<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Pringsewu, yang berfokus pada pengamatan bagaimana serangkaian gambaran dan keadaan mengenai dinamika proses peningkatan mutu pelayanan publik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaaan kebijakan yang diberikan sehingga dapat merumuskan model implementasi kebijakan yang dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Implementasi kebijakan standar pelayanan minimal di RSUD Pringsewu, yaitu suatu penggalan proses kebijakan yang berisi upaya mengubah target menjadi hasil yang terdapat di dalam SPM RS dan instrumen SNARS dengan kesesuaiannya.. Pada dimensi 1) produktivitas, terjadi kenaikan dan penurunan yang fluktuatif dan secara keseluruhan jenis pelayanan belum mecapai ambang batas baku mutu SPM RS, 2) linieritas, penyusunan SOP RS belum linier dengan SPM RS, kesesuaian pemenuhan istrumen sudah mencapai diatas 80%, dan kesesuaian dengan dimensi mutu IOM, 2001 masih ditemukan pelayanan yang tidak adil, 3) efisiensi, pencapaian BOR sangat rendah yaitu 29% sedangkan indikator efisiensi lainnya menurun dan dibawah standar, 4) PCC, dan 5) SPGDT merupakan dimensi temuan yang mempengaruhi partisipasi dan kolaborasi dalam implementasi kebijakan pelayanan PMKP. Sedangkan faktor dalam implementasi kebijakan adalah 1) substansi kebijakan, penyusunan isi kebijakan belum selaras, 2) perilaku petugas pelaksana, belum semua petugas pelaksana konsisten melaksanakan tugasnya, 3) interaksi jejaring kerja, hubungan kerja sama lintas sektor belum efektif dan berjalan sebagaimana mestinya, 4) partisipasi kelompok sasaran, tingkat kepuasan masih rendah dan layanan pengaduan belum berjalan baik, 5) sumberdaya, ketersediaan sumberdaya belum mengakomodasi kebutuhan rumah sakit, 6) budaya keselamatan pasien, dan, 7) kepemimpinan merupakan faktor lain yang ditemukan peneliti sebagai faktor yang memperngaruhi implementasi kebijakan di rumah sakit.]]>
