Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.434
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Collegium Studiosum Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat : Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Jurnal Penyuuhan dan Pemberdayaan Masyarakat (JPPM) Journal of Law, Poliitic and Humanities J-CEKI
Khumaeroh, Irda Nur
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
DETERMINAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK Bagaskoro, M. Rizal; Khumaeroh, Irda Nur
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1459

Abstract

Article 3 of Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption (hereinafter referred to as the Corruption Eradication Law) defines abuse of authority as when an individual or group benefits themselves, others, or a corporation by misusing the authority, opportunities, or resources available to them due to their position, resulting in harm to state finances or the national economy. This writing aims to understand and analyze the determinants of abuse of authority by public officials according to the Corruption Eradication Law and corruption offenses related to abuse of authority by public officials from a governmental administrative perspective. The type of research in this writing is normative juridical, which emphasizes document studies or library research. The discussion in this writing includes: The determinants of abuse of authority by public officials according to the Corruption Eradication Law, which consist of internal factors that drive corruption from within and external factors that trigger corrupt behavior from outside the perpetrator. Corruption offenses related to abuse of authority by public officials in a governmental administrative perspective, juridically, abuse of authority in the Administrative Law is declared to occur when a government body and/or official makes decisions and/or takes actions beyond their authority, mixes authorities, and/or acts arbitrarily.
Legal Criminal Policy Analysis Against Perpetrators in The Crime of Murder Under The Alcohol Influence Bagaskoro, M. Rizal; Khumaeroh, Irda Nur
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i1.41608

Abstract

Alcohol can cause intoxication (poisoning, numbing) of the brain. Drinks seem to cause psychoseacuut, with signs including euphorie (feeling great, happy), loss of moral control, lack of self-criticism, feeling great, trivialising danger, little concentration. This writing aims to know and understand the criminal policy towards the perpetrators of the crime of murder under the influence of alcohol and the form of criminal liability by the perpetrators of the crime of murder under the influence of alcohol. The research method used is normative juridical with statutory approach method. The results showed that the criminal policy against the perpetrators of the crime of murder influenced by liquor in force at this time, there is no provision that prohibits a person to drink liquor. Criminal responsibility by the perpetrator of the crime of murder influenced by alcohol can be held accountable for the perpetrator who deliberately brings himself into a state of intoxication (action libera in causa), with the intention of being more courageous in committing a crime. 
Pendampingan Partisipatif Perangkat Desa dalam Mencegah Konflik dan Penguatan Sistem Keamanan Lingkungan Khumaeroh, Irda Nur; Bagaskoro, M. Rizal; Iqbal, Dzaka Imtiyaz; Oktavianto, Heri
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan Vol 5, No 2 (2025): JPM: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan
Publisher : Penerbit Widina, Widina Media Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59818/jpm.v5i2.1480

Abstract

Assistance for village officials in preventing conflicts and maintaining environmental security is a crucial aspect of creating a harmonious society. Village-level conflicts often arise due to disputes between residents, economic issues, or domestic conflicts that have the potential to disrupt order. The Community Service Program (PKM) conducted by the Young Generation of the Lecturer Communication Forum (GM FKD) on March 20, 2025, in Jambudipa Village aimed to provide village officials with the knowledge and skills to handle conflicts effectively. Through interactive lectures and case discussions, participants explored mediation strategies and conflict prevention techniques. One significant finding was the dilemma faced by village officials in dealing with domestic conflicts involving violence. The results of the activity indicated that village officials require further training in mediation and clearer regulatory support to perform their duties optimally.ABSTRAKPendampingan perangkat desa dalam mencegah konflik dan menjaga keamanan lingkungan menjadi aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang harmonis. Konflik di tingkat desa sering muncul akibat perselisihan antarwarga, masalah ekonomi, atau konflik dalam rumah tangga yang berpotensi mengganggu ketertiban. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh Generasi Muda Forum Komunikasi Dosen (GM FKD) pada 20 Maret 2025 di Kabupaten Bandung Barat bertujuan memberikan pemahaman dan keterampilan bagi perangkat desa dalam menangani konflik secara efektif. Melalui ceramah interaktif dan diskusi kasus, peserta mendalami strategi mediasi dan pencegahan konflik. Salah satu temuan penting adalah dilema perangkat desa dalam menghadapi konflik rumah tangga yang melibatkan kekerasan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa perangkat desa memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam mediasi serta dukungan regulasi yang lebih jelas agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal.
Reformasi Kelembagaan DPD RI Menuju Penguatan Peran dan Fungsi Legislasi dalam Sistem Bikameral Indonesia Firdaus, Muhamad Iqbal Ansori; Khumaeroh, Irda Nur
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i3.7958

