Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EFEKTIVITAS PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Darius Stenly Tunu; Khasan Effendy; Devi Irena
VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 14 No 3 (2022): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Publisher : Alqaprint Jatinangor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jv.v14i3.646

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pendelegasian kewenangan bupati kepada camat, untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambatm pendelegasian kewenangan bupati kepada camat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk mengetahui dan menganalisis strategi untuk mengatasi faktor penghambat pendelegasian kewenangan bupati kepada camat di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Teori yang digunakan adalah tujuh prinsip pendelegasian yang efektif yang dikemukakan oleh Wasistiono yang meliputi prinsip pendelegasian dengan hasil yang diharapkan, prinsip definisi fungsi, prinsip skalar, prinsip tingkat otoritas, prinsip kesatuan perintah, prinsip tanggung jawab yang mutlak, serta prinsip keseimbangan otoritas dan tanggung jawab. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan pendelegasian kewenangan belum efektif karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana, pembiayaan, personel serta dokumentasi yang jelas, serta kecenderungan instansi terkait mempertahankan tugas penting yang urusannya diserahkan kepada kecamatan. Oleh karena itu, dalam tesis ini penulis memberikan penjelasan mengenai strategi yang harus dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat adalah dengan menyusun dan menetapkan keputusan bupati yang baru mengenai pendelegasian kewenangan bupati kepada camat serta memberikan pendidikan dan pelatihan kepada personel kecamatan guna meningkatkan sumber daya manusia di kecamatan.
Supervision of Village Funds by Local GovernmentMerauke Regency (Study in Jagebob District, Merauke Regency) Frien’s Bernard Kramayir; Petrus Polyando; Devi Irena
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia (JIM-ID) Vol. 4 No. 11 (2025): Jurnal Ilmiah Multidisplin Indonesia (JIM-ID) , 2025
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Study This aim For analyze form, mechanism, and effectiveness supervision Village Fund budget carried out by the Merauke Regency Regional Government, with focus on implementation in the District Jagebob. Supervision of Village Funds becomes aspect important in realizing governance​ transparent, accountable, and welfare - oriented government village community. District Jagebob chosen Because is one of the areas with sufficient number of villages many and facing diverse challenge in distribution as well as utilization of village funds, especially related capacity apparatus and coordination between party Research manager​ This use method descriptive qualitative with approach studies case. Data collected through interviews, observations, and documentation to apparatus government regional, village heads, as well village assistant. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and data extraction conclusion in a way interactive. Research results show that mechanism supervision Village Fund budget in the District Jagebob walk through four stages main, namely determination standard, measurement implementation, evaluation with compare results to standards and actions corrective. Practice implementation in the field Not yet completely optimal, characterized by non-conformity guidelines with condition real, limitations capacity apparatus, documents that are not incomplete, incomplete evaluation​ consistent, and action slow and ineffective corrective action always proportional. Supervision supported by clear guidelines, coaching​ routine and commitment government area, however Still hampered by weak coordination, limited human resources, number of minimal supervision, and conditions difficult geography​ reachable.