Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.863
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Jurnal Akta Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Unes Law Review Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Hukum Lex Generalis EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies Journal Equity of Law and Governance Journal of Education Research Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Budhiawan, Adlin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi pada Wilayah Pesisir di Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Budhiawan, Adlin; Susanti, Adinda; Hazizah, Salsabillah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): April 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.256 KB)

Abstract

Pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, dan tanah mampu mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pencemaran lingkungan terhadap faktor sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Pencemaran air memiliki dampak negatif yang dapat menggangu berlangsungnya kehidupan masyarakat pesisir. Pencemaran tanah juga menjadi faktor penentu kualitas kehidupan masyarakat pesisir. Dampak dari pencemaran tanah tersebut adalah tercemarnya air tanah yang diakibatkan membludaknya penduduk pesisir sehingga mencemari tanah.
Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang Anugraha, Viqi; Budhiawan, Adlin
Journal of Education Research Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i2.201

Abstract

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif Tidak sedikit dari para kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, hakim menolak beberapa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana prinsip pembuktian sederhana sebagai syarat permohonan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pembentuk undang-undang menginginkan agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin. Agar penyelesaian perkara lebih cepat, maka perkara kepailitan tersebut diselesaikan melalui pembuktian secara sederhana. Alasan untuk mengajukan permohonan pailit adalah sangat sederhana yaitu debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan. Kondisi debitor yang tidak membayar lunas satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak ditafsirkan sebagai suatu keadaan insolven atau tidak mampu membayar. Pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal Pasal delapan ayat empat jo Pasal dua  ayat satu UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit, sedangkan dalam permohonan PKPU, sebenarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak megharuskan penerapan pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaiamana dimaksud dalam Pasal dua ayat satu UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.
Strategi Pendaftaran Tanah Grant Sultan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan Rahmayana, Rifa; Budhiawan, Adlin
Journal of Education Research Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Perkumpulan Pengelola Jurnal PAUD Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37985/jer.v4i2.254

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pendaftaran tanah Hibah Sultan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai kendala dalam pendaftaran tanah Grant Sultan, yakni tanah Grant Sultan sulit diidentifikasi sebagian besar dikendalikan oleh pembudidaya Grant Sultan tidak terdaftar di buku register dan Hibah Sultan yang sudah beralih ke pihak lain. Berdasarkan kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kota Medan telah menyusun strategi pendaftaran tanah Grant Sultan berupa pemeriksaan bidang tanah atau pemeriksaan lapangan; mediasi antara penggarap dan pemegang Hibah Sultan; pemeriksaan lebih lanjut terhadap Hibah Sultan yang belum terdaftar; dan pengumuman pendaftaran tanah Hibah Sultan yang telah dialihkan kepada pihak lain.  Beberapa strategi yang diterapkan dalam pendaftaran tanah Hibah Sultan adalah: pertama, Hibah Sultan didaftarkan kemudian pendaftaran tanah melalui prosedur pengukuhan konversi atau pengakuan hak kedua, Sultan Hibah yang sudah mendaftar tetapi sudah dialihkan kepada pihak lain maka tata cara pendaftaran tanah melalui tanah negara yang bekas Sultan Hibah; ketiga, Sultan Hibah yang belum terdaftar maka pendaftaran tanahnya sama dengan permohonan hak atas tanah negara; keempat, strategi yang diterapkan untuk pendaftaran tanah Hibah Sultan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Strategi Pendaftaran Tanah Grant Sultan . Untuk Grant Sultan yang sulit diidentifikasi di lapangan, dilakukan cek plot terlebih dahulu agar dapat dipastikan posisi bidang tanah yang dimohon. Untuk tanah Grant Sultan yang dikuasai penggarap, terlebih dahulu diselesaikan permasalahan antara pemegang hak Grant Sultan dengan Penggarap melalui jalur mediasi atau melalui pengadilan.  Untuk Grant Sultan yang tidak terdaftar pada buku register, dilakukan penelitian lebih lanjut terkait subjek dan objek tanah Grant Sultan terlebih dahulu. Untuk Grant Sultan yang sudah beralih kepihak lain, dilakukan penelitian terkait subjek dan objek bidang tanah kemudian dilakukan pengumuman.
Analisis Dampak Pencemaran Lingkungan Terhadap Faktor Sosial dan Ekonomi pada Wilayah Pesisir di Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai Budhiawan, Adlin; Susanti, Adinda; Hazizah, Salsabillah
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 6 No. 1 (2022): 2022
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v6i1.2859

