Lenny Tamunu
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

STRATEGI MEDIA RELATIONS HUMAS DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) PADA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) PROVINSI NTT Jim Briand Kolianan; Aloysius Liliweri; Lenny Tamunu
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (109.526 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2072

Abstract

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Media Relations Humas Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana (KB). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif ini membahas secara mendalam untuk lebih mengetahui fenomena-fenomena seperti opini, keinginan, perasaan, dan perilaku relasi media tentang strategi dan kegiatan media relation  yang dijalankan oleh BKKBN. Ruang lingkup dalam penelitian adalah pada Bagian Humas Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT yang memberikan layanan kepada masyarakat. Teknik pengumpulan data yang  digunakan dalam penelitian ini adalahWawancara, observasi dan studi documenter. Sedangkan Teknika analisis data yang digunakan adalah Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.  Hasil Penelitian yang dilakukan yaitu Kualitas pelayanan melalui strategi media relations di Humas BKKBN Provinsi NTT di atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan melalui strategi media relations di Humas BKKBN Provinsi NTT sudah berjalan dengan baik karena:  a) adanya ketepatan waktu dalam memberikan informasi; b) memberikan informasi atau berita kepada media massa di dalam menangani permasalahan atau isu-isu yang timbul di masyarakat serta kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat; c) menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, yang merupakan kemampuan Humas dalam menciptakan rasa rasa percaya masyarakat kepada BKKBN NTT antara lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun; d) memberikan informasi lewat media atau publikasi dan melakukan event-event kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengetahuan, kebutuhan masyarakat secara spesifik; dan e) menampilkan fasilitas fisik, peralatan atau teknologi dan penampilan pegawai pada Kantor Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana (BKKBN) NTT. Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Strategi Humas, Media Relations
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH (Studi di Kota Kupang dan Kabupaten Sikka) Leonardus Lelo; David Pandie; Lenny Tamunu
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2016)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (86.955 KB) | DOI: 10.26858/jiap.v6i1.2067

Abstract

Penelitian ini bertujuan: menggambarkan implementasi kebijakan pembangunan kelembagaan pemerintah kecamatan, dan menganalisis efektif atau tidaknya implementasi kebijakan, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Fokus penelitian meliputi pelimpahan kewenangan kepada Camat; karakteristik wilayah kecamatan; dan indikator ekonomi makro yang meliputi keadaan PDRB; struktur ekonomi; dan kondisi kemiskinan masyarakat. Instrumen penelitian yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati Sikka dan Walikota Kupang kepada kecamatan belum berjalan efektif. Faktor penyebabnya adalah  isi kebijakan yang bersifat umum atau tidak bersifat konkrit sesuai dengan karakteristik wilayah kecamatan dan beban kerja kecamatan. Selain itu faktor-faktor yang pendukung lainnya adalah faktor sumberdaya manusia, faktor prasarana/sarana dan faktor dukungan anggaran yang rasional belum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kecamatan masing-masing.Kata Kunci: Implementasi kebijakan publik, pembangunan kelembagaan pemerintah kecamatan