Abstract

Reformasi kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menjadi isu strategis dalam upaya memperkuat peran dan fungsi legislasi dalam sistem bikameral Indonesia. Saat ini, peran DPD RI sebagai bagian dari sistem parlemen dianggap kurang optimal, terutama dalam aspek legislasi. Keterbatasan kewenangan DPD RI yang diatur dalam konstitusi menciptakan ketimpangan dalam representasi antara kepentingan nasional dan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi posisi kelembagaan DPD RI serta mengusulkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat fungsinya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan fungsi legislasi DPD RI memerlukan reformasi pada beberapa aspek, termasuk amandemen konstitusi untuk memperluas kewenangan legislasi DPD RI, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pembentukan mekanisme kolaborasi yang lebih baik dengan DPR RI. Reformasi ini juga harus diiringi oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan DPD RI agar mampu menjalankan fungsi legislasi secara efektif. Penguatan fungsi legislasi DPD RI sangat penting untuk menciptakan sistem bikameral yang seimbang dan inklusif, sehingga dapat memperkuat representasi daerah dalam pengambilan keputusan nasional. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan dalam mengimplementasikan reformasi kelembagaan DPD RI.
Sosialisasi Pencegahan Cyberbullying Bagi Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bandung Barat Khumaeroh, Irda Nur; Oktavianto, Heri; Iqbal, Dzaka Imtiyaz; Bagaskoro, M. Rizal
Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat (September)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jppm.v4i3.1679

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat membawa dampak positif sekaligus risiko bagi anak, termasuk maraknya kasus bullying dan cyberbullying yang kini merambah usia sekolah dasar. Masa transisi dari Taman Kanak-Kanak ke Sekolah Dasar merupakan fase rentan, di mana anak mulai beradaptasi dengan lingkungan baru dan rentan menjadi korban maupun pelaku perundungan. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi bagi orang tua untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam mencegah bullying sejak dini. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 18 Agustus hingga 12 September 2025 dengan metode sosialisasi partisipatif. Narasumber berasal dari Forum Komunikasi Dosen (FKD), dan peserta utama adalah orang tua calon siswa SD, dengan melibatkan pemangku kepentingan sekolah, komite, serta aparat desa. Hasil pengukuran melalui pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pemahaman peserta. Rata-rata skor meningkat dari 48% sebelum kegiatan menjadi 87% setelah kegiatan, atau terjadi peningkatan sebesar 39%. Peningkatan tertinggi terdapat pada aspek literasi digital (dari 40% menjadi 82% ), diikuti dengan pemahaman mengenai definisi dan dampak bullying (dari 45% menjadi 88% ), serta sikap dan komitmen orang tua (dari 55% menjadi 92%). Kegiatan PKM ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan komitmen orang tua dalam mencegah bullying dan cyberbullying . Disarankan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan, terintegrasi dengan program sekolah, serta didukung pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman, ramah, dan bebas perundungan.
DETERMINAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT PUBLIK Bagaskoro, M. Rizal; Khumaeroh, Irda Nur
Collegium Studiosum Journal Vol. 7 No. 1 (2024): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v7i1.1459