Abstract

Pencemaran lingkungan berupa pencemaran air, dan tanah mampu mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pencemaran lingkungan terhadap faktor sosial dan ekonomi masyarakat pesisir Desa Bagan Kuala Kecamatan Tanjung Beringin Kabupaten Serdang Bedagai. menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu Pencemaran air memiliki dampak negatif yang dapat menggangu berlangsungnya kehidupan masyarakat pesisir. Pencemaran tanah juga menjadi faktor penentu kualitas kehidupan masyarakat pesisir. Dampak dari pencemaran tanah tersebut adalah tercemarnya air tanah yang diakibatkan membludaknya penduduk pesisir sehingga mencemari tanah.
Analisis Yuridis terhadap Tanah Hibah yang Ditarik Kembali Menurut Perspektif Kuhper: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn Pms) Putri Haris, Farah Aisyah; Budhiawan, Adlin
EduInovasi: Journal of Basic Educational Studies Vol 4 No 1 (2024): EduInovasi:  Journal of Basic Educational Studies
Publisher : Fakultas Tarbiyah IAI Nasional Laa Rooiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/edui.v4i1.6219

Abstract

Grant is a voluntary gift given in a state of consciousness not under any influence simply. Then the granting of grants is also a way out of the distribution of grants in the distribution of inheritance, but it is not uncommon for this to cause problems in the future, namely grant cancellation. The case of grant cancellation exposed in the case a quo is related to the background of writing about the juridical analysis of grant cancellation regulated in the Civil Code. This research uses normative juridical research with a qualitative research type and the results of the study show that the grant cancellation case carried out in the Pematang Siantar district court is based on article 1688 concerning Grants.
Legal Protection of Insurance Policyholders of PT Aspan Medan in the Revocation of Business License by the Financial Services Authority Institution Nasution, Kumala Sari; Budhiawan, Adlin
Journal Equity of Law and Governance Vol. 6 No. 1
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.6.1.10611.103-112

Abstract

Public trust in insurance companies is growing rapidly, as shown by the amount of premiums successfully collected by insurance companies. Therefore, insurance companies must improve their performance to support public trust in insurance. The life insurance firm Aspan Medan Company lost its business license from Financial Services Authority. Financial Services Authority roles, functions, and authority are the study's issues. Impact of Financial Services Authority insurance business license revocation on parties' mechanisms, rights, and duties Juridical examination of Financial Services Authority insurance company license revocation According to Insurance Law 40 of 2014, Descriptive legal research employs normative and empirical methods. Literature-based qualitative data analysis. Financial Services Authority regulates and supervises banks. Bank health regulation and monitoring. Bank prudential regulation and oversight. Mechanisms, rights, and duties of parties affected by Financial Services Authority insurance business license revocation. Financial Services Authority insurance company license revocation process A member of the Financial Services Authority Board of Commissioners and the Chief Executive Officer of the Nonbank Financial Industry Supervisor approve the letter of revocation of an insurance business license, transferring all rights and obligations to third parties, creditors, and policyholders. Juridical review of the Financial Services Authority's revocation of an insurance business license under Insurance Law Number 40 of 2014. If the Financial Services Authority believes the Insurance Company's condition endangers Policyholders, Insured, or Participants, it may revoke business licenses without other administrative sanctions.
RELEVANSI LABORATORIUM HUKUM DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI MAHASISWA Lubis, Risyad Fakar; Budhiawan, Adlin
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 12 No 02 (2024): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v12i02.7467

