Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penerapan SAK ETAP dalam Pencatatan Laporan Keuangan pada Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember Sari, Erika Novita; Putri, Nadia Azalia; R, Maharani Adie Firyal R; Nisa, Irma Rosidatun
JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia) Vol 5, No 2: Agustus (2024)
Publisher : ICSE (Institute of Computer Science and Engineering)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Laporan keuangan berperan penting dalam mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Proses akuntansi menghubungkan pihak-pihak yang memerlukan informasi keuangan perusahaan. Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember sebelumnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Umum, yang memiliki banyak kekurangan seperti kompleksitas yang tinggi, biaya implementasi yang tinggi, dan kurangnya fleksibilitas. Oleh karena itu, perusahaan ini beralih dengan menerapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi laporan keuangan berbasis SAK ETAP di Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember serta mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam penerapan SAK ETAP ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi apakah penerapan SAK ETAP di Perusahaan Umum Daerah Perkebunan Kahyangan Jember sudah sesuai dengan standar penulisan SAK ETAP. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP.Abstract: Financial statements play an important role in communicating financial information to external parties. The accounting process connects the parties who need corporate financial information. Jember has previously implemented the General Financial Accounting Standards, which have many shortcomings such as high complexity, high implementation costs, and lack of flexibility. Therefore, the company has switched by applying the Financial Accountancy Standards for Non-Public Accountability Entities (SAK ETAP) in the presentation of its financial reports. The purpose of this study is to find out the implementation of the financial report based on SAK ETAP in the Public Company of the District of Kahyangan Jember Farms as well as to identify the pros and cons in the application of this Sak ETAP. The research method used is qualitative with a case study approach. Data and information are obtained through interviews, observations, and documentation. This research is expected to identify whether the application of SAK ETAP in the Public Company of the Kahyangan Jember Agriculture Region is already in line with the standard of writing SEK ETAP. In addition, this research is also expected to address the problems encountered in the process of recording financial reports that correspond to SAK ETAP.
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PENERBITAN SURAT ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM MENGURANGI TUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH JEMBER: Optimization of Regional Original Revenue Through Issuance of Tax Administration Letter in Reducing Motor Vehicle Tax Arrests in Jember Regional Revenue Management UPT Patricia, Silvia Putri; Rahmah, Maulidia; Himamah, Faiqotul; Putri, Nadia Azalia
JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : Forind Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62085/jms.v3i1.177

Abstract

Sumber utama operasional pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dimana pajak kendaraan bermotor (PKB) memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Namun demikian, masih banyak tunggakan pajak kendaraan bermotor yang menghambat optimalisasi penerimaan daerah. Untuk mengatasi hal ini, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Jember menerapkan publikasi surat administrasi perpajakan sebagai upaya menagih tunggakan PKB, yaitu Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSO), Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPP), dan Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTP). Pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi PAD melalui publikasi Surat Administrasi Perpajakan dalam mengurangi tunggakan PKB. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan diskusi dengan pihak UPT PPD Jember. Hasil pengabdiannya menunjukkan bahwa penerbitan surat administrasi perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Realisasi penerimaan PKB pada tahun 2023 mencapai 105,10% dari target, sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi 114,08%. Selain itu, PAD UPT PPD Jember tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 6,95% dibandingkan tahun 2023.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM JAMINAN FEDUSIA DI BANK BANK BTN KC JEMBER Triiswanto, Dani; Muzadi, Ahmad Hasyim; Maulana, M Faaza; Putri, Nadia Azalia
Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 3 No 1 (2025): Khidmah: Jurnal Pengabdian Masyarakat STIT Tanggamus
Publisher : P3M STIT TANGGAMUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meskipun kreditur memainkan peran penting dalam jaminan dan aktivitas ekonomi secara umum, perlindungan hukum bagi mereka masih dianggap tidak memadai dalam pengaturan jaminan fidusia. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi kreditor agar tercapai kepastian hukum dalam pengaturan jaminan fidusia.Pemahaman tentang jaminan fidusia, tujuannya, dan sejarah perjanjian jaminan fidusia sangat penting untuk memastikan bahwa kreditor dalam pengaturan tersebut memiliki perlindungan hukum. Perjanjian jaminan fidusia harus mematuhi standar yang diuraikan dalam Pasal 6 dan 11 UUJF untuk melindungi hak-hak hukum kreditor. Namun, karena tidak diimbangi dengan ketegasan dalam pelaksanaan jaminan fidusia, perlindungan ini masih dianggap belum memadai. Pada akhirnya, pembentukan lembaga pelaksanaan jaminan dan edukasi tentang penerapan perjanjian jaminan fidusia harus diimbangi dengan penguatan perlindungan hukum bagi kreditor dalam pengaturan tersebut.