Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan WAJAH HUKUM Jurnal LEX SPECIALIS ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Legalitas: Jurnal Hukum Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat International Journal of Management Research and Economics Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi
Ahmad Zulfikar
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN Ahmad Zulfikar
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.335 KB)

Abstract

Perkembangan sengketa dan konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami kenaikan, penyebabnya antara lain adalah luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya selalu bertambah dan adanya akumulasi konflik kepentingan antara pemilik tanah (perorangan, masyarakat adat, badan hukum swasta, pemerintah) dengan perseorangan atau badan hukum swsata lainnya. Masalah pertanahan muncul ketika kewenangan (Hak Menguasai Negara) diperhadapkan dengan Hak Asasi Warga Negara, khusunya hak milik individu dan hak komunal (tanah ulayat). Sengketa dan konflik pertanahan sekarang ini lebih banyak konflik dan sengketa vertical yaitu konflik dan sengketa  antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak yang berwenang. Secara sepintas, yang terlihat memang konflik horizontal antara masyarakat dengan pengusaha/investor dan atau badan usaha milik Negara (BUMN). Namun dibalik itu, sebenarnya rakyat sedang berhadapan dengan Negara yang ‘melindungi’ para pengusaha dan badan usaha milik Negara. Benturan ini tidak perlu terjadi jika politik pertanahan dan politik hukum pertanahan mampu menjaga keseimbangan antara Hak Menguasai Negara dengan Hak Asasi Manusia karena kedua-duanya diamanatkan dalam Konstitusi UUD 1945.  Kata Kunci : Penyelesaian, Konflik, Pertanahan
TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR TERHADAP KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS Ahmad Zulfikar
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.248 KB)

Abstract

 Abstrak Yang menjadi dasar pemberian kredit adalah kepercayaan bank sebagai kreditor kepada nasabah sebagai debitor dimana nasabah mampu untuk mengembalikan secara angsuran ditambah bunga yang ditentukan bank. Kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, mulai dari perencanaan besarnya kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengembalian atas kredit yang macet. Sedangkan pentingnya aktivitas pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab bankrutnya sebuah bank.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang: 1) Apa dasar hukum yang memungkinkan Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan jaminan oleh debitur kepada kreditur. 2) Bagaimana proses penyelesaian yang akan diambil oleh pihak kreditur (bank) apabila terjadi konflik hukum (Kredit Macet). 3) Bagaimana tanggung jawab yuridis bankir terhadap kredit macet nasabah. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah yuridis-empiris.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku. Disamping itu, berhubung Kredit Macet yang diberikan kepada nasabah selaku pegawai negeri sipil yang dilandasi dengan Perjanjian Kerjasama Antara bank dengan instansi terkait dalam menyalurkan kredit dengan pembayaran angsuran kredit setiap bulan dari pemotongan gaji nasabah/pegawai melalui bendahara instansi tersebut, maka baik bankir, bendahara dinas dan kepala dinas yang terkait yang telah menyetujui kredit diberikan kepada pegawainya turut bertanggung jawab secara yuridis atas kredit macet nasabah tersebut jika penyaluran kredit tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum perjanjian.Kata Kunci : Tanggung Jawab Yuridis, Kredit Macet, PNS
KAINDEA Ahmad zulfikar
ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya Vol 1 No 1 (2012): Volume 1 Nomor 1 Oktober 2012
Publisher : Laboratorium Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1869.321 KB) | DOI: 10.33772/etnoreflika.v1i1.25

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui dan mendeskripsikan kearifan lokal masyarakat Mandati dalam pengelolaan kaindea; (2) mengetahui dan mendeskripsikan fungsi kaindea pada masyarakat Mandati. Teknik yang digunakan untuk menentukan informan adalah teknik purposive sampling, yakni menentukan informan secara langsung sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan tersebut adalah anggota lembaga adat dan masyarakat lokal. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengamatan secara langsung dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Mandati masih memiliki kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan hutan melalui pengawasan lembaga adat. Kearifan lokal nampak pada kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan. Hutan adat (kaindea) di Mandati hingga sekarang masih tetap lestari dikarenakan kaindea memiliki fungsi bagi masyarakat setempat, baik fungsi sosial, budaya, ekonomi maupun ekologi.
Kepemimpinan dan Kontribusi Sulaiman Alqanuni di Turki Utsmani (Suatu Tinjauan Sejarah) Ahmad Zulfikar
Rihlah : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Vol 6 No 1 (2018): RIHLAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/rihlah.v6i1.5459

