Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.766
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Akta Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies Journal Equity of Law and Governance Journal of Education Research Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Budhiawan, Adlin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Journal of Education Research

 1 
Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Anugraha, Viqi; Budhiawan, Adlin
Journal of Education Research Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i2.201

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif Tidak sedikit dari para kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, hakim menolak beberapa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana prinsip pembuktian sederhana sebagai syarat permohonan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pembentuk undang-undang menginginkan agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin. Agar penyelesaian perkara lebih cepat, maka perkara kepailitan tersebut diselesaikan melalui pembuktian secara sederhana. Alasan untuk mengajukan permohonan pailit adalah sangat sederhana yaitu debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan. Kondisi debitor yang tidak membayar lunas satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak ditafsirkan sebagai suatu keadaan insolven atau tidak mampu membayar. Pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal Pasal delapan ayat empat jo Pasal dua  ayat satu UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit, sedangkan dalam permohonan PKPU, sebenarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak megharuskan penerapan pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaiamana dimaksud dalam Pasal dua ayat satu UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.
Strategi Pendaftaran Tanah Grant Sultan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan Rahmayana, Rifa; Budhiawan, Adlin
Journal of Education Research Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i2.254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendaftaran tanah Hibah Sultan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pendaftaran tanah Grant Sultan, yakni tanah Grant Sultan sulit diidentifikasi sebagian besar dikendalikan oleh pembudidaya Grant Sultan tidak terdaftar di buku register dan Hibah Sultan yang sudah beralih ke pihak lain. Berdasarkan kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kota Medan telah menyusun strategi pendaftaran tanah Grant Sultan berupa pemeriksaan bidang tanah atau pemeriksaan lapangan; mediasi antara penggarap dan pemegang Hibah Sultan; pemeriksaan lebih lanjut terhadap Hibah Sultan yang belum terdaftar; dan pengumuman pendaftaran tanah Hibah Sultan yang telah dialihkan kepada pihak lain.  Beberapa strategi yang diterapkan dalam pendaftaran tanah Hibah Sultan adalah: pertama, Hibah Sultan didaftarkan kemudian pendaftaran tanah melalui prosedur pengukuhan konversi atau pengakuan hak kedua, Sultan Hibah yang sudah mendaftar tetapi sudah dialihkan kepada pihak lain maka tata cara pendaftaran tanah melalui tanah negara yang bekas Sultan Hibah; ketiga, Sultan Hibah yang belum terdaftar maka pendaftaran tanahnya sama dengan permohonan hak atas tanah negara; keempat, strategi yang diterapkan untuk pendaftaran tanah Hibah Sultan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Strategi Pendaftaran Tanah Grant Sultan . Untuk Grant Sultan yang sulit diidentifikasi di lapangan, dilakukan cek plot terlebih dahulu agar dapat dipastikan posisi bidang tanah yang dimohon. Untuk tanah Grant Sultan yang dikuasai penggarap, terlebih dahulu diselesaikan permasalahan antara pemegang hak Grant Sultan dengan Penggarap melalui jalur mediasi atau melalui pengadilan.  Untuk Grant Sultan yang tidak terdaftar pada buku register, dilakukan penelitian lebih lanjut terkait subjek dan objek tanah Grant Sultan terlebih dahulu. Untuk Grant Sultan yang sudah beralih kepihak lain, dilakukan penelitian terkait subjek dan objek bidang tanah kemudian dilakukan pengumuman.
Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Anugraha, Viqi; Budhiawan, Adlin
Journal of Education Research Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i2.201

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif Tidak sedikit dari para kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, hakim menolak beberapa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana prinsip pembuktian sederhana sebagai syarat permohonan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pembentuk undang-undang menginginkan agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin. Agar penyelesaian perkara lebih cepat, maka perkara kepailitan tersebut diselesaikan melalui pembuktian secara sederhana. Alasan untuk mengajukan permohonan pailit adalah sangat sederhana yaitu debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan. Kondisi debitor yang tidak membayar lunas satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak ditafsirkan sebagai suatu keadaan insolven atau tidak mampu membayar. Pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal Pasal delapan ayat empat jo Pasal dua  ayat satu UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit, sedangkan dalam permohonan PKPU, sebenarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak megharuskan penerapan pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaiamana dimaksud dalam Pasal dua ayat satu UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.
Strategi Pendaftaran Tanah Grant Sultan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan Rahmayana, Rifa; Budhiawan, Adlin
Journal of Education Research Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i2.254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendaftaran tanah Hibah Sultan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pendaftaran tanah Grant Sultan, yakni tanah Grant Sultan sulit diidentifikasi sebagian besar dikendalikan oleh pembudidaya Grant Sultan tidak terdaftar di buku register dan Hibah Sultan yang sudah beralih ke pihak lain. Berdasarkan kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kota Medan telah menyusun strategi pendaftaran tanah Grant Sultan berupa pemeriksaan bidang tanah atau pemeriksaan lapangan; mediasi antara penggarap dan pemegang Hibah Sultan; pemeriksaan lebih lanjut terhadap Hibah Sultan yang belum terdaftar; dan pengumuman pendaftaran tanah Hibah Sultan yang telah dialihkan kepada pihak lain.  Beberapa strategi yang diterapkan dalam pendaftaran tanah Hibah Sultan adalah: pertama, Hibah Sultan didaftarkan kemudian pendaftaran tanah melalui prosedur pengukuhan konversi atau pengakuan hak kedua, Sultan Hibah yang sudah mendaftar tetapi sudah dialihkan kepada pihak lain maka tata cara pendaftaran tanah melalui tanah negara yang bekas Sultan Hibah; ketiga, Sultan Hibah yang belum terdaftar maka pendaftaran tanahnya sama dengan permohonan hak atas tanah negara; keempat, strategi yang diterapkan untuk pendaftaran tanah Hibah Sultan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Strategi Pendaftaran Tanah Grant Sultan . Untuk Grant Sultan yang sulit diidentifikasi di lapangan, dilakukan cek plot terlebih dahulu agar dapat dipastikan posisi bidang tanah yang dimohon. Untuk tanah Grant Sultan yang dikuasai penggarap, terlebih dahulu diselesaikan permasalahan antara pemegang hak Grant Sultan dengan Penggarap melalui jalur mediasi atau melalui pengadilan.  Untuk Grant Sultan yang tidak terdaftar pada buku register, dilakukan penelitian lebih lanjut terkait subjek dan objek tanah Grant Sultan terlebih dahulu. Untuk Grant Sultan yang sudah beralih kepihak lain, dilakukan penelitian terkait subjek dan objek bidang tanah kemudian dilakukan pengumuman.
Co-Authors Ahmad, Aldeo Nur Almanda, Rico Anugraha, Viqi Bayu, Syahdan Ivander Damanik, Ahmad Faiz Rantisi Dwi Anggraini Fitri, Raehanun Aisyah Hazizah, Salsabillah Lubis, Raihanah Erwina Lubis, Risyad Fakar Nasution, Kumala Sari Nasution, Muhammad Fadly Akbar Nurhayati, Pratiwi Putri Haris, Farah Aisyah Rahmayana, Rifa Rambe, Zahra Khairunnisa Sinaga, Tiara Ananta Susanti, Adinda Syaddan Dintara Lubis, Syaddan Dintara Syamia, Nanda Ulfa, Indri Yanti