Abstract

Article 3 of Law No. 31 of 1999 jo. Law No. 20 of 2001 on the Eradication of Corruption (hereinafter referred to as the Corruption Eradication Law) defines abuse of authority as when an individual or group benefits themselves, others, or a corporation by misusing the authority, opportunities, or resources available to them due to their position, resulting in harm to state finances or the national economy. This writing aims to understand and analyze the determinants of abuse of authority by public officials according to the Corruption Eradication Law and corruption offenses related to abuse of authority by public officials from a governmental administrative perspective. The type of research in this writing is normative juridical, which emphasizes document studies or library research. The discussion in this writing includes: The determinants of abuse of authority by public officials according to the Corruption Eradication Law, which consist of internal factors that drive corruption from within and external factors that trigger corrupt behavior from outside the perpetrator. Corruption offenses related to abuse of authority by public officials in a governmental administrative perspective, juridically, abuse of authority in the Administrative Law is declared to occur when a government body and/or official makes decisions and/or takes actions beyond their authority, mixes authorities, and/or acts arbitrarily.
KOLABORASI AKADEMISI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM MELALUI PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT Shodiq, Md; Supyan, Ina Budhiarti; Khumaeroh, Irda Nur; Bagaskoro, M. Rizal
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.36110

Abstract

Program kolaborasi akademisi dalam upaya penegakan hukum melalui pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya terkait peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial akademisi dalam memberikan kontribusi nyata untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan psikoedukasi, yaitu memberikan edukasi melalui sesi penyuluhan, diskusi, serta konsultasi hukum interaktif. Melalui pendekatan ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk cara menghadapi permasalahan hukum dan langkah-langkah preventif yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk praktisi hukum, dan akademisi. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum masyarakat, terlihat dari tingginya partisipasi dan antusiasme mereka dalam setiap sesi kegiatan. Selain itu, terdapat perubahan positif dalam sikap masyarakat terhadap pentingnya menaati peraturan dan menjalankan hak serta kewajiban hukum. Program ini berhasil membangun jembatan antara akademisi dan masyarakat, sehingga terjalin kolaborasi yang efektif dalam upaya penegakan hukum. Kesimpulannya, kegiatan ini menjadi model efektif dalam memberdayakan masyarakat melalui edukasi hukum dan diharapkan dapat berkelanjutan untuk mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sadar hukum.
Asset Recovery as an Effort to Restore State Losses Resulting from Corruption Cases Khumaeroh, Irda Nur; Bagaskoro, M. Rizal
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2564

Abstract

Eradicating corruption solely by prosecuting and imposing imprisonment on perpetrators does not fully resolve the problem if the assets obtained from corrupt practices cannot be recovered by the state for development purposes. Therefore, the recovery of assets resulting from corruption becomes a crucial aspect of combating corruption. This study uses a normative legal research method, which emphasizes document studies or literature research. The substance of the asset recovery legal system through criminal law consists of four stages: asset tracing, asset freezing or confiscation, asset seizure, and the return and transfer of assets to the victim state. Efforts to recover state losses caused by corruption cases through asset recovery include seizing and tracing the assets of defendants or convicts, ensuring that convicts pay compensation, encouraging public support for anti-corruption initiatives, improving facilities and infrastructure for corruption eradication, and clearly regulating—based on applicable laws—the authority of KPK prosecutors and public prosecutors appointed and dismissed by the Corruption Eradication Commission.
Asset Recovery as an Effort to Restore State Losses Resulting from Corruption Cases Khumaeroh, Irda Nur; Bagaskoro, M. Rizal
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 1 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2564

Abstract

Eradicating corruption solely by prosecuting and imposing imprisonment on perpetrators does not fully resolve the problem if the assets obtained from corrupt practices cannot be recovered by the state for development purposes. Therefore, the recovery of assets resulting from corruption becomes a crucial aspect of combating corruption. This study uses a normative legal research method, which emphasizes document studies or literature research. The substance of the asset recovery legal system through criminal law consists of four stages: asset tracing, asset freezing or confiscation, asset seizure, and the return and transfer of assets to the victim state. Efforts to recover state losses caused by corruption cases through asset recovery include seizing and tracing the assets of defendants or convicts, ensuring that convicts pay compensation, encouraging public support for anti-corruption initiatives, improving facilities and infrastructure for corruption eradication, and clearly regulating—based on applicable laws—the authority of KPK prosecutors and public prosecutors appointed and dismissed by the Corruption Eradication Commission.
Co-Authors Bagaskoro, M. Rizal Firdaus, Muhamad Iqbal Ansori Iqbal, Dzaka Imtiyaz Oktavianto, Heri Shodiq, MD Supyan, Ina Budhiarti