Abstract

Hasil penelitan ini menujukkan bahwa: Sultan Sulaiman Alqanuni, lahir pada taggal 6 November 1495 M. di Tarabzun,ayahnya Salim I, ibunya Ayese Hafsah Valide Sultan, dia memiliki dua Istri dan delapan anak. Setelah sang ayah tutup usia, pada 30 September 1520 M, Sulaeman naik tahta menjadi Sultan ke-10 Kesultanan Turki Usmani. Sultan Sulaiman Alqanuni membawa banyak perubahan besar bagi Turki Utsmani, pencapaiannya bahkan melebihi apa yang sudah diraih ayahnya dan para Sultan pendahulunya. Sultan Sulaiman Alqanuni tutup usia pada usia 71 tahun pada tanggal 5 juni 1566M, jasadnya dimakamkan di masjid Agung Sulaymaniyah yang berada di kota Istanbul. Kepemimpinan Sulaiman Alqanuni merupakan puncak keemasan Islam di Turki Utsmani, berhasil mencatatkan sejarah besar menjadikan Turki Utsmani sebagai Negara adikuasa, yang disegani diberbagai belahan penjuru dunia.Dia juga berhasil menghimpun serta menjalankan Undang- undang yang berlandaskan Syariat Islam, menghimpun dan menambah pasukan elit jennisari dan memanggil kembali Khairuddin Barbarossa lalu mengangkat nya sebagai panglima tertinggi angkatan laut Turki Utsmani, pada masa kepemimpinan Sulaiman Alqanuni merupakan masa dimana kesultanan Turki Utsmani berhasil memegang kekuasaan terbesar, yang meliputi wilayah Selatan (Mediterania dan Afrika Utara), wilayah Barat (Eropa Timur),  serta wilayah Timur (Persia). Kontribusi Sulaiman Alqanuni meliputi berbagai bidang diantaranya: di bidang politik, di bidang Ekonomi, di bidang pendidikan, dan di bidang arsitektur. 
TANGGUNG JAWAB YURIDIS BANKIR TERHADAP KREDIT MACET DENGAN JAMINAN SK PENGANGKATAN PNS Ahmad Zulfikar
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 6, No 1 (2014): Juni
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.83 KB) | DOI: 10.33087/legalitas.v6i1.131

Abstract

Kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama, karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor tersebut baik dalam bentuk bunga, provisi, ataupun pendapatan lainnya. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan dan kesinambungan usaha dari sebuah bank. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil bisa dijadikan jaminan yang sah dalam hukum perbankan dan asas hukum perkreditan. Apabila terjadi kredit macet, maka bank sepenuhnya memiliki hak untuk menyelesaikannya baik secara damai maupun melalui proses hukum yang berlaku dengan dilandasi dengan Perjanjian Kerjasama Antara bank dengan instansi terkait dalam menyalurkan kredit dengan pembayaran angsuran kredit setiap bulan dari pemotongan gaji nasabah/pegawai melalui bendahara instansi tersebut, maka baik bankir, bendahara dinas dan kepala dinas yang terkait yang telah menyetujui kredit diberikan kepada pegawainya turut bertanggung jawab secara yuridis atas kredit macet nasabah tersebut jika penyaluran kredit tersebut terdapat penyimpangan dari ketentuan hukum perjanjian.
Dampak Penggunaan Peradilan Formal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Dan Alternatif Penyelesaiannya S. Sahabuddin; Ahmad Zulfikar
Wajah Hukum Vol 7, No 2 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v7i2.1303

Abstract

Criminal policies carried out through formal justice have given rise to various criticisms in society, especially towards minor crimes (TIPIRING), because the use of formal criminal justice in TIPIRING has an impact, both on relations between parties, on society and on state expenditure. Taking into account that formal judicial power is in the hands of the state and in social reality there is a resolution of minor crimes carried out by the community based on local wisdom and international developments that require the use of restorative justice in resolving crimes, the idea of a reintegrative resolution for minor crimes was raised. This reintegrative model is a rational effort to resolve minor crimes by utilizing local wisdom together with the structure of the criminal justice system and is based on the principles of restorative justice. The concept promoted by the reintegrative model is to repair damaged relationships as a result of criminal acts. The work pattern does not use criminal justice (non-penal), but rather brings together the parties involved in minor crimes, and the resolution uses mediators or facilitators. Through a normative type of research with a concept and principle approach, it is hoped that concrete understanding results can be obtained that this issue is interesting to discuss. 
WORKSHOP PEMBUATAN SABUN PADAT RAMAH LINGKUNGAN DARI BAHAN DASAR ECO ENZYME SERTA PEMBUNGKUS RAMAH LINGKUNGAN DI MALAKA SARI Meilani Prasetio, Viana; Dr. Cut Erra Rismorlita, M.Si.; Ahmad Zulfikar; Amitha Nesa Saputra; Muhammad Ridwan; Nathania Amanda Ellena; Puteri Kemala Chandra Kirana; Rifqi Sayudha; Fauzi Asa Walidaini
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT - SNPPM2023
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract This activity discussed the manufacture of eco-friendly solid soap using Eco-enzyme basic ingredients and environmentally friendly packaging in the Malaka Sari Village. Eco Enzyme is the fermented product of organic kitchen waste (fruit and vegetable waste) mixed with sugar (brown sugar, brown sugar, or cane sugar) and water. The results of the workshop showed an increase in participants’ awareness and skills regarding environmentally friendly practices and the manufacture of sustainable products. In addition, the application of environmentally friendly packaging using the Furoshiki technique also helps reduce the impact of plastic waste on the environment. Furoshiki is the art of wrapping goods in cloth, resulting in a package that is both functional and aesthetically pleasing and is an eco-friendly alternative to single-use packaging originating from the Japanese tradition. This activity contributes to the development of educational and practical strategies to increase environmental awareness and encourage the use of environmentally friendly materials in everyday products. Abstrak Kegiatan ini membahas mengenai pembuatan sabun padat ramah lingkungan yang menggunakan bahan dasar Eco Enzyme serta pembungkus yang juga ramah lingkungan di Kelurahan Malaka Sari. Eco Enzyme adalah hasil fermentasi limbah dapur organik (ampas buah dan sayuran) yang dicampurkan dengan gula (gula coklat, gula merah, atau gula tebu) dan air. Hasil dari workshop menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan keterampilan peserta terkait praktik ramah lingkungan dan pembuatan produk berkelanjutan. Selain itu, penerapan pembungkus ramah lingkungan menggunakan teknik Furoshiki juga membantu mengurangi dampak limbah plastik terhadap lingkungan. Furoshiki adalah seni membungkus barang dengan kain, menghasilkan paket yang fungsional dan estetis serta merupakan sebuah alternatif ramah lingkungan untuk kemasan sekali pakai yang berasal dari tradisi Jepang. Kegiatan ini memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi edukatif dan praktis untuk meningkatkan kesadaran lingkungan serta mendorong penggunaan bahan ramah lingkungan dalam produk sehari-hari.
Mengurai Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Pada Sektor Hubungan Industrial Ahmad Zulfikar
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 8 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Agustus 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i8.818

