Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Jurnal LEX SPECIALIS ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Legalitas: Jurnal Hukum Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Management Research and Economics Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
Ahmad Zulfikar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal LEX SPECIALIS

 1 
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN Ahmad Zulfikar
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.335 KB)

Abstract

Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan, penyebabnya antara lain adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah dan adanya akumulasi konflik kepentingan antara pemilik tanah (perorangan, masyarakat adat, badan hukum swasta, pemerintah) dengan perseorangan atau badan hukum swsata lainnya. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (Hak Menguasai Negara) diperhadapkan dengan Hak Asasi Warga Negara, khusunya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Sengketa dan konflik pertanahan sekarang ini lebih banyak konflik dan sengketa vertical yaitu konflik dan sengketa  antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang. Secara sepintas, yang terlihat memang konflik horizontal antara masyarakat dengan pengusaha/investor dan atau badan usaha milik Negara (BUMN). Namun dibalik itu, sebenarnya rakyat sedang berhadapan dengan Negara yang ‘melindungi’ para pengusaha dan badan usaha milik Negara. Benturan ini tidak perlu terjadi jika politik pertanahan dan politik hukum pertanahan mampu menjaga keseimbangan antara Hak Menguasai Negara dengan Hak Asasi Manusia karena kedua-duanya diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945.  Kata Kunci : Penyelesaian, Konflik, Pertanahan
TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR TERHADAP KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS Ahmad Zulfikar
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.248 KB)

Abstract

 Abstrak Yang menjadi dasar pemberian kredit adalah kepercayaan bank sebagai kreditor kepada nasabah sebagai debitor dimana nasabah mampu untuk mengembalikan secara angsuran ditambah bunga yang ditentukan bank. Kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet. Sedangkan pentingnya aktivitas pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bankrutnya sebuah bank.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Apa dasar hukum yang memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur. 2) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet). 3) Bagaimana tanggung jawab yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah yuridis-empiris.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku. Disamping itu, berhubung Kredit Macet yang diberikan kepada nasabah selaku pegawai negeri sipil yang dilandasi dengan Perjanjian Kerjasama Antara bank dengan instansi terkait dalam menyalurkan kredit dengan pembayaran angsuran kredit setiap bulan dari pemotongan gaji nasabah/pegawai melalui bendahara instansi tersebut, maka baik bankir, bendahara dinas dan kepala dinas yang terkait yang telah menyetujui kredit diberikan kepada pegawainya turut bertanggung jawab secara yuridis atas kredit macet nasabah tersebut jika penyaluran kredit tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum perjanjian.Kata Kunci : Tanggung Jawab Yuridis, Kredit Macet, PNS
Co-Authors Abd. Rahmatullah Rorano S. Abubakar Amitha Nesa Saputra Dr. Cut Erra Rismorlita, M.Si. Fauzi Asa Walidaini Meilani Prasetio, Viana Muhammad Ridwan Muharam, Hari Nathania Amanda Ellena Puteri Kemala Chandra Kirana Rifqi Sayudha Widodo Sunaryo