Abstract

The law laboratory is an essential facility that provides students with practical experience in applying the legal theories learned in class. The aim of this research is to assess the extent to which the law laboratory contributes to the development of practical skills, such as case analysis, legal communication, and argumentative abilities, as well as non-technical skills, such as teamwork and conflict management. The research methodology employs a descriptive qualitative approach, with data collection conducted through in-depth interviews, observations, and focus group discussions (FGDs) involving students, lecturers, and legal practitioners. The findings indicate that the law laboratory plays a significant role in improving both the technical and non-technical skills of students. Those actively participating in laboratory activities, such as trial simulations and negotiation exercises, demonstrate substantial improvements in their understanding of procedural law and their preparedness for entering the professional world. The research also highlights several challenges, including limited laboratory facilities and resources, as well as the need for an increase in the number of lecturers with practical legal experience. Recommendations from this study include enhancing laboratory facilities, integrating the law laboratory more structurally into the curriculum, and developing external collaborations with legal institutions to provide students with a more diverse range of experiences. Thus, it is hoped that the law laboratory can serve as a more effective instrument in producing law graduates who are competent and ready to compete in the global job market
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG BERITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN OVER KREDIT: perlindungan hukum terhadap debitur yang beritikad baik dalam perjanjian over kredit dan cara membuktikan kriteria debitur yang beritikad baik dalam sebuah perjanjian hukum over kredit Fitri, Yuliza Anisa; Budhiawan, Adlin
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 4 (2024): Tema Hukum Perdata
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In protecting parties who have good intentions in an agreement, a legal umbrella is needed that can provide legal certainty protection, one of which is filing legal action through a judicial institution for debtors who feel disadvantaged as regulated in Article 1131 of the Civil Code, for further debtors who have good intentions in cases This person can claim rights to the documents and BPKB in question both through litigation and non-litigation. This legal protection is based on the principle of good faith in the continued debtor. From a civil law perspective, honesty or good faith is considered to always exist in every bezitter, whereas the existence of dishonesty or bad faith in a bezitter must be proven as regulated in Article 533 of the Civil Code.
Pembatalan Akta Hibah karena Melanggar Legitimate Portion dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Studi Putusan No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb Ahmad, Aldeo Nur; Budhiawan, Adlin
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 2 (2024): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v9i2.9841

Abstract

Ideally, the granting of a gift (hibah) should not violate the legitime portie, which is the mandatory portion of the heirs. However, in reality, as seen in Decision No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, the gift exceeded the permissible limit without the approval of the legitimate heirs. This study aims to analyze the legal provisions governing the legitime portie in the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) and the impact of canceling the hibah deed on the inheritance of the deceased. This article is categorized as qualitative research with a normative legal approach. The methodology employed is descriptive analytical study. The findings conclude that the legal provisions in the Civil Code, particularly Article 914 paragraph (3), emphasize that a testator may not grant a gift or will that diminishes the legitime portie rights of direct-line heirs. Consequently, gifts that violate this provision, as demonstrated in Decision No. 17/Pdt.G/2021/PN Klb, can be annulled, and the assets previously granted must be returned to the inheritance pool to be fairly distributed in accordance with the rights of the legitimate heirs.
Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit terhadap Penyelesaian Perjanjian Kredit Perbankan Lubis, Raihanah Erwina; Budhiawan, Adlin
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 9 No. 5 (2025): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v9i5.12318

Abstract

This study discusses the implementation of credit restructuring in the settlement of banking credit agreements in Indonesia. Credit restructuring is a corrective effort undertaken by banks for debtors experiencing difficulties in fulfilling their obligations, as regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No.11/POJK.03/2015 and No.40/POJK.03/2019, as well as Bank Indonesia Regulation No.14/15/PBI/2012. The research employs a descriptive analytical method, which involves detailed explanations of the topics under discussion The research was conducted at a state-owned bank in Indonesia, which is kept confidential to protect the institution’s privacy. The legal materials used consist of primary and secondary legal sources; primary materials include statutory regulations arranged hierarchically and legally binding in society. The results indicate that the implementation of restructuring involves multiple stages, ranging from credit monitoring, feasibility analysis, to the formulation of the restructuring agreement as part of efforts to rescue problematic credit. Restructuring may involve interest rate reductions, term extensions, principal or interest arrears reductions, additional credit facilities, or conversion of credit into equity participation. Findings also reveal that open communication, transparency, and good faith between debtor and creditor are key to successful restructuring. Furthermore, the success of restructuring is measured by smooth installment payments after restructuring, while failure may result in collateral auction. This study is expected to provide both conceptual and practical contributions to the development of banking law and enhance public understanding of rights and obligations in credit restructuring.
Co-Authors Ahmad, Aldeo Nur Almanda, Rico Anugraha, Viqi Bayu, Syahdan Ivander Damanik, Ahmad Faiz Rantisi Dwi Anggraini Fitri, Raehanun Aisyah Fitri, Yuliza Anisa Hazizah, Salsabillah Lubis, Raihanah Erwina Lubis, Risyad Fakar Nasution, Kumala Sari Nasution, Muhammad Fadly Akbar Nurhayati, Pratiwi Putri Haris, Farah Aisyah Rahmayana, Rifa Rambe, Zahra Khairunnisa Sinaga, Tiara Ananta Susanti, Adinda Syaddan Dintara Lubis, Syaddan Dintara Syamia, Nanda Ulfa, Indri Yanti