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap dampaknya pada sektor hubungan industrial serta Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 168/PUU-XXI/2023 Atas Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, penelitian ini mengurai bentuk perlindungan hukum dalam pemenuhan hak-hak pekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang objek kajian utamanya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Dampak undang-undang cipta kerja terhadap pemutusan hubungan kerja atas efesiensi perusahaan terdapat peruabahan antar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dalam hal akibat pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan maka pengusaha wajib memberikan pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak. Terhadap efesiensi bertujuan mencegah terjadinya kerugian atau perusahaan mengalalami kerugian perusahaan. Namun disisi lain hak-hak pekerja yang di PHK dengan alasan perusahaan efesiensi tentu mengalami perubahan dan kurangnya ketentuan perhitungan pesangon yang hanya menyisakan 0,5 Ketrentuan. Dalam mencegah terjadinya pemutusan hubuungan kerja maka terlebih dahulu dilakukan dialog agar nyetakukan persepsi terhadap rencana efesiensi sebagaimana bahwa pengusaha mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Pemutusan hubungan kerja adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh pengusaha apabila tidak tercapai kesepakatan dalam dialog anatara Pekerja, Serikat Buruh dan Pengusaha.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemutusan Hubungan Kerja Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Ahmad Zulfikar
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 8 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Agustus 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i8.848

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja atas pemutusan hubungan kerja yang diduga melakukan tindak pidana dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu  serta langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh oleh Pekerja jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pengusaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang objek kajian utamanya adalah dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Perlindungan hukum terhadap pekerja atas pemutusan hubungan kerja yang diduga melakukan tindak pidana dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dengan jalan tidak melakukan pemutusan hubungan kerja sebelum ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkrah) agar pekerja tersebut tidak kehilangan pekerjaan dan hak-hak lainnya berkaitan dengan itu. Terhadap langkah hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi perselisihan hubungan industrial yakni terlebih dahulu melakukan perundingan bipartite namun apabila perundingan tersebut gagal maka pihak yang keberatan dapat mengajukan mediasi dengan jalan konsiliasi atau arbiter namun apabila mediasi tersebut juga gagal maka pihak yang keberatan dapat mengajukan gugatan pada pengadilan hubungan industrial.
MENGURAI DAMPAK UU CIPTA KERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Abd. Rahmatullah Rorano S. Abubakar; Ahmad Zulfikar
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 10 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Oktober 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i10.991

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of the Job Creation Law on its impact on termination of employment due to company efficiency and how the rights of workers who experience termination of employment on company efficiency after the implementation of the Job Creation Law. The method used in this study is normative research, namely research whose main object of study is statutory regulatory documents and library materials. The impact of the Job Creation Law on termination of employment on company efficiency is a change between Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation in terms of termination of employment by the company, employers are required to provide severance pay, long service awards and replacement rights. The aim of efficiency is to prevent losses or companies from experiencing company losses. However, on the other hand, the rights of workers who are laid off on the grounds of company efficiency have certainly changed and there are fewer provisions for calculating severance pay which only leaves 0.5 Provisions. In preventing termination of employment, a dialogue must first be conducted to establish a perception of the efficiency plan as employers strive to prevent layoffs. Termination of employment is the last step taken by employers if no agreement is reached in the dialogue between Workers, Labor Unions and Employers.
Co-Authors Abd. Rahmatullah Rorano S. Abubakar Amitha Nesa Saputra Dr. Cut Erra Rismorlita, M.Si. Fauzi Asa Walidaini Meilani Prasetio, Viana Muhammad Ridwan Muharam, Hari Nathania Amanda Ellena Puteri Kemala Chandra Kirana Rifqi Sayudha S. Sahabuddin Widodo Sunaryo