam al-Ghazali mengenai konsep maslahah dan kontribusinya dalam integrasi etika, ekonomi, dan kesejahteraan dalam hukum Islam kontemporer. Imam al-Ghazali, seorang ulama terkemuka abad ke-11, menekankan pentingnya maslahah sebagai prinsip mendasar dalam penetapan hukum Islam (fiqh). Maslahah, yang berarti kemaslahatan atau kepentingan umum, dipandang sebagai tujuan utama syariat untuk mencapai kesejahteraan manusia secara holistik. Kajian ini menelusuri karya-karya utama al-Ghazali, seperti "al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul" dan "Ihya' Ulum al-Din," untuk memahami bagaimana beliau merumuskan dan menerapkan konsep maslahah. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis bagaimana konsep maslahah dapat diadaptasi dalam konteks ekonomi dan etika modern, serta implikasinya terhadap kebijakan publik dan hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maslahah dalam hukum Islam dapat memberikan landasan etis dan normatif yang kuat untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan al-Ghazali terhadap maslahah menawarkan perspektif yang dinamis dan fleksibel, yang dapat menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kolektif, serta antara nilai-nilai spiritual dan material. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang relevansi dan aplikasi konsep maslahah dalam konteks modern, serta memperkaya diskursus tentang integrasi antara etika, ekonomi, dan kesejahteraan dalam kerangka hukum Islam. Kata Kunci : Imam al-Ghazali, Maslahah, Etika, Ekonomi Islam, Hukum Islam
MANAJEMEN FILANTROPI ZISWAF DI INDONESIA: STRATEGI DAN TANTANGAN DALAM PENINGKATAN KEMASLAHATAN UMAT hidayat, maruf; Sulistian, Indah; ., Syukron; MS, M. Adib
MASILE Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Masile Studi Ilmu Keislaman
Publisher : Insitut Pesantren Babakan cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1213/Masile

Abstract

Penelitian ini mengkaji strategi dan tantangan dalam manajemen filantropi Zakat,Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) di Indonesia serta kontribusinya terhadap peningkatankemaslahatan umat. Meskipun potensi ZISWAF pada tahun 2023 mencapai Rp327,6 triliun, realisasi penghimpunannya hanya sebesar Rp23,3 triliun. Kesenjangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaannya. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis deskriptif terhadap berbagaisumber sekunder, penelitian ini menemukan bahwa lembaga pengelola ZISWAF telah menerapkan strategi inovatif seperti digitalisasi fundraising, edukasi keagamaan, penguatan akuntabilitas, serta segmentasi donatur dan kemitraan. Strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan penghimpunan dan kepercayaan publik. Namun, tantangan yang dihadapi mencakup rendahnya literasi masyarakat, isu kepercayaan, fragmentasi antar lembaga, serta keterbatasan SDM dan teknologi. Kontribusi nyata ZISWAF terlihat dalam pencapaian kemaslahatan umat sesuai prinsip Maqashid Syariah, terutama dalam perlindungan jiwa, harta, akal, dan keturunan. Oleh karena itu, diperlukan manajemen ZISWAF yang adaptif, transparan, dan akuntabel guna mengoptimalkan perannya dalam membangun masyarakat yang berdaya, adil, dan sejahtera.Kata Kunci: ZISWAF, Filantropi Islam, Manajemen, Strategi Fundraising, Tantangan, Kemaslahatan Umat, Maqashid Syariah.